MANAGED BY:
JUMAT
24 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Kamis, 11 Oktober 2018 14:39
DPRD Apresiasi Pengawasan dari Kejaksaan
Saga

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Keterlibatan pihak Kejaksaan Negeri Berau dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan, disambut positif Wakil Ketua DPRD Berau Saga.

Dikatakannya, sesuai dengan penandatanganan nota kesepahaman, baik antara DPRD dan Pemkab Berau dengan Kejaksaan Negeri Berau, kejaksaan memang punya peran untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam setiap kegiatan pembangunan. “Sehingga kejaksaan memang dibutuhkan untuk mengawasi secara keseluruhan pembangunan yang ada di Kabupaten Berau,” katanya kepada Berau Post kemarin (10/10).

Apalagi lanjut dia, sebelum penyerahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018, Bupati Berau Muharram juga meminta pendapat hukum atau legal opinion kepada kejaksaan.

“Dari kami (DPRD Berau) juga melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi kepada beliau (Kajari Berau). Alhamdulillah beliau banyak memberikan saran agar bagaimana pelaksanaan penganggaran pembangunan bisa berjalan sesuai mekanisme yang ada,” pungkas Saga.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Berau DB Susanto, mengakui proses pembahasan RAPBD-P 2018 memang cukup alot. Pihaknya yang memberikan pendampingan hukum dalam proses penyusunan RAPBD-P 2018 tersebut, hanya menegaskan agar penyusunannya tetap mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018, yang telah disepakati sebelumnya. Termasuk meminta agar eksekutif dan legislatif menyepakati pengesahan APBD-P 2018 sebelum 30 September lalu. Agar kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan bisa segera dilaksanakan. “Kalau molor, yang dirugikan sesungguhnya masyarakat,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/10).

Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan yang dialokasikan pada APBD-P 2018 berjalan lancar dan sesuai mekanismenya, pihaknya turut melakukan pengawasan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. “Kami memang dilibatkan sejak pembahasan, makanya kami turut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan,” terangnya.

“Karena waktu pelaksanaan proyek di perubahan ini cukup pendek, apalagi banyak proyek dengan mekanisme penunjukan langsung, kami akan turut mengawasi agar kualitas pekerjaannya terjamin,” sambung kajari.

Pengawasan yang dilakukan, lanjut dia, merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum pada pelaksanaan proyek di APBD-P 2018. Apalagi sempat terjadi mis komunikasi antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dengan Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), soal pelaksanaan kegiatan pembangunan di APBD-P 2018.

“Itu juga jadi perhatian kami, mengapa antara DPUPR dengan Bapelitbang tidak sinkron. Apa mungkin karena pembahasan anggarannya yang sangat singkat?” tanyanya.

Ia berharap, semua pelaksana kegiatan nantinya bisa bekerja dengan baik sesuai prosedur pelaksanaan kegiatannya. “Karena bila dalam tiga bulan pelaksanaannya (pembangunan) ada yang tidak beres, akan kami tindak. Karena sejak awal memang kami turut mengawal, bahkan sejak perencanaan kegiatannya akan kami awasi,” pungkas kajari. (adv/udi)


BACA JUGA

Jumat, 08 Februari 2019 13:44

Dapat Mobil Dinas, Kinerja Harus Ditingkatkan

TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*