MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 11 Oktober 2018 13:58
Verifikasi Senilai Rp 15 Juta

Merasa Diperas, Perindo Laporkan Komisioner KPU ke Bawaslu

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Suhu politik di Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau – mulai memanas. Bukan melibatkan calon anggota legislatif (caleg) saja, namun keterlibatan oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, justru yang makin memanaskan kondisi perpolitikan di Bumi Batiwakkal.

Ya, salah satu oknum komisioner KPU Berau berinisial NM, dilaporkan pengurus Partai Perindo Berau ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, oknum komisioner itu disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming bantuan untuk memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post kemarin (10/10). Dikatakan, permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang senilai Rp 15 juta kepada pengurus partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Mendapat laporan permintaan uang tersebut, Ketua DPD Partai Perindo Berau Ahmad Junaidi, langsung mengabulkannya. “Saat itu ketua juga enggak ada bilang-bilang, langsung kasih aja," ujarnya.

Saat itu juga, dirinya bersama pengurus partai lainnya, berniat untuk melaporkan oknum tersebut. Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya niatan tersebut diurungkan.

Tapi, ketika masuk tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), oknum tersebut justru mencoba mempersulit langkah Partai Perindo. Salah satu calegnya, yakni Ketua DPD Perindo Ahmad Junaidi, ditahan agar tidak masuk DCT.

Dari situ, oknum tersebut kembali berupaya meminta imbalan kepada pengurus Perindo, guna membantu meloloskan Ahmad Junaidi dalam penetapan DCT.

"Permintaan itu saya tahu, dan langsung saya tolak karena kami yakin seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Dia (oknum komisioner) mempermasalahkan ketua (Ahmad Junaidi) karena sempat menjalani hukuman penjara, tapi kasusnya berbeda dengan yang dilarang mengikuti pemilu," jelasnya.

Tak sampai situ, pihaknya kembali menemukan adanya upaya mempersulit ketika proses verifikasi dana parpol. Hal itu membuat pengurus Partai Perindo harus mondar-mandir ke kantor KPU di Jalan Pemuda, untuk melakukan revisi. Hal itulah yang membuat Partai Perindo menjadi satu-satunya partai yang harus menyelesaikan verifikasi dana kampanye dengan pendampingan Bawaslu dan KPU.

"Pokoknya ada saja kesalahannya. Misalnya ditemukan kesalahan pada halaman 1 berkas kami. Langsung kami disuruh perbaiki. Hasil perbaikannya diserahkan, ada lagi ditemukan kesalahan di halaman 2, disuruh revisi lagi. Sampai seterusnya dan baru selesai di ujung deadline,” terang pria yang akrab disapa Refli itu.

Ditambahkan Refli, selain meminta imbalan Rp 15 juta, oknum komisioner KPU tersebut juga melakukan pinjaman dana Rp 15 juta kepada Ahmad Junaidi. "Itu kan enggak boleh, karena dia merupakan komisioner dan Junaidi adalah ketua partai. Jadi seolah-olah memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara pemilu," sambung Refli,” jelasnya.

Intervensi bertubi kepada Partai Perindo, akhirnya membuat Refli dan pengurus lainnya geram. Sehingga memilih untuk melaporkan oknum komisioner tersebut ke Bawaslu Berau, September lalu.

Bukan hanya omongan belaka, ditegaskan Refli pihaknya pun memiliki bukti atas transaksi itu. Dalam kuitansi yang juga turut diperlihatkan kepada media ini, jelas tertulis bahwa uang tersebut untuk pembayaran 'jasa administrasi perbaikan data pengurus' yang ditandatangani oknum komisioner itu.

"Kami nilai hal ini dapat merugikan partai, makanya kami laporkan. Semoga hal ini benar-benar ditelusuri oleh Bawaslu hingga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," katanya.

Refli menambahkan, bukan hanya Perindo yang menjadi mangsa oknum komisioner itu. Tapi ada dua pengurus partai lain yang turut jadi korban.

Yang pasti, jika hasil penindakan dianggap tidak tegas, maka pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum pidana.

"Kalau tidak membuahkan hasil, kami akan laporkan ini ke pihak berwajib," pungkasnya.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Berau Roby Maula, tidak menampik hal tersebut. Namun Roby belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut karena tengah berada di luar daerah.

"Benar informasi itu. Intinya KPU Berau menghormati dan kooperatif atas segala proses yang ada terkait delik aduan, dan prosesnya adalah kewenangan teman-teman Bawaslu Berau. Silakan dikonfirmasi kepada Bawaslu Berau," singkatnya melalui pesan WhatsApp.

Sementara Ketua Bawaslu Berau Nadirah, juga belum bisa memberikan keterangan karena tengah berada di Kota Balikpapan. "Karena ini menyangkut nama baik orang juga," singkatnya melalui pesan WhatsApp kepada Berau Post. (sam/udi)

 

Kronologis Permintaan Imbalan oleh Oknum Komisioner KPU

-        Desember 2017, seluruh parpol mengikuti tahapan verifikasi faktual di KPU.

-        Dalam tahapan verifikasi, beberapa berkas Partai Perindo Berau disebut tidak memenuhi syarat.

-        Oknum komisioner KPU Berau, menawarkan jasa dengan imbalan Rp 15 juta, untuk memuluskan proses verifikasi Partai Perindo.

-        11 Desember 2017, pengurus Partai Perindo memberikan uang Rp 15 juta dengan keterangan dalam kuitansi untuk pembayaran jasa administrasi perbaikan daftar pengurus partai.

-        September 2018, atau menjelang masa penetapan DCT, kepada pengurus Perindo, oknum komisioner itu menyatakan salah satu calon Partai Perindo tidak bisa diloloskan.

-        Oknum tersebut kembali membujuk agar pengurus Perindo kembali memberikan uang, sebagai imbalan agar calon yang bermasalah bisa masuk DCT.

-        Namun hal itu ditolak Sekretaris Partai Perindo Refliansyah.

-        Selanjutnya, pada tahapan verifikasi dana kampanye, Perindo kembali dipersulit. Hingga harus melakukan berkali-kali revisi dan baru tuntas di menit-menit berakhirnya batas yang ditentukan.

-        Karena merasa dirugikan, Refliansyah memilih untuk melaporkan hal tersebut ke Bawaslu, akhir September lalu.

Sumber: Keterangan Sekretaris DPD Perindo


BACA JUGA

Jumat, 14 Desember 2018 10:20

Akui Gas Melon Juga Digunakan ASN

TANJUNG REDEB – Persoalan tingginya harga eceran LPG 3 kilogram…

Jumat, 14 Desember 2018 10:19

DKPP Plenokan Keputusan, Bagaimana Nasib Komisioner KPU Berau Itu?

TANJUNG REDEB – Persidangan dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum…

Jumat, 14 Desember 2018 10:17

Tantangan Terberat Menurunkan Asam Urat

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 10:04

Pelayanan Samsat Melambat

TANJUNG REDEB – Lambatnya proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…

Kamis, 13 Desember 2018 09:06

Tinggalkan Sisi Manja, Lepas Peluang Kerja

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 09:02

Gagal Diparipurnakan Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Mendukung sektor pariwisata, Pemkab Berau terus mengeluarkan…

Rabu, 12 Desember 2018 14:13

Evakuasi Berjalan Lamban

TANJUNG REDEB - Setelah hampir sepekan mengalami kebocoran, proses evakuasi…

Rabu, 12 Desember 2018 14:12

Empat Saksi Dihadirkan

TANJUNG REDEB - Sidang perdana perihal laporan Forum Masyarakat Peduli…

Rabu, 12 Desember 2018 14:11

“Usaha Tak Akan Membohongi Hasil”

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Rabu, 12 Desember 2018 14:10

Eksekutif-Legislatif Saling Sindir

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan sidang paripurna ke-20 di gedung DPRD…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .