MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 03 November 2018 13:37
Segera Masuk Persidangan

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum Komisioner KPU

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Proses laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, segera memasuki tahap baru.

Jumat (2/11) kemarin, diutarakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salamm, seluruh berkas laporan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau disebut sudah dinyatakan lengkap.

Namun dijelaskan Alfitra, sebelum masuk dalam masa persidangan, seluruh berkas yang telah dinyatakan lengkap akan dilakukan tahap pertama, yakni verifikasi material lebih dulu.

Tahap ini dijelaskannya, akan membahas apakah laporan yang diajukan memang terdapat unsur pelanggaran kode etik atau tidak.

"Ketika dalam verifikasi nanti benar ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka selanjutnya akan kita agendakan jadwal sidangnya," ujarnya.

Diketahui, dugaan pelanggaran kode etik oknum KPU Berau bermula dari laporan Partai Perindo yang melaporkan salah satu oknum KPU ke Bawaslu, karena disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming akan memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post Rabu (10/10), permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang Rp 15 juta kepada pengurus Partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Laporan Partai Perindo itu pun telah diplenokan oleh Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Berau sejak 4 Oktober lalu, dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan NM, sesuai dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu 2/2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada Pasal 8 huruf g dan j yang kemudian diteruskan ke DKPP RI. (sam/app)


BACA JUGA

Senin, 18 Maret 2019 14:51

Proyek MYC Mantaritip Terancam Molor

TANJUNG REDEB -Tahun ini merupakan tahun penyelesaian bagi 10 proyek…

Senin, 18 Maret 2019 14:50

Bupati Tunggu Hasil Penyelidikan

TANJUNG REDEB – Aksi semena-mena yang dilakukan Kepala Kampung (Kakam)…

Minggu, 17 Maret 2019 01:47

Kawasan Budidaya Kehutanan Terlanjur ‘Dikuasai’ Masyarakat

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram meminta pihak kecamatan melakukan…

Minggu, 17 Maret 2019 01:45

Imigrasi Masuk Kampung, UNTUK APA?

PULAU DERAWAN - Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI (Tempat…

Sabtu, 16 Maret 2019 13:56

Pertamina Ultimatum Pengetap BBM

TANJUNG REDEB - Pertamina bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bakal…

Jumat, 15 Maret 2019 15:02

Polisi Masih Kejar Perampok Walet

TANJUNG REDEB – Dua dari 4 pelaku perampokan sarang burung…

Jumat, 15 Maret 2019 15:01

Kasus Chairuddin Segera Dilimpahkan

TANJUNG REDEB – Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres…

Jumat, 15 Maret 2019 14:59

Gara-Gara Ini, Komisioner KPU Ancam Lapor Polda

TANJUNG REDEB – Komisioner KPU Berau, Nana Mailina mempertanyakan tindak…

Jumat, 15 Maret 2019 14:58

Tersangka Berkilah Demam

TANJUNG REDEB – Pelimpahan berkas perkara dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana…

Kamis, 14 Maret 2019 13:48

Lima Tersangka Segera Diadili

TANJUNG REDEB - Setelah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berkas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*