MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 03 November 2018 13:37
Segera Masuk Persidangan

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum Komisioner KPU

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Proses laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh NM, oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, segera memasuki tahap baru.

Jumat (2/11) kemarin, diutarakan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Alfitra Salamm, seluruh berkas laporan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau disebut sudah dinyatakan lengkap.

Namun dijelaskan Alfitra, sebelum masuk dalam masa persidangan, seluruh berkas yang telah dinyatakan lengkap akan dilakukan tahap pertama, yakni verifikasi material lebih dulu.

Tahap ini dijelaskannya, akan membahas apakah laporan yang diajukan memang terdapat unsur pelanggaran kode etik atau tidak.

"Ketika dalam verifikasi nanti benar ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka selanjutnya akan kita agendakan jadwal sidangnya," ujarnya.

Diketahui, dugaan pelanggaran kode etik oknum KPU Berau bermula dari laporan Partai Perindo yang melaporkan salah satu oknum KPU ke Bawaslu, karena disebut meminta ‘upeti’ dari pengurus Perindo dengan iming-iming akan memuluskan langkah partai lolos verifikasi KPU beberapa waktu lalu.

Diakui Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Berau Refliansyah kepada Berau Post Rabu (10/10), permintaan upeti tersebut terjadi sudah cukup lama. Yakni pada Desember tahun lalu.

Saat itu, oknum komisioner meminta uang Rp 15 juta kepada pengurus Partai Perindo, dengan dalih dapat memuluskan jalan mereka saat mengurus sistem informasi partai politik (sipol) dan sistem informasi calon (silon), sebagai syarat menjadi peserta pemilu 2019.

Laporan Partai Perindo itu pun telah diplenokan oleh Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) Berau sejak 4 Oktober lalu, dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan NM, sesuai dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu 2/2017, tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu pada Pasal 8 huruf g dan j yang kemudian diteruskan ke DKPP RI. (sam/app)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 12:28

Belum Ada yang Kantongi Izin

TANJUNG REDEB – Bukan hanya milik PT Nabucco, tapi seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:27

FMP4 Sebut KPU Tak Profesional

TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4)…

Selasa, 20 November 2018 12:24

Berau Coal dan Mitra Kerjanya Dukung Rp 1 Miliar

Pada agenda pelepasan kontingen Berau untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi…

Senin, 19 November 2018 13:53

PPP Berproses, Demokrat Sudah Mengganti

TANJUNG REDEB – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD…

Senin, 19 November 2018 13:43

Direktur PT Nabucco Jadi Pesakitan

TANJUNG REDEB – Direktur PT Nabucco Yusnandi, jadi pesakitan. Yusnandi…

Senin, 19 November 2018 13:37

Golkar Datang untuk Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat

Partai Golongan Karya (Golkar) menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun…

Senin, 19 November 2018 13:33

Prihatin dengan Kondisi Jalan HARM Ayoeb

TANJUNG REDEB –Kondisi Jalan HARM Ayoeb, tepatnya di antara simpang…

Minggu, 18 November 2018 13:29

Turut Jadi Caleg, Staf Ahli Fraksi Diminta Mengundurkan Diri

TANJUNG REDEB – Belum selesai persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT)…

Minggu, 18 November 2018 13:26

Proyek ‘Dipaksakan’ Bappeda

TANJUNG REDEB – Penasihat Hukum tersangka Ar, Robert Wilson Berliando,…

Minggu, 18 November 2018 13:22

Peluang BPS Dipastikan Tertutup

TANJUNG REDEB - Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .