MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Senin, 29 Oktober 2018 13:59
Konsultasi Penyusunan Prolegda ke DPR RI
PROLEGDA: Rombongan DPRD Berau berkonsultasi dengan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Keahlian DPR RI Akhmad Aulawi di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, Senayan, pekan lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Rombongan DPRD Berau berkonsultasi ke DPR RI, untuk menyusun berbagai rancangan peraturan daerah yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) 2018, di DPR RI, Jakarta, pekan lalu.

DPRD Berau yang dipimpin Wakil Ketua I Saga, didampingi Wakil Ketua II Abdul Waris, beserta beberapa anggota DPRD Berau lainnya, diterima Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, Badan Keahlian DPR RI, Akhmad Aulawi.

Dikatakan Saga, sesuai hasil konsultasi dengan Akhmad Aulawi, dalam penyusunan program legislasi harus ada sinergi antara pusat dan daerah. Sehingga, meski sistem di DPRD berbeda dengan di DPR RI, namun secara prinsip dalam proses penyusunan program legislasi daerah (Prolegda) adalah sama, yakni melibatkan pemerintah.

Dijelaskannya, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur bahwa penyusunan Prolegnas disusun oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah. Begitupun dengan Prolegda yang disusun oleh DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah.

Sehingga, penyusunan Prolegda tidak semata-mata karena berdasarkan target kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan, melainkan juga harus mengutamakan aspek kualitas.

“Perlu ada semacam perbaikan untuk Prolegda, agar konten maupun substansinya perlu didukung oleh sumber daya manusia mumpuni, yakni melibatkan tenaga ahli, peneliti dan perancang undang-undang, sehingga menghasilkan Perda dan Prolegda yang lebih aplikatif di masyarakat,” ujar ujar Saga.

Terkait substansi, ia mengingatkan dalam penyusunan Perda, suatu masalah atau substansi tidak harus sesuai dengan daerah lain, sebab setiap daerah memang memiliki kondisi yang berbeda.

“Penyusunan substansi harus disesuaikan dengan kondisi di daerah bersangkutan, seperti misalnya suatu daerah memiliki Perda yang mirip dengan daerah lain, mungkin secara dasar konsideran bisa sama, tetapi kondisi sosiologis di daerah tersebut perlu diperhatikan,” urainya. (dpr.go.id/adv/udi)


BACA JUGA

Kamis, 18 Juli 2019 14:30

Perda Lembaga Penyiaran Disahkan

TANJUNG REDEB – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Lembaga…

Kamis, 18 Juli 2019 14:29

Perda Harus Disosialisasikan

DPRD Berau telah mengesahkan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi…

Selasa, 16 Juli 2019 19:48

Dewan Mulai Bahas KUA-PPAS

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mulai…

Selasa, 16 Juli 2019 19:46

Pertahankan Tradisi dan Budaya Daerah

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, menggelar hajatan…

Selasa, 09 Juli 2019 15:17

Dewan Sahkan Lima Perda

TANJUNG REDEB –DPRD Berau menggelar Rapat Paripurna ke-6 dengan agenda…

Selasa, 09 Juli 2019 15:15

Dewan Minta Perusahaan Penuhi Hak Buruh

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat dengan…

Senin, 01 Juli 2019 14:46

Dewan Terima Kunjungan DPRD Mahulu

TANJUNG REDEB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menerima…

Rabu, 26 Juni 2019 11:30

Komisi II Minta Awasi Distribusi BBM

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan akan menertibkan…

Rabu, 26 Juni 2019 11:28

Dewan Terima Lima Raperda dari Eksekutif

TANJUNG REDEB -  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar…

Selasa, 25 Juni 2019 15:38

Dewan Terima Aspirasi Buruh Soal Status Kerja

TANJUNG REDEB - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menerima…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*