MANAGED BY:
SELASA
19 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Selasa, 08 Januari 2019 12:34
Transparansi APBD Go Digital
Abdul Muis

PROKAL.CO, PERKEMBANGAN Informasi dan Teknologi terjadi sangat cepat di seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Tahun 2018 lalu, telah digaungkan semangat untuk Indonesia sebagai negara berkembang ingin memaksimalkan peran dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Hal ini karena dalam konsepsi revolusi industri 4.0, dikatakan Hermann et al (2016) salah satu prinsip industri 4.0 yakni interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar serta transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi.

Menurut penjelasan tersebut bahwa manusia hari ini dihadapkan dengan kondisi bahwa teknologi dan informasi menjadi salah satu kebutuhan manusia. Maka dari itu, pendistribusian informasi harus sistematis dan transparan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Selain itu, juga didapatkan dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus serta dana yang diperoleh dari Dana Hibah, Dana Darurat dan sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan hal itu, dapat kita lihat bahwa dalam mengelola APBD provinsi seharusnya ada keterbukaan informasi dikarenakan APBD bersumber dari uang rakyat.

Melihat hal tersebut, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) Abdul Muis beranggapan hal ini tidak terlepas dari korelasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 1 ayat 2 dan 3 bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai Undang-Undang dan badan publik yang dimaksud adalah Badan Publik yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD/APBN termasuk di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur salah satunya.

 

Berdasarkan hal itu, konsep e-government tidak hanya mencakup persoalan penyediaan website, namun juga membawa output Good Governance di dalamnya yaitu pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa fokus strategi Nasional pencegahan korupsi adalah keuangan negara dengan sasaran proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja birokrasi. Maka dari itu sudah seharusnya semua pihak merealisasikan hal terebut. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki APBD yang mencapai Rp 10,75 triliun sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Kaltim menerapkan konsep pemerintahan E-Government untuk mewujudkan Good Governance terutama dalam hal transparansi APBD. Bukan hal yang baru kemudian memberikan hak akses bagi rakyat atas APBD dan telah dijalankan di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta yang memberikan hak akses pada rakyat dalam mengawal pemerintahan terkhusus APBD yang dikelola melalui fasilitas aplikasi yang dapat di-download dalam playstore maupun appstore pada smartphone.

Maka dari itu, untuk mewujudkan Kaltim sebagai salah satu provinsi yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik/e-goverment demi mencapai pemerintahan yang transparan, bersih dan modern, kami dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Timur-Kalimantan Utara berharap pihak pemerintah provinsi membuat aplikasi online yang mencantumkan informasi pengelolaan dana APBD yang dapat diakses oleh masyarakat melalui smartphone demi terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.(*/asa)

*) Ketua Umum Badko HMI Kaltimtara 2018-2020.

 


BACA JUGA

Sabtu, 16 Maret 2019 13:53

Selamat Jalan Pak Janna

KAMIS (14/3) lalu, tiba-tiba ada ucapan duka di semua Grup…

Jumat, 15 Maret 2019 14:58

Piano Usia 107 Tahun

BANYAK koleksi benda bersejarah yang ada di rumah Adji Bahrul…

Kamis, 14 Maret 2019 13:51

Jejak Kapal Taiwan

KEGIATAN penangkapan ikan secara ilegal, sudah berlangsung lama. Buktinya, dua…

Rabu, 13 Maret 2019 12:48

Koi seharga Rp 27 M

INI berlangsung di Jepang. Negara yang dikenal asalnya ikan Koi.…

Selasa, 12 Maret 2019 14:01

Petak 4x6 Meter

MEMANG ada nama jalannya. Yakni Jalan AKB Sanipah I.  Tapi,…

Senin, 11 Maret 2019 13:40

Jadi Koki Dadakan

PERNAHKAH merasakan perjalanan ke pulau wisata dalam kondisi cuaca yang…

Sabtu, 09 Maret 2019 13:41

Fenomena Dunia Pendidikan Zaman Milenial (3-Habis)

MENURUT Kemendikbud (2016 : 61) menyatakan bahwa bimbingan klasikal merupakan…

Sabtu, 09 Maret 2019 13:33

Masih Ingat Lapis Banua?

TIGA atau lima tahun lalu, tiba-tiba seperti ada berkah yang…

Jumat, 08 Maret 2019 14:12

Fenomena Dunia Pendidikan Zaman Milenial (2)

DALAM pemberian layanan bimbingan kelompok ada beberapa cara atau yang…

Jumat, 08 Maret 2019 14:08

Perumahan di Tengah Rimba

MUNGKIN perlu juga warga mengunjunginya. Bagaimana kehidupan warga Basap sekarang. …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*