MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 20 November 2018 12:27
FMP4 Sebut KPU Tak Profesional
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4) Berau, melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, perihal adanya pegawai tidak tetap (PTT) yang lolos sebagai peserta pemilu 2019.

Koordinator FMP4 Berau, Daud Yusup mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja dan profesionalisme KPU Berau dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga teknis penyelenggara pemilu.

Pasalnya, merujuk pada surat edaran KPU Berau nomor 748, calon legislatif hingga karyawan BUMN/BUMD yang bersumber dari uang negara, wajib mengundurkan diri. Sementara diketahui terdapat dua caleg yang berstatus sebagai PTT.

"Pegawai pemerintah seperti PTT digaji dari uang negara dan itu tidak dapat dipisahkan sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor 748 itu," katanya kepada Berau Post, Senin (19/11).

Berdasarkan hal tersebut, pihaknya pun mempertanyakan kinerja KPU Berau yang dianggap tidak cermat dan tidak profesional, sehingga dua PTT lolos sebagai caleg.

"Dengan adanya surat yang kami sampaikan ini, kami ingin KPU bisa benar-benar berpedoman pada aturan yang sudah ada. Supaya tidak menjadi polemik yang menimbulkan pertanyaan masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Berau Roby Maula tetap bersikukuh bahwa pihaknya telah menjalankannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, serta surat edaran KPU RI nomor 748 perihal kewajiban mengundurkan diri.

Roby menjelaskan, meskipun gaji PTT bersumber dari keuangan negara, namun tidak dipertegas dalam surat edaran yang diberikan kepada pihaknya. "PTT bukan badan di sini, dan tidak disebutkan di dalam angka 1 surat edaran, juga pada isi pasal 240 ayat 1 huruf K," ucapnya.

Terlebih, dirinya menjelaskan dalam hal ini hanya sebagai syarat lolos masuk sebagai Daftar Calon Tetap, sehingga KPU Berau tetap akan menerimanya. "Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika PTT itu sudah kami tetapkan sebagai caleg, maka mereka sudah tidak memenuhi isi kontraknya dengan Pemkab yang melarang terikat dengan parpol," terangnya.

"Jadi tinggal PTT-nya saja lagi yang sadar diri dan harus taat akan ketentuan peraturan kepegawaian," tandasnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 10:04

Pelayanan Samsat Melambat

TANJUNG REDEB – Lambatnya proses pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu…

Kamis, 13 Desember 2018 09:06

Tinggalkan Sisi Manja, Lepas Peluang Kerja

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Kamis, 13 Desember 2018 09:02

Gagal Diparipurnakan Tahun Ini

TANJUNG REDEB - Mendukung sektor pariwisata, Pemkab Berau terus mengeluarkan…

Rabu, 12 Desember 2018 14:13

Evakuasi Berjalan Lamban

TANJUNG REDEB - Setelah hampir sepekan mengalami kebocoran, proses evakuasi…

Rabu, 12 Desember 2018 14:12

Empat Saksi Dihadirkan

TANJUNG REDEB - Sidang perdana perihal laporan Forum Masyarakat Peduli…

Rabu, 12 Desember 2018 14:11

“Usaha Tak Akan Membohongi Hasil”

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…

Rabu, 12 Desember 2018 14:10

Eksekutif-Legislatif Saling Sindir

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan sidang paripurna ke-20 di gedung DPRD…

Selasa, 11 Desember 2018 13:37

Tak Hadir, Tiga Peserta Gugur

TANJUNG REDEB – Tiga peserta langsung dinyatakan gugur karena tak…

Selasa, 11 Desember 2018 13:36

Dugaan Tipikor Masih Samar

TANJUNG REDEB – Laporan dugaan penyelewengan anggaran di Perusahaan Daerah…

Selasa, 11 Desember 2018 13:33

Jadi Pribadi yang Baru, Masih Terngiang Serangan Jepang

Meningkatkan kompetensi putra-putri daerah, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah. PT…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .