MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 14 Oktober 2018 13:41
Jangan Takut Lapor Jika Dirugikan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Bukan hanya di Kabupaten Berau, laporan Partai Perindo terhadap oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, juga sudah terdengar di tingkat provinsi.

Hal itu diakui Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Saiful Bachtiar, saat berbincang dengan Berau Post, Sabtu (13/10).

Sebagaimana hasil penelusuran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau, dalam kasus tersebut ditemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Komisioner KPU Berau.

"Masalah ini sudah pernah saya dengar dari Bawaslu Berau. Tentu kami sangat menyayangkan hal ini jika nanti terbukti melanggar, karena harusnya komisioner KPU bertindak profesional dan netral. Apalagi tagline KPU kan melayani," ujarnya.

Tidak hanya menyayangkan sikap oknum Komisioner KPU Berau, Saiful juga menyayangkan apa yang dilakukan oleh Partai Politik (Parpol) jika sempat menuruti permintaan oknum tersebut.

Apalagi, jika parpol sebenarnya sudah bertindak dan memenuhi semua ketentuan sesuai dengan aturan yang ada. Harusnya, semua parpol yang mengalami hal serupa atau merasa dirugikan padahal sudah bertindak dengan baik, maka parpol hanya perlu melaporkannya kepada pihak terkait.

"Kan bisa melapor ke Bawaslu atau kalau perlu ke polisi jika merasa dirugikan. Sebenarnya kan jika salah satu pihak tidak merespons permintaan seperti itu, hal ini tidak akan terjadi. Kita khawatir keduanya memang punya kepentingan tertentu," katanya.

Saiful juga mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Berau dalam menyikapi laporan tersebut. Dirinya pun berharap agar Bawaslu selalu memberikan imbauan baik kepada parpol maupun KPU untuk bersikap profesional untuk kelancaran pesta demokrasi di Bumi Batiwakkal -sebutan Kabupaten Berau.

"Bawaslu sudah cukup baik dan bekerja sesuai dengan ketentuan. Kalau masih ada yang merasa dirugikan, silakan melapor," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu Berau Nadirah, menegaskan pihaknya sudah bekerja profesional, dalam penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum komisioner KPU Berau.

Nadirah yang ditemui di kantornya, Jalan Durian I, Jumat (12/10), menyebut laporan Partai Perindo yang diterima pihaknya, sudah diplenokan sejak 4 Oktober lalu.

Berdasarkan hasil pleno, pihaknya menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan NM, sesuai dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu 2/2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada pasal 8 huruf g dan j.

Karena itu, pihaknya meneruskan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kami sudah bergerak sesuai dengan aturan, karena memang 14 hari setelah laporan masuk harus sudah ada sikap yang diambil," ujarnya.

Saat ini, pihaknya juga menunggu kesimpulan oleh DKPP atas laporan tersebut. "Sementara belum ada, karena ada prosesnya," jelasnya.

Di tanya kenapa tidak membawa kasus tersebut ke pelanggaran pidana pemilu? Nadirah menyebut berdasarkan hasil penelusuran pihaknya tidak menemukan hal tersebut.

"Itu masuk tidak pidana umum sih, makanya di sini kami plenokan pelanggaran kode etik aja," pungkasnya.

Sementara oknum KPU berinisial NM, hingga kemarin belum bersedia memberikan keterangan kepada media. Dirinya mengaku akan memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang menjeratnya saat ini. “Saya akan komentar, tapi belum sekarang,” singkat NM kepada Berau Post.

Seperti diketahui, salah satu oknum komisioner KPU Berau berinisial NM, dilaporkan pengurus Partai Perindo Berau ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, oknum komisioner itu disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming bantuan untuk memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post Rabu (10/10), permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang Rp 15 juta kepada pengurus Partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019. (sam/app)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 12:28

Belum Ada yang Kantongi Izin

TANJUNG REDEB – Bukan hanya milik PT Nabucco, tapi seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:27

FMP4 Sebut KPU Tak Profesional

TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4)…

Selasa, 20 November 2018 12:24

Berau Coal dan Mitra Kerjanya Dukung Rp 1 Miliar

Pada agenda pelepasan kontingen Berau untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi…

Senin, 19 November 2018 13:53

PPP Berproses, Demokrat Sudah Mengganti

TANJUNG REDEB – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD…

Senin, 19 November 2018 13:43

Direktur PT Nabucco Jadi Pesakitan

TANJUNG REDEB – Direktur PT Nabucco Yusnandi, jadi pesakitan. Yusnandi…

Senin, 19 November 2018 13:37

Golkar Datang untuk Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat

Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun…

Senin, 19 November 2018 13:33

Prihatin dengan Kondisi Jalan HARM Ayoeb

TANJUNG REDEB –Kondisi Jalan HARM Ayoeb, tepatnya di antara simpang…

Minggu, 18 November 2018 13:29

Turut Jadi Caleg, Staf Ahli Fraksi Diminta Mengundurkan Diri

TANJUNG REDEB – Belum selesai persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT)…

Minggu, 18 November 2018 13:26

Proyek ‘Dipaksakan’ Bappeda

TANJUNG REDEB – Penasihat Hukum tersangka Ar, Robert Wilson Berliando,…

Minggu, 18 November 2018 13:22

Peluang BPS Dipastikan Tertutup

TANJUNG REDEB - Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .