MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 14 Oktober 2018 13:41
Jangan Takut Lapor Jika Dirugikan
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Bukan hanya di Kabupaten Berau, laporan Partai Perindo terhadap oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, juga sudah terdengar di tingkat provinsi.

Hal itu diakui Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Saiful Bachtiar, saat berbincang dengan Berau Post, Sabtu (13/10).

Sebagaimana hasil penelusuran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Berau, dalam kasus tersebut ditemukan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum Komisioner KPU Berau.

"Masalah ini sudah pernah saya dengar dari Bawaslu Berau. Tentu kami sangat menyayangkan hal ini jika nanti terbukti melanggar, karena harusnya komisioner KPU bertindak profesional dan netral. Apalagi tagline KPU kan melayani," ujarnya.

Tidak hanya menyayangkan sikap oknum Komisioner KPU Berau, Saiful juga menyayangkan apa yang dilakukan oleh Partai Politik (Parpol) jika sempat menuruti permintaan oknum tersebut.

Apalagi, jika parpol sebenarnya sudah bertindak dan memenuhi semua ketentuan sesuai dengan aturan yang ada. Harusnya, semua parpol yang mengalami hal serupa atau merasa dirugikan padahal sudah bertindak dengan baik, maka parpol hanya perlu melaporkannya kepada pihak terkait.

"Kan bisa melapor ke Bawaslu atau kalau perlu ke polisi jika merasa dirugikan. Sebenarnya kan jika salah satu pihak tidak merespons permintaan seperti itu, hal ini tidak akan terjadi. Kita khawatir keduanya memang punya kepentingan tertentu," katanya.

Saiful juga mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Bawaslu Berau dalam menyikapi laporan tersebut. Dirinya pun berharap agar Bawaslu selalu memberikan imbauan baik kepada parpol maupun KPU untuk bersikap profesional untuk kelancaran pesta demokrasi di Bumi Batiwakkal -sebutan Kabupaten Berau.

"Bawaslu sudah cukup baik dan bekerja sesuai dengan ketentuan. Kalau masih ada yang merasa dirugikan, silakan melapor," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu Berau Nadirah, menegaskan pihaknya sudah bekerja profesional, dalam penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum komisioner KPU Berau.

Nadirah yang ditemui di kantornya, Jalan Durian I, Jumat (12/10), menyebut laporan Partai Perindo yang diterima pihaknya, sudah diplenokan sejak 4 Oktober lalu.

Berdasarkan hasil pleno, pihaknya menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan NM, sesuai dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu 2/2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada pasal 8 huruf g dan j.

Karena itu, pihaknya meneruskan hal tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Kami sudah bergerak sesuai dengan aturan, karena memang 14 hari setelah laporan masuk harus sudah ada sikap yang diambil," ujarnya.

Saat ini, pihaknya juga menunggu kesimpulan oleh DKPP atas laporan tersebut. "Sementara belum ada, karena ada prosesnya," jelasnya.

Di tanya kenapa tidak membawa kasus tersebut ke pelanggaran pidana pemilu? Nadirah menyebut berdasarkan hasil penelusuran pihaknya tidak menemukan hal tersebut.

"Itu masuk tidak pidana umum sih, makanya di sini kami plenokan pelanggaran kode etik aja," pungkasnya.

Sementara oknum KPU berinisial NM, hingga kemarin belum bersedia memberikan keterangan kepada media. Dirinya mengaku akan memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang menjeratnya saat ini. “Saya akan komentar, tapi belum sekarang,” singkat NM kepada Berau Post.

Seperti diketahui, salah satu oknum komisioner KPU Berau berinisial NM, dilaporkan pengurus Partai Perindo Berau ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebab, oknum komisioner itu disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming bantuan untuk memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post Rabu (10/10), permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang Rp 15 juta kepada pengurus Partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019. (sam/app)

 

 


BACA JUGA

Senin, 22 April 2019 13:30

Server KPU Diretas

TANJUNG REDEB – Komisioner bagian data Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Senin, 22 April 2019 13:27

Tersangka Sabu 7 Kg Dikembalikan ke Polres

TANJUNG REDEB – Khawatir memengaruhi tahanan lain, Kepala Rumah Tahanan…

Senin, 22 April 2019 13:26

Rekomendasikan Cabut Izin 207 Koperasi Bandel

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Minggu, 21 April 2019 15:43

Pemilu Susulan di 11 TPS Belum Ditetapkan

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Berau belum bisa…

Minggu, 21 April 2019 15:42

Perwira Polres Berau Ditemukan Meninggal

TANJUNG REDEB - Seorang anggota Polri yang bertugas di Polres…

Sabtu, 20 April 2019 13:48

Bawaslu ‘Kebanjiran’ Aduan

TANJUNG REDEB – Tiga hari pasca pemilihan serentak, Badan Pengawas…

Sabtu, 20 April 2019 13:47

Terdakwa Korupsi Kapal Pariwisata Ajukan Banding

TANJUNG REDEB – Tak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan…

Jumat, 19 April 2019 11:00

11 TPS Belum Nyoblos

TANJUNG REDEB – Proses pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu)…

Jumat, 19 April 2019 10:57

Target Partisipatif Pemilih 75 Persen

MESKIPUN terdapat beberapa kendala, namun Wakil Bupati Berau Agus Tantomo…

Jumat, 19 April 2019 10:50

Dua Kontraktor Jalani Persidangan

TANJUNG REDEB - Dua kontraktor yang terseret kasus dugaan tindak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*