MANAGED BY:
RABU
23 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 09 November 2018 13:35
Bantah Disebut Kecolongan, KPU Tak Punya Kewenangan Memberhentikan PTT
Ilustrasi

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Roby Maula, menolak jika pihaknya disebut kecolongan perihal lolosnya dua pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, sebagai caleg pada pemilu legislatif 2019 nanti.
Roby mengatakan, pihaknya sudah menjalankan aturan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sebagai dasar pada proses verifikasi caleg, termasuk kepada dua PTT tersebut. 

Selain UU Nomor 7/2017, pihaknya juga menjadikan surat edaran KPU RI Nomor 748 pada 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, yang memedomani ketentuan pasal 182 huruf K dan pasal 240 ayat (1) huruf K UU 7/2017, sebagai dasar untuk meloloskan dua PTT tersebut sebagai caleg.
"Dalam surat edaran itu dijelaskan pada angka 1 yang sesuai Pasal 240 ayat 1 huruf K, bahwa kepala daerah, ASN, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali," katanya saat diwawancara Berau Post, Kamis (8/11).
Kemudian dipertegas di nomor 2 yang menyebutkan berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

"Meskipun PTT ini bersumber dari keuangan negara, tapi dia bukan badan di sini. Dan tidak disebutkan di dalam angka 1 yang juga isi pasal 240 ayat 1 huruf k," jelasnya.

Apalagi itu hanya sebagai syarat untuk lolos atau masuk sebagai DCT, sehingga KPU Berau tetap akan menerima. "Ini sebenarnya hal yang berbeda, ketika PTT itu sudah kami tetapkan sebagai caleg, maka PTT itu tidak lagi memenuhi kontraknya dengan Pemkab yang melarang mereka terikat dengan parpol," tuturnya.

"Dan kenapa KPU Berau tidak meminta PTT itu mengundurkan diri? Karena adanya surat edaran, bahwa mereka tidak wajib mengundurkan diri. Hanya saja mereka harusnya tetap sadar diri dan taat terhadap ketentuan peraturan kepegawaian atau peraturan lain yang dimaksud," jelasnya.

Di sisi lain, KPU Berau tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang PTT yang ikut pemilu. Karena kewenangan tersebut berada di BKPP atau organisasi perangkat daerah (OPD) tempat PTT tersebut bekerja. 

Hal itu berbeda dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, TNI hingga kepolisian yang secara tegas disebutkan dalam aturan tersebut. "Kalau itu wajib kami minta supaya mereka mengundurkan diri, karena disebutkan dalam aturan yang menjadi landasan hukum kami," katanya.

Kemudian KPU Berau dalam hal ini juga telah menyampaikan DCSdan DCT kepada Deks Pilkada Kabupaten Berau, jauh hari saat DCS dan DCT ditetapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, dari DCT yang ditetapkan KPU Berau, terdapat dua caleg yang hingga kini masih tercatat sebagai PTT di DPUPR Berau. Bahkan keduanya telah mendapat teguran dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau Abdul Rifai.

Rifai yang ditemui di ruang kerjanya kemarin (7/11) menyebut, pihaknya sebenarnya mengetahui permasalahan tersebut sudah cukup lama. Namun tidak langsung mengambil sikap karena melakukan penelusuran lebih dulu atas laporan tersebut.

Dikatakannya, teguran yang diberikan juga berdasar Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 50/2009 tentang ketentuan PTT di lingkungan Pemkab Berau, sesuai pasal 5 huruf (n) menyatakan bahwa seluruh PTT dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik.

“Itu ada perbupnya untuk PTT. Untuk sementara ini, kami temukan dua orang PTT terlibat dalam partai politik yang bertugas di DPUPR. Sebagai salah satu petugas negara, harusnya PTT bersikap netral," ujarnya.
Pemanggilan terhadap dua PTT itu dikatakannya telah dilakukan pada Rabu (7/11). Keduanya pun diharapkan bisa segera menentukan sikap apakah ingin terus menjadi PTT atau beralih ke dunia politik.

"Kami minta mereka segera menentukan sikap, kalau memilih lanjut di partai politik berarti yang bersangkutan harus menyatakan mengundurkan diri, jika tidak ya sebaliknya. Kita lihat beberapa hari ke depan," lanjut Rifai.

Dirinya pun mengaku heran mengapa keduanya melakukan hal yang sebenarnya jelas-jelas melanggar ketentuan, apalagi sebagai seorang PTT keduanya juga tidak pernah mengoordinasikan hal itu kepada pihaknya.

"Setidaknya konsultasi dulu sebelum berbuat untuk memastikan apa yang mereka lakukan melanggar ketentuan atau tidak," pungkas Rifai. (arp/udi)


BACA JUGA

Selasa, 22 Januari 2019 14:23

Lakukan Studi Kelayakan Dulu

TANJUNG REDEB - Dinas Pertanahan Berau, siap melakukan studi kelayakan…

Selasa, 22 Januari 2019 14:18

Kamaruddin Akui Caleg PBB

TANJUNG REDEB – Walau sempat tak mengetahui kebenarannya, kemarin (21/1)…

Selasa, 22 Januari 2019 14:16

Diduga Tak Bisa Berenang, Nelayan Tewas Tenggelam

TALISAYAN – Setelah melakukan pencarian selama satu malam, pada Minggu…

Selasa, 22 Januari 2019 14:15

Penderita DBD Capai 38 Orang

TANJUNG REDEB – Pada pekan ketiga Januari 2019, jumlah pasien…

Selasa, 22 Januari 2019 14:11

Antisipasi Kemacetan, Jalan Milono Jadi Percontohan

Pemerintah terus bergerak menata Kabupaten Berau, termasuk halnya menata lalu…

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Kerugian Negara Capai Rp 149 Juta

TANJUNG REDEB – Walau sudah mendapatkan angka kerugian negara berdasarkan…

Senin, 21 Januari 2019 14:16

Bakal Gunakan Desain Lama

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)…

Senin, 21 Januari 2019 14:15

KPU Tunggu Inkrah

TANJUNG REDEB – Salah satu calon legislatif (caleg) Berau, telah…

Senin, 21 Januari 2019 14:13

Awalnya Tak Tertarik, Kini Hasilkan Ratusan Juta Rupiah

Menjadi petani atau pembudidaya tambak Udang Windu, sebelumnya tak pernah…

Minggu, 20 Januari 2019 13:06

Diduga Sakit, Wahab Ditemukan Tak Bernyawa

GUNUNG TABUR -  Warga kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*