MANAGED BY:
MINGGU
26 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 20 November 2018 12:27
FMP4 Sebut KPU Tak Profesional
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4) Berau, melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, perihal adanya pegawai tidak tetap (PTT) yang lolos sebagai peserta pemilu 2019.

Koordinator FMP4 Berau, Daud Yusup mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja dan profesionalisme KPU Berau dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga teknis penyelenggara pemilu.

Pasalnya, merujuk pada surat edaran KPU Berau nomor 748, calon legislatif hingga karyawan BUMN/BUMD yang bersumber dari uang negara, wajib mengundurkan diri. Sementara diketahui terdapat dua caleg yang berstatus sebagai PTT.

"Pegawai pemerintah seperti PTT digaji dari uang negara dan itu tidak dapat dipisahkan sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor 748 itu," katanya kepada Berau Post, Senin (19/11).

Berdasarkan hal tersebut, pihaknya pun mempertanyakan kinerja KPU Berau yang dianggap tidak cermat dan tidak profesional, sehingga dua PTT lolos sebagai caleg.

"Dengan adanya surat yang kami sampaikan ini, kami ingin KPU bisa benar-benar berpedoman pada aturan yang sudah ada. Supaya tidak menjadi polemik yang menimbulkan pertanyaan masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Berau Roby Maula tetap bersikukuh bahwa pihaknya telah menjalankannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, serta surat edaran KPU RI nomor 748 perihal kewajiban mengundurkan diri.

Roby menjelaskan, meskipun gaji PTT bersumber dari keuangan negara, namun tidak dipertegas dalam surat edaran yang diberikan kepada pihaknya. "PTT bukan badan di sini, dan tidak disebutkan di dalam angka 1 surat edaran, juga pada isi pasal 240 ayat 1 huruf K," ucapnya.

Terlebih, dirinya menjelaskan dalam hal ini hanya sebagai syarat lolos masuk sebagai Daftar Calon Tetap, sehingga KPU Berau tetap akan menerimanya. "Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika PTT itu sudah kami tetapkan sebagai caleg, maka mereka sudah tidak memenuhi isi kontraknya dengan Pemkab yang melarang terikat dengan parpol," terangnya.

"Jadi tinggal PTT-nya saja lagi yang sadar diri dan harus taat akan ketentuan peraturan kepegawaian," tandasnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 25 Mei 2019 13:10

Pelaku Usaha Jangan ‘Aji Mumpung’

TANJUNG REDEB - Libur Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Objek…

Jumat, 24 Mei 2019 14:25

Dirut IPB yang Pertama

TANJUNG REDEB – Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada Bulan Ramadan…

Jumat, 24 Mei 2019 14:24

Masyarakat Berau Jangan Terprovokasi

BUPATI Berau Muharram mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Bumi Batiwakkal…

Kamis, 23 Mei 2019 14:52

Libur Panjang Lebaran, Pulau Derawan Siap Sambut Wisatawan

DERAWAN – Sambut momen libur lebaran, Pemerintah Kampung Pulau Derawan…

Rabu, 22 Mei 2019 15:11

Tuntut Bisa Bekerja Kembali

TANJUNG REDEB – Puluhan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)…

Rabu, 22 Mei 2019 15:09

Dinkes Harus Berinovasi

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau Saga, meminta…

Rabu, 22 Mei 2019 15:08

Tersangka Belum Diberhentikan Sementara

TANJUNG REDEB – Proses hukum yang menjerat oknum Aparatur Sipil…

Selasa, 21 Mei 2019 16:18

Tiket Pesawat Mahal, Jalur Darat Jadi Alternatif

TANJUNG REDEB – Harga tiket pesawat yang dianggap masih cukup…

Selasa, 21 Mei 2019 16:16

Dulu Berfoya-foya, Kini Melayani Jamaah

Bergabung dengan Ikatan Remaja Masjid Lailatul Huda di Jalan Durian…

Selasa, 21 Mei 2019 16:14

Selesaikan Raperda Perkebunan sebelum Akhiri Jabatan

TANJUNG REDEB – Empat rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi inisiatif…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*