MANAGED BY:
MINGGU
26 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Selasa, 08 Januari 2019 12:34
Transparansi APBD Go Digital
Abdul Muis

PROKAL.CO, PERKEMBANGAN Informasi dan Teknologi terjadi sangat cepat di seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Tahun 2018 lalu, telah digaungkan semangat untuk Indonesia sebagai negara berkembang ingin memaksimalkan peran dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Hal ini karena dalam konsepsi revolusi industri 4.0, dikatakan Hermann et al (2016) salah satu prinsip industri 4.0 yakni interkoneksi (sambungan) yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar serta transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi.

Menurut penjelasan tersebut bahwa manusia hari ini dihadapkan dengan kondisi bahwa teknologi dan informasi menjadi salah satu kebutuhan manusia. Maka dari itu, pendistribusian informasi harus sistematis dan transparan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Selain itu, juga didapatkan dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus serta dana yang diperoleh dari Dana Hibah, Dana Darurat dan sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan hal itu, dapat kita lihat bahwa dalam mengelola APBD provinsi seharusnya ada keterbukaan informasi dikarenakan APBD bersumber dari uang rakyat.

Melihat hal tersebut, Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Kaltimtara) Abdul Muis beranggapan hal ini tidak terlepas dari korelasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 1 ayat 2 dan 3 bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai Undang-Undang dan badan publik yang dimaksud adalah Badan Publik yang menggunakan dana yang bersumber dari APBD/APBN termasuk di dalamnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur salah satunya.

 

Berdasarkan hal itu, konsep e-government tidak hanya mencakup persoalan penyediaan website, namun juga membawa output Good Governance di dalamnya yaitu pemerintahan yang partisipatif, akuntabel dan transparan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan bahwa fokus strategi Nasional pencegahan korupsi adalah keuangan negara dengan sasaran proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja birokrasi. Maka dari itu sudah seharusnya semua pihak merealisasikan hal terebut. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki APBD yang mencapai Rp 10,75 triliun sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Kaltim menerapkan konsep pemerintahan E-Government untuk mewujudkan Good Governance terutama dalam hal transparansi APBD. Bukan hal yang baru kemudian memberikan hak akses bagi rakyat atas APBD dan telah dijalankan di beberapa daerah seperti Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta yang memberikan hak akses pada rakyat dalam mengawal pemerintahan terkhusus APBD yang dikelola melalui fasilitas aplikasi yang dapat di-download dalam playstore maupun appstore pada smartphone.

Maka dari itu, untuk mewujudkan Kaltim sebagai salah satu provinsi yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik/e-goverment demi mencapai pemerintahan yang transparan, bersih dan modern, kami dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Timur-Kalimantan Utara berharap pihak pemerintah provinsi membuat aplikasi online yang mencantumkan informasi pengelolaan dana APBD yang dapat diakses oleh masyarakat melalui smartphone demi terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.(*/asa)

*) Ketua Umum Badko HMI Kaltimtara 2018-2020.

 


BACA JUGA

Minggu, 26 Mei 2019 13:51

Tepi Jalan Rasa Mal

SEJAK lama banyak yang bertanya-tanya, mengapa Kabupaten Berau yang kini…

Sabtu, 25 Mei 2019 13:08

Jangan Takut Kehabisan

SEMUA konsentrasi jelang Lebaran. Juga angkutan kapal laut maupun Kapal…

Jumat, 24 Mei 2019 14:23

Menangis Dalam Hati

  ADA banyak infrastruktur yang ditinggalkan, pasca kegiatan penambangan batu…

Rabu, 22 Mei 2019 15:10

Tumpeng untuk Senior

RASANYA baru kemarin. Balita itu kini beranjak, dan memasuki masa…

Selasa, 21 Mei 2019 16:19

Pak Ali Memang Jooss

ENTAH kapan dimulainya berjualan dengan menggunakan kendaraan (Food Car). Di…

Senin, 20 Mei 2019 14:06

Tak Memenuhi Syarat

BULAN puasa, saatnya menjaring pahala sebanyak-banyaknya. Bukan hanya pada siang…

Sabtu, 18 Mei 2019 13:56

Penukaran Uang

BUKAN jadi persoalan yang muncul belakangan. Sejak awal dibukanya Pasar…

Jumat, 17 Mei 2019 14:23

Isyarat Jempol Diana

BUKAN hanya beban puncak pemakaian listrik maupun air bersih yang…

Kamis, 16 Mei 2019 13:02

Butuh Dua Huruf Baru

SELAIN yang ada di Gunung Tabur, ada museum yang tidak…

Rabu, 15 Mei 2019 16:45

Peredaran Uang

HARI kesembilan bulan puasa, tak menyusutkan warga untuk datang ke…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*