MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 22 Oktober 2018 13:26
Lurah Sebut Kabar Gembira

Rencana Presiden Gelontorkan Dana Kelurahan

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Rencana pemerintah menggelontorkan dana untuk kelurahan tahun depan, disebut sebagai kabar gembira dari beberapa lurah di Bumi Batiwakkal.

Seperti diutarakan Lurah Tanjung Redeb  Harjupri. Dirinya sangat menyambut rencana Presiden Joko Widodo tersebut dan berharap benar-benar terealisasi. Karena menurutnya, permasalahan di kelurahan juga sangat kompleks karena tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) cukup banyak.

Di antaranya membantu camat dalam kegiatan pemerintahan, pemberdayaan, pelayanan, keamanan dan ketertiban, hingga merawat sarana dan prasarana serta fasilitas umum. “Setelah kelurahan bukan lagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena masuk perangkat kecamatan, anggaran kelurahan sangatlah terbatas. Kelurahan hanya diberi anggaran rutin dengan alokasi yang sangat minim," katanya kepada Berau Post, Minggu (21/10).

Bahkan, sejak 2017 tidak ada lagi anggaran untuk diklat teknis aparatur kelurahan. Padahal kompleksitas permasalahan yang ditangani memerlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan teknis, dan perlu terus ditingkatkan.

Di sisi lain kelurahan juga tidak punya anggaran untuk melakukan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan, seperti RT hingga LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). "LPM pun hanya punya anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) saja, anggaran kegiatan tidak tersedia," ucapnya.

Menurut Harjupri, bila Dana Kelurahan benar-benar direalisasikan, akan dimanfaatkan untuk menggelar program peningkatan kapasitas SDM aparatur kelurahan, program pembinaan RT dan LPM, hingga program pemberdayaan ekonomi dan inovasi kelurahan.
Membuat terobosan-terobosan memang menjadi salah satu yang dicanangkannya. Karena dalam birokrasi pemerintahan, inovasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 38/2017 tentang Inovasi Daerah.

"Sasaran inovasi adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peningkatan daya saing," tuturnya.

Senada, Lurah Gayam Eddy Nazaruddin, mengaku bersyukur jika rencana mengucurkan dana untuk kelurahan bisa direalisasikan.

"Alhamdulillah. Karena 2019 nanti kami ingin membenahi wilayah lingkungan yang kumuh dan masalah persampahan," katanya.

"Dan kalau cukup dananya, bisa untuk memperbaiki drainase dan jalan lingkungan. Tapi jika benar, kita tunggu juknisnya (petunjuk teknis) juga supaya tidak salah arah," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah segera mengeluarkan program dana kelurahan. Rencananya, program tersebut akan dimulai pada awal tahun mendatang.

"Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan," ujar Presiden Joko Widodo saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan Tahun 2018, di Bali, Jumat (19/10).

Jokowi menambahkan, kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan. "Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan terkait operasional desa. Saat ini, pemerintah tengah menyiapkan draf revisi peraturan pemerintah nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa. Terkait besarannya, Jokowi mengaku masih melakukan kalkulasi.
"Baru kita hitung-hitung, enggak tahu dapat 5 atau 4 persen (dari dana desa). Nanti akan kita putuskan," ungkap presiden.

Dengan kebijakan tersebut, Presiden berharap agar para aparatur pemerintahan menjalankan fungsi secara baik. Sehingga dana desa dan dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. "Saya minta gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota semua melihat penggunaan dana desa ini agar tepat sasaran," tuturnya.

Untuk diketahui, usulan dana kelurahan disampaikan Asosiasi Pemerintah Kota Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) saat melakukan audiensi dengan presiden beberapa waktu lalu. Mereka beralasan, persoalan di kelurahan juga sama peliknya dengan di desa. Di mana infrastruktur hingga Sumber Daya Manusia (SDM) belum dikembangkan secara maksimal.

Jokowi menambahkan, besaran dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan desa semakin meningkat tiap tahunnya. Mulai dari Rp 20 triliun di tahun 2015, Rp 47 triliun di tahun 2016, dan Rp 60 triliun pada tahun 2017 dan 2018. "Tahun depan (2019) kurang lebih Rp 70 triliun, menunggu persetujuan Dewan," ujar presiden. (arp/udi)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 12:28

Belum Ada yang Kantongi Izin

TANJUNG REDEB – Bukan hanya milik PT Nabucco, tapi seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:27

FMP4 Sebut KPU Tak Profesional

TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4)…

Selasa, 20 November 2018 12:24

Berau Coal dan Mitra Kerjanya Dukung Rp 1 Miliar

Pada agenda pelepasan kontingen Berau untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi…

Senin, 19 November 2018 13:53

PPP Berproses, Demokrat Sudah Mengganti

TANJUNG REDEB – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD…

Senin, 19 November 2018 13:43

Direktur PT Nabucco Jadi Pesakitan

TANJUNG REDEB – Direktur PT Nabucco Yusnandi, jadi pesakitan. Yusnandi…

Senin, 19 November 2018 13:37

Golkar Datang untuk Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat

Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun…

Senin, 19 November 2018 13:33

Prihatin dengan Kondisi Jalan HARM Ayoeb

TANJUNG REDEB –Kondisi Jalan HARM Ayoeb, tepatnya di antara simpang…

Minggu, 18 November 2018 13:29

Turut Jadi Caleg, Staf Ahli Fraksi Diminta Mengundurkan Diri

TANJUNG REDEB – Belum selesai persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT)…

Minggu, 18 November 2018 13:26

Proyek ‘Dipaksakan’ Bappeda

TANJUNG REDEB – Penasihat Hukum tersangka Ar, Robert Wilson Berliando,…

Minggu, 18 November 2018 13:22

Peluang BPS Dipastikan Tertutup

TANJUNG REDEB - Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .