MANAGED BY:
RABU
24 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 09 November 2018 13:35
Bantah Disebut Kecolongan, KPU Tak Punya Kewenangan Memberhentikan PTT
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Roby Maula, menolak jika pihaknya disebut kecolongan perihal lolosnya dua pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, sebagai caleg pada pemilu legislatif 2019 nanti.
Roby mengatakan, pihaknya sudah menjalankan aturan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai dasar pada proses verifikasi caleg, termasuk kepada dua PTT tersebut. 

Selain UU Nomor 7/2017, pihaknya juga menjadikan surat edaran KPU RI Nomor 748 pada 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, yang memedomani ketentuan pasal 182 huruf K dan pasal 240 ayat (1) huruf K UU 7/2017, sebagai dasar untuk meloloskan dua PTT tersebut sebagai caleg.
"Dalam surat edaran itu dijelaskan pada angka 1 yang sesuai Pasal 240 ayat 1 huruf K, bahwa kepala daerah, ASN, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali," katanya saat diwawancara Berau Post, Kamis (8/11).
Kemudian dipertegas di nomor 2 yang menyebutkan berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

"Meskipun PTT ini bersumber dari keuangan negara, tapi dia bukan badan di sini. Dan tidak disebutkan di dalam angka 1 yang juga isi pasal 240 ayat 1 huruf k," jelasnya.

Apalagi itu hanya sebagai syarat untuk lolos atau masuk sebagai DCT, sehingga KPU Berau tetap akan menerima. "Ini sebenarnya hal yang berbeda, ketika PTT itu sudah kami tetapkan sebagai caleg, maka PTT itu tidak lagi memenuhi kontraknya dengan Pemkab yang melarang mereka terikat dengan parpol," tuturnya.

"Dan kenapa KPU Berau tidak meminta PTT itu mengundurkan diri? Karena adanya surat edaran, bahwa mereka tidak wajib mengundurkan diri. Hanya saja mereka harusnya tetap sadar diri dan taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian atau peraturan lain yang dimaksud," jelasnya.

Di sisi lain, KPU Berau tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang PTT yang ikut pemilu. Karena kewenangan tersebut berada di BKPP atau organisasi perangkat daerah (OPD) tempat PTT tersebut bekerja. 

Hal itu berbeda dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, TNI hingga kepolisian yang secara tegas disebutkan dalam aturan tersebut. "Kalau itu wajib kami minta supaya mereka mengundurkan diri, karena disebutkan dalam aturan yang menjadi landasan hukum kami," katanya.

Kemudian KPU Berau dalam hal ini juga telah menyampaikan DCSdan DCT kepada Deks Pilkada Kabupaten Berau, jauh hari saat DCS dan DCT ditetapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari DCT yang ditetapkan KPU Berau, terdapat dua caleg yang hingga kini masih tercatat sebagai PTT di DPUPR Berau. Bahkan keduanya telah mendapat teguran dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Abdul Rifai.

Rifai yang ditemui di ruang kerjanya kemarin (7/11) menyebut, pihaknya sebenarnya mengetahui permasalahan tersebut sudah cukup lama. Namun tidak langsung mengambil sikap karena melakukan penelusuran lebih dulu atas laporan tersebut.

Dikatakannya, teguran yang diberikan juga berdasar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50/2009 tentang ketentuan PTT di lingkungan Pemkab Berau, sesuai pasal 5 huruf (n) menyatakan bahwa seluruh PTT dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

“Itu ada perbupnya untuk PTT. Untuk sementara ini, kami temukan dua orang PTT terlibat dalam partai politik yang bertugas di DPUPR. Sebagai salah satu petugas negara, harusnya PTT bersikap netral," ujarnya.
Pemanggilan terhadap dua PTT itu dikatakannya telah dilakukan pada Rabu (7/11). Keduanya pun diharapkan bisa segera menentukan sikap apakah ingin terus menjadi PTT atau beralih ke dunia politik.

"Kami minta mereka segera menentukan sikap, kalau memilih lanjut di partai politik berarti yang bersangkutan harus menyatakan mengundurkan diri, jika tidak ya sebaliknya. Kita lihat beberapa hari ke depan," lanjut Rifai.

Dirinya pun mengaku heran mengapa keduanya melakukan hal yang sebenarnya jelas-jelas melanggar ketentuan, apalagi sebagai seorang PTT keduanya juga tidak pernah mengoordinasikan hal itu kepada pihaknya.

"Setidaknya konsultasi dulu sebelum berbuat untuk memastikan apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan atau tidak," pungkas Rifai. (arp/udi)


BACA JUGA

Selasa, 23 April 2019 13:15

Golkar Disalip NasDem

TANJUNG REDEB – Kejar-kejaran perolehan suara terbanyak untuk partai politik…

Selasa, 23 April 2019 13:04

Kapal Kargo Seruduk Turap Sungai Segah

TANJUNG REDEB - Warga di Jalan Ahmad Yani, Tanjung Redeb,…

Senin, 22 April 2019 13:30

Server KPU Diretas

TANJUNG REDEB – Komisioner bagian data Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Senin, 22 April 2019 13:27

Tersangka Sabu 7 Kg Dikembalikan ke Polres

TANJUNG REDEB – Khawatir memengaruhi tahanan lain, Kepala Rumah Tahanan…

Senin, 22 April 2019 13:26

Rekomendasikan Cabut Izin 207 Koperasi Bandel

TANJUNG REDEB – Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau…

Minggu, 21 April 2019 15:43

Pemilu Susulan di 11 TPS Belum Ditetapkan

TANJUNG REDEB – Komisi Pemilihan Umun (KPU) Berau belum bisa…

Minggu, 21 April 2019 15:42

Perwira Polres Berau Ditemukan Meninggal

TANJUNG REDEB - Seorang anggota Polri yang bertugas di Polres…

Sabtu, 20 April 2019 13:48

Bawaslu ‘Kebanjiran’ Aduan

TANJUNG REDEB – Tiga hari pasca pemilihan serentak, Badan Pengawas…

Sabtu, 20 April 2019 13:47

Terdakwa Korupsi Kapal Pariwisata Ajukan Banding

TANJUNG REDEB – Tak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan…

Jumat, 19 April 2019 11:00

11 TPS Belum Nyoblos

TANJUNG REDEB – Proses pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*