MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 19 November 2018 13:43
Direktur PT Nabucco Jadi Pesakitan

Gunakan Dermaga Tak Berizin untuk Kepentingan Bisnis

Nasrullah Syam

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Direktur PT Nabucco Yusnandi, jadi pesakitan. Yusnandi yang kini menyandang status terdakwa dan telah menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, disangkakan telah melanggar hukum atas pembangunan dermaga tanpa izin, dan telah beroperasi sejak tahun 2015 untuk kepentingan bisnis.

Hal itu dibenarkan Humas PN Tanjung Redeb Andi Hardiansyah. Kepada Berau Post, Andi menjelaskan bahwa sidang perkara dengan terdakwa direktur pada salah satu resor di Kecamatan Maratua tersebut sudah berlangsung beberapa kali.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Berau Nasrullah Syam mengatakan, PT Nabucco memanfaatkan dermaga ilegal tersebut sebagai salah satu fasilitas penunjang wisata pada resor yang mereka kelola.

“Perkara ini merupakan limpahan pihak Polda Kaltim,” katanya kepada Berau Post kemarin (18/11).

Dijelaskannya, perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat ke Polda Kaltim. Kemudian ditindaklanjuti polisi dengan menurunkan tim untuk melihat langsung keberadaan dermaga tak berizin tersebut. Saat polisi mengonfirmasi kepada pengelola resor, pengelola juga tak mampu menunjukkan dokumen perizinannya. Begitu pula ketika polisi meminta dokumen perizinan pembangunan dermaga tersebut ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau, yang juga menegaskan dermaga PT Nabucco tak berizin.

“Baru setelah itu (pemeriksaan polisi, red) pihak Nabucco mengajukan izin,” katanya.

Dijelaskan, proses perizinan dermaga tersebut tidak ditangani jajaran Pemkab Berau. Melainkan langsung ke Kementerian Perhubungan melalui KUPP Berau.

Pada sidang terakhir yang digelar Rabu (14/11) lalu, pihak terdakwa juga mengakui jika dermaga tersebut belum berizin. Namun tidak mengetahui proses pembangunannya. Karena pembangunan dermaga atas perintah langsung Direktur Utama PT Nabucco yang merupakan warga negara Jerman.

Tapi karena kedudukan dan jabatannya, terdakwa juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU rencananya kembali digelar Rabu (21/11) nanti. (mar/udi)

 

Nabucco Lepas Tangan, Terdakwa Merasa Jadi Tumbal

Ramlan Asri yang ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa Yusnandi, menyebut kliennya dijadikan tumbal kasus perizinan dermaga khusus PT Nabucco.

Ramlan kepada Berau Post kemarin (18/11) mengatakan, dibangunnya dermaga atau terminal khusus tersebut berdasarkan perintah dari Direktur Utama PT Nabucco yang merupakan warga negara Jerman.

“Klien saya hanya tumbal sebenarnya. Karena tidak tahu-menahu dengan persoalan itu,” ujarnya.

Ramlan menyebut, selama dermaga itu beroperasi sejak 2015 lalu, pihak-pihak terkait tidak pernah melayangkan teguran. Berdasarkan keterangan di persidangan, lanjut dia, PT Nabucco selalu mengajukan izin ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau, setiap melakukan kegiatan di pulau yang dikelola. Sehingga, ketiga mengajukan izin kegiatan dan menemukan adanya permasalahan, maka KUPP layaknya memberikan teguran guna adanya perbaikan.

“Tapi sudah sejak 2015 beroperasi, namun saat ini baru dipermasalahkan. Terbukti selama ini pihak Nabucco setiap ada kegiatan harus izin dengan pelabuhan,” jelasnya.

Bahkan Ramlan meyakini, persoalan pelanggaran izin pembangunan dermaga khusus bukan dilakukan PT Nabucco saja. Tapi banyak oleh beberapa pengelola resor di Pulau Derawan dan Maratua. Namun keberadaannya tak juga tersentuh hukum.

“Kok hanya Nabucco saja yang diproses. Ada apa? Ini yang jadi persoalan juga sebenarnya,” terangnya.

Di sisi lain, kliennya seolah ditinggal oleh pemilik PT Nabucco. Sehingga rencana untuk mendatangkan saksi meringankan, khususnya ahli, bisa batal dihadirkan. Sebab, untuk mendatangkan ahli kliennya harus merogoh koceknya sendiri yang biayanya tentu tak sedikit.

“Klien kami dalam kasus ini tidak ditanggung sama sekali oleh perusahaan, biaya sendiri, malah perusahaan itu tidak mau tahu,” ungkapnya.

Pihaknya memilih mengikuti proses persidangan yang rencananya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). (mar/udi)

 


BACA JUGA

Minggu, 17 Februari 2019 14:50

Diseruduk Truk, Tiang Telkom Nyaris Ambruk

TANJUNG REDEB – Sebuah tiang jaringan milik PT Telkom yang…

Minggu, 17 Februari 2019 14:49

Disanksi atau Habis Kontrak?

SAMBALIUNG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sambaliung tak…

Minggu, 17 Februari 2019 14:48

KPU Optimistis Menang

TANJUNG REDEB – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menetapkan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:59

Nasib DOB Berau Pesisir Selatan, Lima Tahun Nganggur di DPR

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini, Presiden RI Joko Widodo…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:56

Nelayan Filipina Ditemukan Terdampar di Perairan Indonesia, 19 Hari Minum Air Laut

TANJUNG REDEB – Bukan kali pertama, nelayan asal Filipina ditemukan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:53

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Setwan, Bupati Perintahkan Inspektorat Audit

TANJUNG REDEB – Persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran untuk belanja media…

Jumat, 15 Februari 2019 14:22

Belanja Media Kembali Dikorup?

TANJUNG REDEB – Setelah terjadi persoalan terkait dugaan penyalahgunaan uang…

Jumat, 15 Februari 2019 14:20

Api Kembali Mengamuk di Sambaliung

SAMBALIUNG - Musibah kebakaran kembali terjadi di Jalan Berbunga, RT…

Kamis, 14 Februari 2019 13:12

Bupati Geram, Langsung Diperbaiki

TANJUNG REDEB – Rusaknya plafon ruang belajar dan hancurnya konstruksi…

Kamis, 14 Februari 2019 13:10

Perantara Sabu Dituntut 19 Tahun Penjara

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus perantara (kurir) narkoba 1 kilogram…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*