MANAGED BY:
SABTU
20 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 12 Desember 2018 14:10
Eksekutif-Legislatif Saling Sindir

Paripurna Pengesahan 9 Perda Memanas

SEPI: Minimnya undangan yang hadir, membuat jalannya sidang paripurna kemarin jadi ajang saling sindir antara eksekutif dan legislatif.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Pelaksanaan sidang paripurna ke-20 di gedung DPRD Berau berlangsung memanas. Minimnya undangan yang datang, hingga molornya waktu pelaksanaan paripurna, membuat jajaran legislatif dan eksekutif saling berbalas argumen kemarin (11/12).

Awal pelaksanaan paripurna dengan agenda pengesahan sembilan rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), berjalan seperti biasa. Hingga tiba giliran juru bicara Fraksi Demokrat Rustan, yang menyindir jika paripurna sekadar seremoni bagi para pejabat Pemkab Berau.

Itu diutarakannya karena minimnya jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Padahal disebutkannya, paripurna merupakan agenda penting, di mana setiap fraksi DPRD menyampaikan pandangan dalam setiap rancangan aturan yang hendak dibuat.

“Kami lihat paripurna ini seolah-olah ajang seremoni aja. Kita sendiri yang bahas, kita sendiri yang mendengarkan, OPD yang hadir juga bisa dihitung jari. Padahal agenda seperti ini masyarakat bisa melihat kinerja jajaran legislatif,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya turut menyesalkan absennya Bupati Berau Muharram pada pelaksanaan paripurna dua kali berturut-turut. “Kami harap wakil bupati bisa menjadikan setiap paripurna menjadi ajang pesta untuk menghadirkan seluruh pimpinan OPD,” katanya.

Pernyataan itu turut memancing respons Wakil Bupati Berau Agus Tantomo yang menggantikan Bupati Berau Muharram, karena tengah menghadiri undangan penerimaan penghargaan di Jakarta. Ditegaskannya, ketika jajaran legislatif ingin kegiatannya dihargai, maka DPRD-lah yang harus lebih dulu menghargai sendiri kegiatannya.

Menghargainya menurut Agus dilakukan dalam dua hal. Yakni melalui tingkat kehadiran dalam setiap kegiatan dan menyelenggarakannya tepat waktu. “Tingkat kehadiran di DPRD kan tahu sendiri lah, dan harus diselenggarakan on time. Jangan seperti tadi, undangan paripurna dimulai pukul 08.30 Wita, kenyataannya baru dimulai pukul 09.52 Wita. Terlambat 1 jam 22 menit. Dan itu harus diakui, keterlambatan ini bukan untuk pertama kalinya,” ungkapnya dengan nada kesal.

Ditambahkannya, keterlambatan-keterlambatan itulah yang membuat jajarannya kesulitan untuk menyesuaikan kegiatan di masing-masing OPD. Terlebih undangan juga kerap diberikan mendekati hari pelaksanaan.

“Undangan ini aja baru kami dapat dua hari lalu, ini juga menjadi koreksi. Untuk acara sepenting ini, sebaiknya undangan dibagi beberapa hari sebelumnya, sehingga kami bisa melakukan penyesuaian,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah mengatakan, sebagai pejabat politik dinamika kerap terjadi di jajarannya. Bahkan sebelum pelaksanaan paripurna kemarin, ada fraksi yang enggan menandatangani daftar hadir, sehingga pihaknya harus menunggu lebih dulu hingga jumlah anggota DPRD yang hadir mencapai kuorum.

“Kami terima kasih atas kritik yang disampaikan, ini merupakan evaluasi bagi ketua fraksi dan badan kehormatan untuk evaluasi terkait hal ini,” singkatnya. (sam/udi)

 

Klaim Selesaikan Semua Prolegda

DENGAN tambahan pengesahan sembilan raperda menjadi perda kemarin, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Berau Rudi P Mangunsong mengklaim pihaknya telah menyelesaikan semua Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang diajukan Pemkab Berau tahun 2018.

Memang diutarakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini, total prolegda yang masuk ke DPRD ada sebanyak 28, namun hanya 18 raperda yang memiliki berkas lengkap dan sifatnya wajib ditetapkan.

Disebutkannya, adanya usulan raperda yang belum disahkan tahun ini, karena pengajuannya baru masuk di pertengahan tahun. Salah satunya raperda usulan pemerintah yang belum disahkan terkait perlindungan hiu, menjadi salah satu yang terus didorong Pemkab Berau, khususnya Waki Bupati Agus Tantomo.

“Dari 28 perda itu ada yang masuk di tengah tahun. Itu tidak masalah, tapi tentu yang kita kejar penyelesaiannya yang memang masuk prolegda sejak awal tahun. Kalaupun yang masuk tegah tahun, yang sifatnya pendelegasian atau amanat undang-undang, itu yang harus segera dikejar pengesahannya,” ujarnya.

Belajar dari pelaksanaan penyusunan raperda tahun ini, pihaknya telah memanggil jajaran Pemkab Berau agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar menyediakan penunjang pembahasan raperda secara lengkap. Seperti naskah akademik hingga kajian teknis.

“Termasuk untuk perda perlindungan hiu, kita minta segera mengirimkan seluruh berkas pendukungnya jika memang benar itu menjadi salah satu prioritas tahun depan. Karena tahun ini ada yang berkasnya belum lengkap, bahkan ada yang memang belum diajukan,” katanya.

Ditambahkannya, dari 19 raperda yang bakal diajukan pemerintah dan dua dari inisiatif DPRD tahun depan, ada dua yang menurutnya menjadi prioritas pembahasannya. Yakni raperda penyertaan modal untuk PDAM Tirta Segah yang menjadi syarat penerimaan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 6,5 miliar, untuk kegiatan sambungan rumah.

Sedangkan satu raperda lagi ialah inisiatif DPRD terkait perusda perkebunan. Hal itu melihat kondisi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik petani di Berau yang cukup rendah, jika dijual ke perusahaan yang memprioritaskan TBS milik perusahaan sendiri.

“Kalau penyertaan modal itu harus cepat, jangan sampai itu terlambat agar bantuan itu tidak lepas. Sementara untuk perusda perkebunan, sifatnya lebih mengamankan petani-petani sawit kita. Mungkin nanti pemerintah membuat perusda pengelolaan sawit yang memang khusus untuk hasil panen warga,” pungkasnya. (sam/udi)

 

Perhatikan Konsekuensi Penetapan Peraturan Daerah

DARI sembilan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disahkan menjadi perda kemarin (11/12), dua di antaranya menjadi sorotan Wakil Bupati Agus Tantomo. Yakni perda bantuan hukum bagi warga tidak mampu dan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas yang merupakan perda inisiatif DPRD Berau.

Dikatakan, konsekuensi terhadap aturan bantuan hukum bagi warga tidak mampu adalah sistem penganggaran oleh pemerintah. Padahal dikatakannya, hal itu telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung 1/2014 tentang pro bono dan pro deo.

Dijelaskannya, pro bono ialah pemberian layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sehingga pengacara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Sedangkan pro deo ialah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma yang dibiayai  negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena itu, pihaknya meminta agar seluruh pihak bisa satu pemahaman. Agar anggaran yang disusun nantinya tidak lagi diberikan kepada pengacara, tapi mengalihkannya kepada warga miskin yang terlibat hukum.

Karena pengacara saat mendapat klien yang mampu secara ekonomi, maka dilakukan sistem subsidi silang dengan menaikkan sedikit biayanya sehingga dapat menutupi biaya saat menangani klien yang tidak mampu.

“Jadi tidak tepat kalau anggaran itu diberikan kepada pengacara. Kalau anggaannya ditujukan kepada masyarakat miskin sehingga mereka tidak bisa bekerja dan tidak ada pendapatan, di situ kita memberi kompensasi, saya setuju. Jangan sampai kita membelokkan hal yang sebenarnya sudah benar,” jelasnya.

Sedangkan perda terkait penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas diharapkannya tidak menjadi perda politis. Karena konsekuensi ditetapkannya perda ini cukup luas. Salah satunya menyediakan sarana penunjang untuk para penyandang sisabilitas di seluruh perkantoran hingga fasilitas umum. “Contoh desain bangunan, di DPRD ini saja tidak layak dan tidak memperhatikan disabilitas, khususnya pengguna kursi roda. Karena bagaimana mereka mau masuk ke sini kalau tidak ada jalurnya. Hal seperti itu yang harus dipenuhi di seluruh fasilitas pemerintah dan pelayanan untuk mendukung aturan ini,” pungkasnya. (sam/udi)

 


BACA JUGA

Sabtu, 20 April 2019 13:48

Bawaslu ‘Kebanjiran’ Aduan

TANJUNG REDEB – Tiga hari pasca pemilihan serentak, Badan Pengawas…

Sabtu, 20 April 2019 13:47

Terdakwa Korupsi Kapal Pariwisata Ajukan Banding

TANJUNG REDEB – Tak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan…

Jumat, 19 April 2019 11:00

11 TPS Belum Nyoblos

TANJUNG REDEB – Proses pemungutan suara pada pemilihan umum (Pemilu)…

Jumat, 19 April 2019 10:57

Target Partisipatif Pemilih 75 Persen

MESKIPUN terdapat beberapa kendala, namun Wakil Bupati Berau Agus Tantomo…

Jumat, 19 April 2019 10:50

Dua Kontraktor Jalani Persidangan

TANJUNG REDEB - Dua kontraktor yang terseret kasus dugaan tindak…

Jumat, 19 April 2019 10:48

Dikira Batang Pohon, Ternyata Bangkai Paus

PULAU DERAWAN – Warga Pulau Derawan dibuat heboh dengan ditemukannya…

Kamis, 18 April 2019 14:59

Warga Rutan Gagal Nyoblos

WAJAH kecewa juga tak bisa disembunyikan para warga binaan di…

Kamis, 18 April 2019 14:57

Pemilu Paling Krusial

TANJUNG REDEB – Pertama dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia.…

Kamis, 18 April 2019 14:45

Kehabisan Surat Suara, Warga Protes KPU

SEJUMLAH kendala mewarnai pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2019 di…

Rabu, 17 April 2019 11:41

Berau Nihil Pelanggaran Pemilu

TANJUNG REDEB – Masyarakat Kabupaten Berau patut berbangga, di tengah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*