MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 20 November 2018 12:27
FMP4 Sebut KPU Tak Profesional
Ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Forum Masyarakat Peduli Penegakan Peraturan Perundang-undangan (FMP4) Berau, melayangkan surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, perihal adanya pegawai tidak tetap (PTT) yang lolos sebagai peserta pemilu 2019.

Koordinator FMP4 Berau, Daud Yusup mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerja dan profesionalisme KPU Berau dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga teknis penyelenggara pemilu.

Pasalnya, merujuk pada surat edaran KPU Berau nomor 748, calon legislatif hingga karyawan BUMN/BUMD yang bersumber dari uang negara, wajib mengundurkan diri. Sementara diketahui terdapat dua caleg yang berstatus sebagai PTT.

"Pegawai pemerintah seperti PTT digaji dari uang negara dan itu tidak dapat dipisahkan sebagaimana tertuang dalam surat edaran nomor 748 itu," katanya kepada Berau Post, Senin (19/11).

Berdasarkan hal tersebut, pihaknya pun mempertanyakan kinerja KPU Berau yang dianggap tidak cermat dan tidak profesional, sehingga dua PTT lolos sebagai caleg.

"Dengan adanya surat yang kami sampaikan ini, kami ingin KPU bisa benar-benar berpedoman pada aturan yang sudah ada. Supaya tidak menjadi polemik yang menimbulkan pertanyaan masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Berau Roby Maula tetap bersikukuh bahwa pihaknya telah menjalankannya sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, serta surat edaran KPU RI nomor 748 perihal kewajiban mengundurkan diri.

Roby menjelaskan, meskipun gaji PTT bersumber dari keuangan negara, namun tidak dipertegas dalam surat edaran yang diberikan kepada pihaknya. "PTT bukan badan di sini, dan tidak disebutkan di dalam angka 1 surat edaran, juga pada isi pasal 240 ayat 1 huruf K," ucapnya.

Terlebih, dirinya menjelaskan dalam hal ini hanya sebagai syarat lolos masuk sebagai Daftar Calon Tetap, sehingga KPU Berau tetap akan menerimanya. "Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika PTT itu sudah kami tetapkan sebagai caleg, maka mereka sudah tidak memenuhi isi kontraknya dengan Pemkab yang melarang terikat dengan parpol," terangnya.

"Jadi tinggal PTT-nya saja lagi yang sadar diri dan harus taat akan ketentuan peraturan kepegawaian," tandasnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Minggu, 17 Februari 2019 14:49

Disanksi atau Habis Kontrak?

SAMBALIUNG - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sambaliung tak…

Minggu, 17 Februari 2019 14:48

KPU Optimistis Menang

TANJUNG REDEB – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menetapkan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:59

Nasib DOB Berau Pesisir Selatan, Lima Tahun Nganggur di DPR

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini, Presiden RI Joko Widodo…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:56

Nelayan Filipina Ditemukan Terdampar di Perairan Indonesia, 19 Hari Minum Air Laut

TANJUNG REDEB – Bukan kali pertama, nelayan asal Filipina ditemukan…

Sabtu, 16 Februari 2019 13:53

Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Setwan, Bupati Perintahkan Inspektorat Audit

TANJUNG REDEB – Persoalan dugaan penyalahgunaan anggaran untuk belanja media…

Jumat, 15 Februari 2019 14:22

Belanja Media Kembali Dikorup?

TANJUNG REDEB – Setelah terjadi persoalan terkait dugaan penyalahgunaan uang…

Jumat, 15 Februari 2019 14:20

Api Kembali Mengamuk di Sambaliung

SAMBALIUNG - Musibah kebakaran kembali terjadi di Jalan Berbunga, RT…

Kamis, 14 Februari 2019 13:12

Bupati Geram, Langsung Diperbaiki

TANJUNG REDEB – Rusaknya plafon ruang belajar dan hancurnya konstruksi…

Kamis, 14 Februari 2019 13:10

Perantara Sabu Dituntut 19 Tahun Penjara

TANJUNG REDEB – Terdakwa kasus perantara (kurir) narkoba 1 kilogram…

Kamis, 14 Februari 2019 13:08

Berharap Grasi Presiden, Pengacara Laminyo Batal Ajukan PK

TANJUNG REDEB – Penasihat Hukum (PH) Laminyo Cs, Penny Isdhan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*