MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 19 November 2018 13:43
Direktur PT Nabucco Jadi Pesakitan

Gunakan Dermaga Tak Berizin untuk Kepentingan Bisnis

Nasrullah Syam

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Direktur PT Nabucco Yusnandi, jadi pesakitan. Yusnandi yang kini menyandang status terdakwa dan telah menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, disangkakan telah melanggar hukum atas pembangunan dermaga tanpa izin, dan telah beroperasi sejak tahun 2015 untuk kepentingan bisnis.

Hal itu dibenarkan Humas PN Tanjung Redeb Andi Hardiansyah. Kepada Berau Post, Andi menjelaskan bahwa sidang perkara dengan terdakwa direktur pada salah satu resor di Kecamatan Maratua tersebut sudah berlangsung beberapa kali.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Berau Nasrullah Syam mengatakan, PT Nabucco memanfaatkan dermaga ilegal tersebut sebagai salah satu fasilitas penunjang wisata pada resor yang mereka kelola.

“Perkara ini merupakan limpahan pihak Polda Kaltim,” katanya kepada Berau Post kemarin (18/11).

Dijelaskannya, perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat ke Polda Kaltim. Kemudian ditindaklanjuti polisi dengan menurunkan tim untuk melihat langsung keberadaan dermaga tak berizin tersebut. Saat polisi mengonfirmasi kepada pengelola resor, pengelola juga tak mampu menunjukkan dokumen perizinannya. Begitu pula ketika polisi meminta dokumen perizinan pembangunan dermaga tersebut ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau, yang juga menegaskan dermaga PT Nabucco tak berizin.

“Baru setelah itu (pemeriksaan polisi, red) pihak Nabucco mengajukan izin,” katanya.

Dijelaskan, proses perizinan dermaga tersebut tidak ditangani jajaran Pemkab Berau. Melainkan langsung ke Kementerian Perhubungan melalui KUPP Berau.

Pada sidang terakhir yang digelar Rabu (14/11) lalu, pihak terdakwa juga mengakui jika dermaga tersebut belum berizin. Namun tidak mengetahui proses pembangunannya. Karena pembangunan dermaga atas perintah langsung Direktur Utama PT Nabucco yang merupakan warga negara Jerman.

Tapi karena kedudukan dan jabatannya, terdakwa juga harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU rencananya kembali digelar Rabu (21/11) nanti. (mar/udi)

 

Nabucco Lepas Tangan, Terdakwa Merasa Jadi Tumbal

Ramlan Asri yang ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa Yusnandi, menyebut kliennya dijadikan tumbal kasus perizinan dermaga khusus PT Nabucco.

Ramlan kepada Berau Post kemarin (18/11) mengatakan, dibangunnya dermaga atau terminal khusus tersebut berdasarkan perintah dari Direktur Utama PT Nabucco yang merupakan warga negara Jerman.

“Klien saya hanya tumbal sebenarnya. Karena tidak tahu-menahu dengan persoalan itu,” ujarnya.

Ramlan menyebut, selama dermaga itu beroperasi sejak 2015 lalu, pihak-pihak terkait tidak pernah melayangkan teguran. Berdasarkan keterangan di persidangan, lanjut dia, PT Nabucco selalu mengajukan izin ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Berau, setiap melakukan kegiatan di pulau yang dikelola. Sehingga, ketiga mengajukan izin kegiatan dan menemukan adanya permasalahan, maka KUPP layaknya memberikan teguran guna adanya perbaikan.

“Tapi sudah sejak 2015 beroperasi, namun saat ini baru dipermasalahkan. Terbukti selama ini pihak Nabucco setiap ada kegiatan harus izin dengan pelabuhan,” jelasnya.

Bahkan Ramlan meyakini, persoalan pelanggaran izin pembangunan dermaga khusus bukan dilakukan PT Nabucco saja. Tapi banyak oleh beberapa pengelola resor di Pulau Derawan dan Maratua. Namun keberadaannya tak juga tersentuh hukum.

“Kok hanya Nabucco saja yang diproses. Ada apa? Ini yang jadi persoalan juga sebenarnya,” terangnya.

Di sisi lain, kliennya seolah ditinggal oleh pemilik PT Nabucco. Sehingga rencana untuk mendatangkan saksi meringankan, khususnya ahli, bisa batal dihadirkan. Sebab, untuk mendatangkan ahli kliennya harus merogoh koceknya sendiri yang biayanya tentu tak sedikit.

“Klien kami dalam kasus ini tidak ditanggung sama sekali oleh perusahaan, biaya sendiri, malah perusahaan itu tidak mau tahu,” ungkapnya.

Pihaknya memilih mengikuti proses persidangan yang rencananya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). (mar/udi)

 


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 10:04

Pelayanan Samsat Melambat

TANJUNG REDEB – Lambatnya proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…

Kamis, 13 Desember 2018 09:06

Tinggalkan Sisi Manja, Lepas Peluang Kerja

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 09:02

Gagal Diparipurnakan Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Mendukung sektor pariwisata, Pemkab Berau terus mengeluarkan…

Rabu, 12 Desember 2018 14:13

Evakuasi Berjalan Lamban

TANJUNG REDEB - Setelah hampir sepekan mengalami kebocoran, proses evakuasi…

Rabu, 12 Desember 2018 14:12

Empat Saksi Dihadirkan

TANJUNG REDEB - Sidang perdana perihal laporan Forum Masyarakat Peduli…

Rabu, 12 Desember 2018 14:11

“Usaha Tak Akan Membohongi Hasil”

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Rabu, 12 Desember 2018 14:10

Eksekutif-Legislatif Saling Sindir

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan sidang paripurna ke-20 di gedung DPRD…

Selasa, 11 Desember 2018 13:37

Tak Hadir, Tiga Peserta Gugur

TANJUNG REDEB – Tiga peserta langsung dinyatakan gugur karena tak…

Selasa, 11 Desember 2018 13:36

Dugaan Tipikor Masih Samar

TANJUNG REDEB – Laporan dugaan penyelewengan anggaran di Perusahaan Daerah…

Selasa, 11 Desember 2018 13:33

Jadi Pribadi yang Baru, Masih Terngiang Serangan Jepang

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .