MANAGED BY:
SELASA
22 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 03 November 2018 13:37
Segera Masuk Persidangan

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum Komisioner KPU

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Proses laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, segera memasuki tahap baru.

Jumat (2/11) kemarin, diutarakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salamm, seluruh berkas laporan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau disebut sudah dinyatakan lengkap.

Namun dijelaskan Alfitra, sebelum masuk dalam masa persidangan, seluruh berkas yang telah dinyatakan lengkap akan dilakukan tahap pertama, yakni verifikasi material lebih dulu.

Tahap ini dijelaskannya, akan membahas apakah laporan yang diajukan memang terdapat unsur pelanggaran kode etik atau tidak.

"Ketika dalam verifikasi nanti benar ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka selanjutnya akan kita agendakan jadwal sidangnya," ujarnya.

Diketahui, dugaan pelanggaran kode etik oknum KPU Berau bermula dari laporan Partai Perindo yang melaporkan salah satu oknum KPU ke Bawaslu, karena disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming akan memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post Rabu (10/10), permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang Rp 15 juta kepada pengurus Partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Laporan Partai Perindo itu pun telah diplenokan oleh Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Berau sejak 4 Oktober lalu, dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan NM, sesuai dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu 2/2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada Pasal 8 huruf g dan j yang kemudian diteruskan ke DKPP RI. (sam/app)


BACA JUGA

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Kerugian Negara Capai Rp 149 Juta

TANJUNG REDEB – Walau sudah mendapatkan angka kerugian negara berdasarkan…

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Bakal Gunakan Desain Lama

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 21 Januari 2019 14:15

KPU Tunggu Inkrah

TANJUNG REDEB – Salah satu calon legislatif (caleg) Berau, telah…

Senin, 21 Januari 2019 14:13

Awalnya Tak Tertarik, Kini Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Menjadi petani atau pembudidaya tambak Udang Windu, sebelumnya tak pernah…

Minggu, 20 Januari 2019 13:06

Diduga Sakit, Wahab Ditemukan Tak Bernyawa

GUNUNG TABUR -  Warga kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur,…

Minggu, 20 Januari 2019 13:05

Penabrak Portal Setor Rp 35 Juta

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Perhubungan Abdurrahman, mengaku sudah mulai…

Minggu, 20 Januari 2019 13:04

Simbolis, Motivasi Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Euforia atas raihan trofi Adipura di Bumi Batiwakkal, masih berlanjut.…

Minggu, 20 Januari 2019 13:02

PBB Berau Belum Tahu

AKSI pengeroyokan terhadap Kepala Kampung Purnasari Jaya, Sugiono turut diduga…

Minggu, 20 Januari 2019 13:00

Oknum Caleg Jadi Tersangka

TALISAYAN– Tiga pelaku pengeroyokan terhadap Kepala Kampung Purnasari Jaya, Sugiono,…

Sabtu, 19 Januari 2019 13:10

KENAPA INI..?? Kepala Kampung Dihajar Warga Sampai Babak Belur

TALISAYAN – Kepala Kampung Purnasari Jaya, Kecamatan Talisayan, Sugiono, jadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*