MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 11 November 2018 17:53
Sebut Sikap KPU Sudah Sesuai
Nadirah

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau, Nadirah, akui apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal penetapan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah sesuai.

Apalagi dalam persoalan dua Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belakangan ramai diperbincangkan, KPU sudah menerangkan dengan jelas alasan mengapa saat pengumpulan berkas keduanya PTT tersebut tidak dituntut untuk menyertakan surat pengunduran dirinya lebih dulu.

Hal itu pun dijelaskannya sudah dijelaskan dalam surat edaran KPU Nomor 478 bahwa yang wajib mengundurkan diri ialah kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Apa yang dilakukan KPU sudah sesuai, itu memang sudah dikuatkan dalam surat edaran 478 seperti yang disampaikan ketua KPU. Karena tertulis pada nomor dua yang menyebutkan berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (10/11).

Tapi dikatakannya, seorang PTT harusnya sadar untuk bersikap netral karena mereka memang bekerja di pemerintah daerah dan diberikan honor langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal ini kami juga tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, tapi dari pemda langsung. Tapi harusnya PTT yang memang digaji oleh daerah atau negara harusnya sadar dan bersikap netral,” pungkasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau menegur dua PTT di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau itu terlibat bahkan menjadi peserta pemilu 2019.

Hal itu dijelaskan Kepala BKPP Berau Abdul Rifai, telah melanggar Perbup 50/2009 tentang ketentuan PTT di lingkungan Pemkab Berau, sesuai pasal 5 huruf (n) menyatakan bahwa seluruh PTT dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. (sam/app)


BACA JUGA

Senin, 22 Juli 2019 11:26

Polisi Bubarkan Aksi FPSB

TANJUNG REDEB – Aksi damai yang dilakukan sekelompok massa di…

Minggu, 21 Juli 2019 14:30

Duta Wisata Berau, Kini Meniti Karier Lawyer

Cita-citanya ingin masuk sekolah kedinasan. Tepatnya di Akademi Polisi (Akpol).…

Minggu, 21 Juli 2019 14:27

Positif Narkoba, Seorang PTT Dipecat

TANJUNG REDEB - Seorang pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:06

Bandar asal Malaysia Dicokok

TANJUNG REDEB – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, membekuk…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:02

Eksekutif-Legislatif Sepakati 6 Proyek MYC Senilai Rp 896 M

TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau, telah menyepakati…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:00

Bupati Perintahkan Pemecatan

DIDUGA melakukan perselingkuhan, dua pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pendidikan…

Sabtu, 20 Juli 2019 15:53

Investasi Masuk Jangan Dihalang-halangi

TANJUNG REDEB – Derasnya arus penolakan masuknya jaringan swalayan nasional…

Jumat, 19 Juli 2019 14:29

Banding Ditolak, Terdakwa Ajukan Kasasi

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada…

Jumat, 19 Juli 2019 14:23

Rawan Terjerat Pidana

TANJUNG REDEB – Penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat,…

Jumat, 19 Juli 2019 14:17

Dapat Ilmunya, Nikmati Pengalaman Pertama ke Luar Daerah

Dengan sebaran lahan yang masih sangat luas, Berau masih menyimpan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*