MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 17 November 2018 11:29
Putusan Direncanakan Awal Desember

Sidang Perkara Perdata Pemecatan Mantan Direktur PDAM

Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Sidang atas gugatan mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Segah Adief Mulyadi, terhadap Pemkab Berau di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, memasuki tahap akhir.

Dikatakan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum, Sekretariat Kabupaten (Sekkab) Berau, Said, sidang yang digelar Kamis (15/11) lalu, tergugat dan penggugat telah menyerahkan kesimpulan sidang kepada majelis hakim.

“Kesimpulannya hanya diserahkan ke majelis hakim. Masing-masing pihak memang belum mengetahui apa aja isinya,” ujarnya diwawancara Berau Post kemarin (16/11).

Namun ditegaskannya, Pemkab Berau tentu tetap berpegang teguh pada apa yang telah ditetapkan, terkait pemberhentian Adief oleh Bupati Berau Muharram. Ditegaskannya, hal itu telah sesuai dengan prosedur maupun kewenangan yang ada dalam aturan.

Apalagi keputusan bupati tersebut diperkuat dengan inti permasalahan yang dialami penggugat. Salah satunya, penggugat diberhentikan diberhentikan karena tidak memperhatikan hak karyawan dengan menunda kenaikan pangkat karyawan, padahal sudah ada 12 orang yang berhak mendapatkannya. Hal itu juga menjadi salah satu pemicu aksi yang dilakukan karyawan PDAM di kantor bupati Berau, 2 Mei lalu.

Sementara alasan penggugat untuk menunda kenaikan pangkat karyawannya tidak tepat. Karena hendak membuat aturan baru terkait kenaikan pangkat. “Tapi perlu dipahami, selama aturan baru belum dibentuk, maka aturan lama yang harus digunakan. Jangan menunggu aturan baru. Naikkan dulu, karena itu hak karyawan,” terangnya.

“Beda kalau aturan barunya sudah ada. Ini mau menerapkan, tapi aturan belum ada. Bagaimana itu?” jelasnya.

Tak hanya itu, pemberhentian penggugat juga didasari beberapa temuan di keuangan perusahaan. Seperti biaya sewa rumah, sewa-beli mobil yang tidak pernah dilihat wujudnya, termasuk iuran dana pensiunan direktur yang telah dibayarkan, sementara dana pensiunan karyawan belum dibayarkan walau telah dianggarkan.

Terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran di saat Kabupaten Berau mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Said menjelaskan bahwa tugas angkutan publik memeriksa keuangan di PDAM, hanya secara umum dan untuk anggaran di atas Rp 450 juta saja.

“Dalam persidangan angkutan publik menjelaskan seperti itu, sisanya hanya oke saja asal ada kuitansi. Tidak diperiksa secara detail,” bebernya.

Penyerahan kesimpulan pada sidang Kamis lalu, merupakan sidang terakhir dari upaya pembelaan kedua belah pihak. Sedangkan sidang selanjutnya akan dilakukan dengan agenda putusan, yang rencananya akan digelar pada Kamis (6/12) nanti.

“Hakim pasti berunding dulu untuk memperdalam fakta yang ada. Jika menang tentu apa yang sudah ditetapkan akan terus dijalankan. Tapi kalau kalah dan majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat, maka pemda harus membatalkan putusan penghentian Adief dan menyatakan bahwa putusan yang diberikan tidak sah, lalu mengembalikan haknya sebagai seorang direktur. Tapi semua kita serahkan ke majelis hakim,” pungkasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 10:04

Pelayanan Samsat Melambat

TANJUNG REDEB – Lambatnya proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…

Kamis, 13 Desember 2018 09:06

Tinggalkan Sisi Manja, Lepas Peluang Kerja

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 09:02

Gagal Diparipurnakan Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Mendukung sektor pariwisata, Pemkab Berau terus mengeluarkan…

Rabu, 12 Desember 2018 14:13

Evakuasi Berjalan Lamban

TANJUNG REDEB - Setelah hampir sepekan mengalami kebocoran, proses evakuasi…

Rabu, 12 Desember 2018 14:12

Empat Saksi Dihadirkan

TANJUNG REDEB - Sidang perdana perihal laporan Forum Masyarakat Peduli…

Rabu, 12 Desember 2018 14:11

“Usaha Tak Akan Membohongi Hasil”

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Rabu, 12 Desember 2018 14:10

Eksekutif-Legislatif Saling Sindir

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan sidang paripurna ke-20 di gedung DPRD…

Selasa, 11 Desember 2018 13:37

Tak Hadir, Tiga Peserta Gugur

TANJUNG REDEB – Tiga peserta langsung dinyatakan gugur karena tak…

Selasa, 11 Desember 2018 13:36

Dugaan Tipikor Masih Samar

TANJUNG REDEB – Laporan dugaan penyelewengan anggaran di Perusahaan Daerah…

Selasa, 11 Desember 2018 13:33

Jadi Pribadi yang Baru, Masih Terngiang Serangan Jepang

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .