MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 18 November 2018 13:22
Peluang BPS Dipastikan Tertutup
Bahtiar Baharuddin

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin, memastikan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Berau Pesisir Selatan (BPS) turut distop. 

Sebab ditegaskannya, kebijakan moratorium pemekaran berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setidaknya, penyetopan itu dijelaskan Bahtiar, akan dilakukan hingga akhir 2019. “Itu adalah kebijakan pemerintah saat ini. Jadi dapat dipastikan hingga akhir 2019 tidak ada pemekaran daerah otonom baru," tegasnya diwawancara Berau Post kemarin (17/11).

Dijelaskannya, sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2014-2019, kebijakan DOB terkait dengan kebijakan penataan daerah harus dievaluasi secara sungguh-sungguh, dan berkorelasi dengan kebijakan pembangunan bidang lainnya.

DOB juga disebutkannya, tidak selamanya menjadi solusi masalah kesenjangan, disparitas, ketinggalan, akses layanan dan lainnya. Karena diyakininya, permasalahan itu bisa diselesaikan dengan formula kebijakan lainnya.

Apalagi, berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri pada 514 kabupaten/kota yang telah dilakukan pemekaran, sebagian besar tidak mampu menunjukkan tanda-tanda menuju kemandirian, dan percepatan pembangunan masyarakat daerah.

Bahkan beberapa daerah diakuinya, menjadi beban belanja birokrasi pemerintahan yang membengkak. Rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) habis 30 hingga 60 persen hanya untuk belanja birokrasi, namun sangat sedikit anggaran yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat.

"Birokrasi tidak perlu gemuk, besar dan boros. Yang penting diperbanyak itu adalah anggaran pembangunan langsung yang dirasakan masyarakat," bebernya.

Karena alasan-alasan itu juga, tidak tertutup kemungkinan pemerintah ke depan pada 2019 hingga 2024, tetap mempertahankan kebijakan moratorium pemekaran tersebut.

Menyikapi alasan diusulkannya pemekaran akibat jarak pengurusan administrasi yang cukup jauh, Bahtiar menerangkan pengembangan teknologi menjadi solusi utama.

Dengan wilayah NKRI yang sangat luas, pelayanan akan bisa disambungkan dengan mudah kepada masyarakat, khususnya yang ada di pelosok menggunakan teknologi.

Karena itu, saat ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Ke depan, teknologi pelayanan pemerintahan harus dikembangkan, sehingga organisasi pemerintahan harus semakin ramping. Bisa juga membuka daerah isolasi dengan infrastruktur, membangun pusat-pusat ekonomi baru dan lain sebagainya," jelasnya. (sam/udi)


BACA JUGA

Minggu, 17 Februari 2019 14:49

Disanksi atau Habis Kontrak?

SAMBALIUNG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sambaliung tak…

Minggu, 17 Februari 2019 14:48

KPU Optimistis Menang

TANJUNG REDEB – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menetapkan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:59

Nasib DOB Berau Pesisir Selatan, Lima Tahun Nganggur di DPR

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini, Presiden RI Joko Widodo…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:56

Nelayan Filipina Ditemukan Terdampar di Perairan Indonesia, 19 Hari Minum Air Laut

TANJUNG REDEB – Bukan kali pertama, nelayan asal Filipina ditemukan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:53

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Setwan, Bupati Perintahkan Inspektorat Audit

TANJUNG REDEB – Persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran untuk belanja media…

Jumat, 15 Februari 2019 14:22

Belanja Media Kembali Dikorup?

TANJUNG REDEB – Setelah terjadi persoalan terkait dugaan penyalahgunaan uang…

Jumat, 15 Februari 2019 14:20

Api Kembali Mengamuk di Sambaliung

SAMBALIUNG - Musibah kebakaran kembali terjadi di Jalan Berbunga, RT…

Kamis, 14 Februari 2019 13:12

Bupati Geram, Langsung Diperbaiki

TANJUNG REDEB – Rusaknya plafon ruang belajar dan hancurnya konstruksi…

Kamis, 14 Februari 2019 13:10

Perantara Sabu Dituntut 19 Tahun Penjara

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus perantara (kurir) narkoba 1 kilogram…

Kamis, 14 Februari 2019 13:08

Berharap Grasi Presiden, Pengacara Laminyo Batal Ajukan PK

TANJUNG REDEB – Penasihat Hukum (PH) Laminyo Cs, Penny Isdhan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*