MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Senin, 29 Oktober 2018 13:59
Konsultasi Penyusunan Prolegda ke DPR RI
PROLEGDA: Rombongan DPRD Berau berkonsultasi dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Keahlian DPR RI Akhmad Aulawi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Senayan, pekan lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Rombongan DPRD Berau berkonsultasi ke DPR RI, untuk menyusun berbagai rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018, di DPR RI, Jakarta, pekan lalu.

DPRD Berau yang dipimpin Wakil Ketua I Saga, didampingi Wakil Ketua II Abdul Waris, beserta beberapa anggota DPRD Berau lainnya, diterima Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Keahlian DPR RI, Akhmad Aulawi.

Dikatakan Saga, sesuai hasil konsultasi dengan Akhmad Aulawi, dalam penyusunan program legislasi harus ada sinergi antara pusat dan daerah. Sehingga, meski sistem di DPRD berbeda dengan di DPR RI, namun secara prinsip dalam proses penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) adalah sama, yakni melibatkan pemerintah.

Dijelaskannya, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur bahwa penyusunan Prolegnas disusun oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah. Begitupun dengan Prolegda yang disusun oleh DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah.

Sehingga, penyusunan Prolegda tidak semata-mata karena berdasarkan target kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan, melainkan juga harus mengutamakan aspek kualitas.

“Perlu ada semacam perbaikan untuk Prolegda, agar konten maupun substansinya perlu didukung oleh sumber daya manusia mumpuni, yakni melibatkan tenaga ahli, peneliti dan perancang undang-undang, sehingga menghasilkan Perda dan Prolegda yang lebih aplikatif di masyarakat,” ujar ujar Saga.

Terkait substansi, ia mengingatkan dalam penyusunan Perda, suatu masalah atau substansi tidak harus sesuai dengan daerah lain, sebab setiap daerah memang memiliki kondisi yang berbeda.

“Penyusunan substansi harus disesuaikan dengan kondisi di daerah bersangkutan, seperti misalnya suatu daerah memiliki Perda yang mirip dengan daerah lain, mungkin secara dasar konsideran bisa sama, tetapi kondisi sosiologis di daerah tersebut perlu diperhatikan,” urainya. (dpr.go.id/adv/udi)


BACA JUGA

Jumat, 08 Februari 2019 13:44

Dapat Mobil Dinas, Kinerja Harus Ditingkatkan

TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau,…

Sabtu, 08 Desember 2018 13:56

Tekan Inflasi melalui Program Cabai Lorong

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau Achmad Rijal,…

Selasa, 20 November 2018 14:08

Siapkan Perbup dan SDM

TANJUNG REDEB – Rencana Pemkab Berau melimpahkan sebagian kewenangan ke…

Jumat, 16 November 2018 13:21

Eksekutif-Legislatif Sepakati KUA-PPAS 2019

TANJUNG REDEB – Bertempat di ruang rapat gabungan komisi, Ketua…

Jumat, 16 November 2018 13:19

Lembaga Pendidikan Harus Berbenah

  TANJUNG REDEB – Minimnya tingkat kelulusan peserta Seleksi Kompetisi…

Kamis, 15 November 2018 12:30

Apresiasi Karnaval Budaya Lokal

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan karnaval budaya lokal yang digelar Dinas…

Kamis, 15 November 2018 12:29

Perjuangkan Pemenuhan Listrik Perkampungan

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi II DPRD Berau Achmad Rijal,…

Rabu, 14 November 2018 11:50

Tiga Calon Sekwan, Tunggu Rekomendasi Dewan

TANJUNG REDEB – Tahapan seleksi jabatan untuk mengisi posisi Sekretaris…

Rabu, 14 November 2018 11:48

Dewan Apresiasi Peluncuran Kartu Nikah

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau Najmuddin, mendukung…

Selasa, 13 November 2018 11:13

Pemkab Harus Tegas, Tertibkan Resor-Resor Tak Berizin

TANJUNG REDEB – Masih ditemukannya resor-resor yang belum mengantongi perizinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*