MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 12 Oktober 2018 13:55
Perindo Diminta Lapor Polisi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Dugaan pemerasan yang dilakukan oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau berinisial NM, kepada pengurus Partai Perindo Berau, masih ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau.

Namun lambannya proses penanganan yang ditangani Bawaslu, sangat disayangkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bela Negara Anti Korupsi (Benak) Berau Alfian. Makanya dia menyarankan agar pengurus Perindo Berau segera melaporkan dugaan pemerasan tersebut ke aparat berwajib.

"Segera laporkan kepada pihak kepolisian, supaya bisa diproses hukum. Karena menurut saya tindakan oknum komisioner KPU itu adalah perbuatan yang tidak terpuji," katanya kepada Berau Post, Kamis (11/10).

Tindakan itu juga secara tidak langsung membuat citra KPU tercoreng. Karena masyarakat sangat berharap lembaga tersebut bersikap netral, bersih dan transparan dalam melaksanakan Undang-Undang dan Peraturan KPU.

Ia juga turut mempertanyakan peran Bawaslu sebagai ‘wasit’ dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dinilai lamban menindaklanjuti laporan dari Partai Perindo tersebut.  

“Bawaslu harusnya segera memproses laporan itu dan mencari solusinya. Karena masyarakat sangat berharap kepada mereka sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu yang bersih," ucapnya.

Menurutnya, jika Bawaslu dan KPU bisa bekerja sama secara profesional dan memiliki integritas dalam menjalankan ketentuan perundangan, maka akan berdiri di tengah-tengah kepentingan semua partai peserta pemilu tanpa diskriminasi.

“Tapi kalau melihat proses yang ada di Bawaslu sekarang ini dirasa lamban, langsung saja laporkan ke pihak kepolisian. Biar hukum yang menyelesaikannya," tegasnya.

Alfian menambahkan, bila Bawaslu tidak segera menyelesaikan proses penanganannya, dirinya khawatir akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu di Berau. "Karena masyarakat akan mempertanyakan kenetralan KPU dan Bawaslu. Kalau sudah begitu, akan berdampak atas ketidakpercayaan masyarakat pada pelaksanaan pemilu nantinya," tandasnya.

Saat dikonfirmasi, NM belum bersedia memberikan keterangan. “Tunggu besok ya, karena ada hal yang ingin saya kerjakan dulu,” komisioner KPU yang menjadi terlapor di Bawaslu tersebut.

Sebelumnya, salah satu oknum komisioner KPU Berau berinisial NM, dilaporkan pengurus Partai Perindo Berau ke Bawaslu. Sebab, oknum komisioner itu disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo setelah menawarkan bantuan untuk memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah, permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang senilai Rp 15 juta kepada pengurus Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Mendapat laporan permintaan uang tersebut, Ketua DPD Partai Perindo Berau Ahmad Junaidi, langsung mengabulkannya. “Saat itu ketua juga enggak ada bilang-bilang, langsung kasih aja," ujarnya.

Saat itu juga, dirinya bersama pengurus partai lainnya, berniat untuk melaporkan oknum tersebut. Namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya niatan tersebut diurungkan.

Tapi, ketika masuk tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), oknum tersebut justru mencoba mempersulit langkah Partai Perindo. Salah satu calegnya, yakni Ketua DPD Perindo Ahmad Junaidi, ditahan agar tidak masuk DCT.

Dari situ, oknum tersebut kembali berupaya meminta imbalan kepada pengurus Perindo, guna membantu meloloskan Ahmad Junaidi dalam penetapan DCT.

"Permintaan itu saya tahu, dan langsung saya tolak karena kami yakin seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Dia (oknum komisioner) mempermasalahkan ketua (Ahmad Junaidi) karena sempat menjalani hukuman penjara, tapi kasusnya berbeda dengan yang dilarang mengikuti pemilu," jelasnya.

Tak sampai situ, pihaknya kembali menemukan adanya upaya mempersulit ketika proses verifikasi dana parpol. Hal itu membuat pengurus Partai Perindo harus mondar-mandir ke kantor KPU di Jalan Pemuda, untuk melakukan revisi. Hal itulah yang membuat Partai Perindo menjadi satu-satunya partai yang harus menyelesaikan verifikasi dana kampanye dengan pendampingan Bawaslu dan KPU.

"Pokoknya ada saja kesalahannya. Misalnya ditemukan kesalahan pada halaman 1 berkas kami. Langsung kami disuruh perbaiki. Hasil perbaikannya diserahkan, ada lagi ditemukan kesalahan di halaman 2, disuruh revisi lagi. Sampai seterusnya dan baru selesai di ujung deadline,” terang pria yang akrab disapa Refli itu.

Ditambahkan Refli, selain meminta imbalan Rp 15 juta, oknum komisioner KPU tersebut juga melakukan pinjaman dana Rp 15 juta kepada Ahmad Junaidi. "Itu kan enggak boleh, karena dia merupakan komisioner dan Junaidi adalah ketua partai. Jadi seolah-olah memanfaatkan posisinya sebagai penyelenggara pemilu," sambung Refli.

Intervensi bertubi kepada Partai Perindo, akhirnya membuat Refli dan pengurus lainnya geram. Sehingga memilih untuk melaporkan oknum komisioner tersebut ke Bawaslu Berau, September lalu.

Dikonfirmasi, Ketua KPU Berau Roby Maula, tidak menampik hal tersebut. Namun Roby belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut karena tengah berada di luar daerah.

"Benar informasi itu. Intinya KPU Berau menghormati dan kooperatif atas segala proses yang ada terkait delik aduan, dan prosesnya adalah kewenangan teman-teman Bawaslu Berau. Silakan dikonfirmasi kepada Bawaslu Berau," singkatnya melalui pesan WhatsApp.

Sementara Ketua Bawaslu Berau Nadirah, juga belum bisa memberikan keterangan karena tengah berada di Kota Balikpapan. "Karena ini menyangkut nama baik orang juga," singkatnya melalui pesan WhatsApp kepada Berau Post. (arp/udi)


BACA JUGA

Rabu, 19 Desember 2018 13:39

6.221 KTP-el Dibakar

TANJUNG REDEB – Sebanyak 6.221 keping KTP-el yang rusak dan…

Rabu, 19 Desember 2018 13:36

Dua Pekan Ditelantarkan di Pinggir Jalan

TANJUNG REDEB – Personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)…

Rabu, 19 Desember 2018 13:34

Berkas Perkara Diteliti Kejaksaan

TANJUNG REDEB – Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor)…

Rabu, 19 Desember 2018 13:31

Tetap Yakin Tak Bersalah

TANJUNG REDEB – Pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan kapal…

Selasa, 18 Desember 2018 12:18

Tak Menghilangkan Pertanggungjawaban Pidana

TANJUNG REDEB – Dua pelaku kasus dugaan tindak pidana korupsi…

Selasa, 18 Desember 2018 12:17

Tuntut Pejabat Berinovasi

TANJUNG REDEB – Pemkab Berau untuk pertama kalinya menggelar mutasi…

Selasa, 18 Desember 2018 12:15

Bully Membunuh Karakter Anak

KETUA Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berau…

Selasa, 18 Desember 2018 12:13

Berkiprah di Tingkat Nasional, Ulang Prestasi di Apsetra X

Teater Aji Kannik Barrau Sanipah (AKBS) SMAN 1 Berau terus…

Senin, 17 Desember 2018 14:54

Tutup ‘Wisata Seribu Lubang’

TANJUNG REDEB – Keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan poros pesisir…

Senin, 17 Desember 2018 14:53

Penyu Sisik Masuk Daftar Merah Kepunahan

TANJUNG REDEB – Ketegasan Pemkab Berau yang tidak akan menolerir…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .