MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 11 November 2018 17:53
Sebut Sikap KPU Sudah Sesuai
Nadirah

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau, Nadirah, akui apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal penetapan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah sesuai.

Apalagi dalam persoalan dua Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belakangan ramai diperbincangkan, KPU sudah menerangkan dengan jelas alasan mengapa saat pengumpulan berkas keduanya PTT tersebut tidak dituntut untuk menyertakan surat pengunduran dirinya lebih dulu.

Hal itu pun dijelaskannya sudah dijelaskan dalam surat edaran KPU Nomor 478 bahwa yang wajib mengundurkan diri ialah kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Apa yang dilakukan KPU sudah sesuai, itu memang sudah dikuatkan dalam surat edaran 478 seperti yang disampaikan ketua KPU. Karena tertulis pada nomor dua yang menyebutkan berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (10/11).

Tapi dikatakannya, seorang PTT harusnya sadar untuk bersikap netral karena mereka memang bekerja di pemerintah daerah dan diberikan honor langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal ini kami juga tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, tapi dari pemda langsung. Tapi harusnya PTT yang memang digaji oleh daerah atau negara harusnya sadar dan bersikap netral,” pungkasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau menegur dua PTT di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau itu terlibat bahkan menjadi peserta pemilu 2019.

Hal itu dijelaskan Kepala BKPP Berau Abdul Rifai, telah melanggar Perbup 50/2009 tentang ketentuan PTT di lingkungan Pemkab Berau, sesuai pasal 5 huruf (n) menyatakan bahwa seluruh PTT dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. (sam/app)


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 10:04

Pelayanan Samsat Melambat

TANJUNG REDEB – Lambatnya proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…

Kamis, 13 Desember 2018 09:06

Tinggalkan Sisi Manja, Lepas Peluang Kerja

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 09:02

Gagal Diparipurnakan Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Mendukung sektor pariwisata, Pemkab Berau terus mengeluarkan…

Rabu, 12 Desember 2018 14:13

Evakuasi Berjalan Lamban

TANJUNG REDEB - Setelah hampir sepekan mengalami kebocoran, proses evakuasi…

Rabu, 12 Desember 2018 14:12

Empat Saksi Dihadirkan

TANJUNG REDEB - Sidang perdana perihal laporan Forum Masyarakat Peduli…

Rabu, 12 Desember 2018 14:11

“Usaha Tak Akan Membohongi Hasil”

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Rabu, 12 Desember 2018 14:10

Eksekutif-Legislatif Saling Sindir

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan sidang paripurna ke-20 di gedung DPRD…

Selasa, 11 Desember 2018 13:37

Tak Hadir, Tiga Peserta Gugur

TANJUNG REDEB – Tiga peserta langsung dinyatakan gugur karena tak…

Selasa, 11 Desember 2018 13:36

Dugaan Tipikor Masih Samar

TANJUNG REDEB – Laporan dugaan penyelewengan anggaran di Perusahaan Daerah…

Selasa, 11 Desember 2018 13:33

Jadi Pribadi yang Baru, Masih Terngiang Serangan Jepang

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .