MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 03 November 2018 13:37
Segera Masuk Persidangan

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum Komisioner KPU

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Proses laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, segera memasuki tahap baru.

Jumat (2/11) kemarin, diutarakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salamm, seluruh berkas laporan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau disebut sudah dinyatakan lengkap.

Namun dijelaskan Alfitra, sebelum masuk dalam masa persidangan, seluruh berkas yang telah dinyatakan lengkap akan dilakukan tahap pertama, yakni verifikasi material lebih dulu.

Tahap ini dijelaskannya, akan membahas apakah laporan yang diajukan memang terdapat unsur pelanggaran kode etik atau tidak.

"Ketika dalam verifikasi nanti benar ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka selanjutnya akan kita agendakan jadwal sidangnya," ujarnya.

Diketahui, dugaan pelanggaran kode etik oknum KPU Berau bermula dari laporan Partai Perindo yang melaporkan salah satu oknum KPU ke Bawaslu, karena disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming akan memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post Rabu (10/10), permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang Rp 15 juta kepada pengurus Partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Laporan Partai Perindo itu pun telah diplenokan oleh Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Berau sejak 4 Oktober lalu, dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan NM, sesuai dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu 2/2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada Pasal 8 huruf g dan j yang kemudian diteruskan ke DKPP RI. (sam/app)


BACA JUGA

Minggu, 21 Juli 2019 14:30

Duta Wisata Berau, Kini Meniti Karier Lawyer

Cita-citanya ingin masuk sekolah kedinasan. Tepatnya di Akademi Polisi (Akpol).…

Minggu, 21 Juli 2019 14:27

Positif Narkoba, Seorang PTT Dipecat

TANJUNG REDEB - Seorang pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:06

Bandar asal Malaysia Dicokok

TANJUNG REDEB – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, membekuk…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:02

Eksekutif-Legislatif Sepakati 6 Proyek MYC Senilai Rp 896 M

TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau, telah menyepakati…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:00

Bupati Perintahkan Pemecatan

DIDUGA melakukan perselingkuhan, dua pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pendidikan…

Sabtu, 20 Juli 2019 15:53

Investasi Masuk Jangan Dihalang-halangi

TANJUNG REDEB – Derasnya arus penolakan masuknya jaringan swalayan nasional…

Jumat, 19 Juli 2019 14:29

Banding Ditolak, Terdakwa Ajukan Kasasi

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada…

Jumat, 19 Juli 2019 14:23

Rawan Terjerat Pidana

TANJUNG REDEB – Penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat,…

Jumat, 19 Juli 2019 14:17

Dapat Ilmunya, Nikmati Pengalaman Pertama ke Luar Daerah

Dengan sebaran lahan yang masih sangat luas, Berau masih menyimpan…

Kamis, 18 Juli 2019 14:22

APBB Juga Serukan Penolakan

TANJUNG REDEB – Penolakan terhadap masuknya salah satu jaringan ritel…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*