MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 04 Januari 2019 00:42
4 Sengketa Diselesaikan di Pengadilan HI
Sony Perianda

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, menangani sekitar 60 sengketa yang melibatkan perusahaan dengan tenaga kerja sepanjang 2018.

Dari jumlah sengketa tersebut, dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Penyelesaian dan Perselisihan Hubungan Industrial, Disnakertrans Berau, Sony Perianda, pelapornya mayoritas dari pekerja perusahaan pertambangan.

“Dari angka itu, 20 kasus di antaranya belum selesai. Karena jujur dengan jumlah kami yang terbatas, makanya masih ada yang belum selesai,” katanya kepada Berau Post, Kamis (3/1).

Dalam menangani satu kasus, disebutnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pasalnya, saat mendapat pengaduan, pihaknya akan terlebih dahulu menganjurkan musyawarah antara pekerja dengan perusahaan dalam kurun waktu 30 hari.

Bila tidak menemukan titik temu, barulah pihaknya mengundang masing-masing pihak untuk melakukan klarifikasi. “Dari banyaknya kasus yang ada, paling banyak antara tenaga kerja dengan perusahaan pertambangan yang bermasalah. Baik itu kontrak yang tidak diberikan, menyalahi aturan, hingga yang tidak diperpanjang,” sebutnya.

Setelah melakukan klarifikasi, dalam waktu 10 hari pihaknya harus mengeluarkan putusan berupa anjuran terhadap kedua belah pihak. Namun, bila salah satu pihak tidak terima atas anjuran tersebut, mekanisme selanjutnya adalah ke peradilan hubungan industrial.

"Dan dari kasus yang sudah kami tangani, hanya empat kasus yang lanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Samarinda,” terangnya.

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawab pihaknya, tambahan dua mediator saat ini, diyakini pekerjaan rumah (PR) sengketa yang belum selesai ditangani, bisa cepat dituntaskan. Termasuk laporan-laporan sengketa ketenagakerjaan yang akan masuk di tahun ini. Yang jelas, pihaknya selalu berusaha agar persoalan segera diselesaikan dengan tidak merugikan semua pihak.

"Kalau bisa segera diselesaikan sebelum mediasi lebih baik. Tapi kalaupun perlu dimediasi, kami selalu berusaha melakukannya secara informal supaya tidak kaku," pungkasnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Kamis, 24 Januari 2019 13:31

Butuh Makan, Fadly Nekat Ngaku Polisi

TANJUNG REDEB – Mengaku sebagai oknum Polisi dari Polda Kaltim,…

Kamis, 24 Januari 2019 13:29

Perampokan Sarang Walet Mulai Marak

BIDUKBIDUK – Perampokan sarang burung rumahan di wilayah pesisir selatan cukup…

Kamis, 24 Januari 2019 13:24

Kakam Harus Lebih Hati-Hati, Wabup Imbau Cabut Izin Garapan di KBK

TANJUNG REDEB – Satu per satu kepala kampung di Bumi…

Rabu, 23 Januari 2019 12:26

80 Persen Wajib Lokal

TANJUNG REDEB – Tahun lalu Peraturan Daerah (Perda) 8/2018 tentang…

Rabu, 23 Januari 2019 12:23

Terus Berproses, Jaksa Teliti Berkas

TANJUNG REDEB – Penyidik kembali melimpahkan berkas perkara kasus perusakan…

Rabu, 23 Januari 2019 12:21

Air Laut Naik hingga 2 Meter

TANJUNG REDEB – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Berau,…

Rabu, 23 Januari 2019 12:20

Sudah Waktunya Ditangani

TANJUNG REDEB – Fenomena Supermoon membuat air laut naik cukup…

Rabu, 23 Januari 2019 12:17

Sesak, Satu Ruangan Fungsi Ganda

Pelayanan untuk kesehatan tentu harus senyaman mungkin, tentu harus didukung…

Selasa, 22 Januari 2019 14:23

Lakukan Studi Kelayakan Dulu

TANJUNG REDEB - Dinas Pertanahan Berau, siap melakukan studi kelayakan…

Selasa, 22 Januari 2019 14:18

Kamaruddin Akui Caleg PBB

TANJUNG REDEB – Walau sempat tak mengetahui kebenarannya, kemarin (21/1)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*