MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 11 November 2018 17:53
Sebut Sikap KPU Sudah Sesuai
Nadirah

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau, Nadirah, akui apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal penetapan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah sesuai.

Apalagi dalam persoalan dua Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belakangan ramai diperbincangkan, KPU sudah menerangkan dengan jelas alasan mengapa saat pengumpulan berkas keduanya PTT tersebut tidak dituntut untuk menyertakan surat pengunduran dirinya lebih dulu.

Hal itu pun dijelaskannya sudah dijelaskan dalam surat edaran KPU Nomor 478 bahwa yang wajib mengundurkan diri ialah kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Apa yang dilakukan KPU sudah sesuai, itu memang sudah dikuatkan dalam surat edaran 478 seperti yang disampaikan ketua KPU. Karena tertulis pada nomor dua yang menyebutkan berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (10/11).

Tapi dikatakannya, seorang PTT harusnya sadar untuk bersikap netral karena mereka memang bekerja di pemerintah daerah dan diberikan honor langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal ini kami juga tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, tapi dari pemda langsung. Tapi harusnya PTT yang memang digaji oleh daerah atau negara harusnya sadar dan bersikap netral,” pungkasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau menegur dua PTT di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau itu terlibat bahkan menjadi peserta pemilu 2019.

Hal itu dijelaskan Kepala BKPP Berau Abdul Rifai, telah melanggar Perbup 50/2009 tentang ketentuan PTT di lingkungan Pemkab Berau, sesuai pasal 5 huruf (n) menyatakan bahwa seluruh PTT dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. (sam/app)


BACA JUGA

Minggu, 17 Februari 2019 14:50

Diseruduk Truk, Tiang Telkom Nyaris Ambruk

TANJUNG REDEB – Sebuah tiang jaringan milik PT Telkom yang…

Minggu, 17 Februari 2019 14:49

Disanksi atau Habis Kontrak?

SAMBALIUNG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sambaliung tak…

Minggu, 17 Februari 2019 14:48

KPU Optimistis Menang

TANJUNG REDEB – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menetapkan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:59

Nasib DOB Berau Pesisir Selatan, Lima Tahun Nganggur di DPR

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini, Presiden RI Joko Widodo…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:56

Nelayan Filipina Ditemukan Terdampar di Perairan Indonesia, 19 Hari Minum Air Laut

TANJUNG REDEB – Bukan kali pertama, nelayan asal Filipina ditemukan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:53

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Setwan, Bupati Perintahkan Inspektorat Audit

TANJUNG REDEB – Persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran untuk belanja media…

Jumat, 15 Februari 2019 14:22

Belanja Media Kembali Dikorup?

TANJUNG REDEB – Setelah terjadi persoalan terkait dugaan penyalahgunaan uang…

Jumat, 15 Februari 2019 14:20

Api Kembali Mengamuk di Sambaliung

SAMBALIUNG - Musibah kebakaran kembali terjadi di Jalan Berbunga, RT…

Kamis, 14 Februari 2019 13:12

Bupati Geram, Langsung Diperbaiki

TANJUNG REDEB – Rusaknya plafon ruang belajar dan hancurnya konstruksi…

Kamis, 14 Februari 2019 13:10

Perantara Sabu Dituntut 19 Tahun Penjara

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus perantara (kurir) narkoba 1 kilogram…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*