MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Jumat, 11 Januari 2019 14:03
Koperasi TKBM Tuntut Disperindagkop

Bubarkan Koperasi Nusabahari Berau

AKSI DAMAI: Buruh TKBM menggelar aksi di Kantor Disperindagkop Berau, Kamis (10/1) kemarin.

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Redeb, menggelar aksi di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, pada Kamis (10/1) pagi. 

Legal Consultant TKBM Berau Gofri mengatakan, aksi damai ini dilaksanakan, setelah tidak adanya solusi dari rapat mediasi yang digelar bersama pihak Disperindagkop, Disnakertrans dan KUPP kelas III Tanjung Redeb, Rabu (9/1).

Pertemuan yang digelar di ruang rapat kantor Disperindagkop itu, merupakan tindak lanjut masalah koperasi TKBM. Yakni meminta ketegasan dari Disperindagkop atas keberadaan Koperasi Nusabahari Berau, terhadap KUPP Kelas III Tanjung Redeb yang telah memberikan izin untuk aktivitas Koperasi Nusabahari Berau. Sementara, Disnakertrans secara tegas menyampaikan bahwa Koperasi Nusabahari Berau, bila ditinjau dari aturan-aturan ketenagakerjaan sudah sangat keliru dan bertentangan. 

"Kalau mediasi adalah jalan terbaik yang bisa ditempuh, yah tidak masalah. Yang jelas hasil endingnya dari mediasi sebelumnya menentukan gelar aksi atau tidak," ujarnya. 

Dan pada kenyataan, Gofri menganggap dari mediasi itu belum menemukan solusi atas keinginan atau tuntutan yang ingin dicapai oleh pihaknya. Termasuk menuntut kepala Disperindagkop mencabut pernyataannya secara tertulis dalam pertemuan pada 26 Desember 2018 lalu, yakni "jika mau bekerja, untuk anggota koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Redeb bergabung saja dengan koperasi nusabahari Berau". Maka itu, Gofri meminta keputusan berdasarkan fakta dan data dari Koperasi Nusabahari, bilamana terdapat penyimpangan atau ketidak sesuaian dengan aturan perkoperasian, memanggil ketua atau pengurus untuk dilakukan pembubaran. 

"Jadi kami tetap melaksanakan aksi damai. Karena tidak adanya konsistensinya dari instansi tersebut," tegasnya. 

Kepala Disperindagkop Berau, Wiyati mengatakan peran pihaknya dalam persoalan tersebut selaku pembina daripada koperasi yang ada di Berau. ia juga menegaskan, tidak ada membuat pernyataan atau menyatakan bahwa pekerja TKBM harus bergabung dengan Koperasi Nusabahari Berau. Apa yang disampaikannya, hanya sebagai saran kepada anggota yang diketahui berstatus tidak bekerja yang berjumlah 138 orang. Menurutnya, Koperasi Nusabahari statusnya memang legal dan juga sudah melaksanakan RAT, tetapi untuk usaha bongkar muatnya TKBM itu belum tercantum di dalam izin badan utuh koperasi, untuk itulah dilakukan kepengurusan. 

Namun, setelah diurus, ternyata tidak disetujui oleh kementerian karena TKBM harus berdiri sendiri. Tidak bergabung dari koperasi yang sudah jalan. Selain karena memang  baru ada pelabuhan kemudian diberi pekerjaan itu, maka izinnya dalam proses. 

 "Saat itu kami hanya menyarankan. Tidak membuat pernyataan harus bergabung, itu tidak benar. masalah diberi pekerjaan atau tidak, tergantung APBM.  Jadi dalam hal ini bukan ranah kami sebetulnya. Urusan kami hanya melihat bahwa koperasi ini sehat atau tidak. Ranah kami itu hanya masalah kelembagaan dan dia dianggap aktif apabila telah melaksanakan kewajiban sesuai UUD Nomor 25 tahun 1992. Tidak melaksaakan kewajiban artinya koperasi itu tidak sehat," jelas Wiyati.

Dalam notulen yang telah ditulis disebutkan Wiyati, menyatakan bahwa koperasi TKBM legal dan sudah sesuai teregulasi, Koperasi Nusabahari Berau sudah sesuai dengan aturan namun perubahan anggaran dasar bongkar muat masih dalam proses, dan terakhir koperasi TKBM belum RAT tahun 2017. Ia juga menyebut jadi tidak sepihak, selaku pembina harapannya bisa jalan keduanya. Baik itu TKBM maupun Nusabahari. 

Ditegaskan Wiyati, tuntutan koperasi tersebut, bukan kewenangan pihaknya untuk memutuskan. Ia juga menegaskan tidak ada keterpihakan, menurutnya tugasnya bagaimana kedua koperasi itu bisa jalan. Terlebih lagi keinginan TKBM untuk pembubaran koperasi Nusabahari bukan ranahnya Disperindagkop. 

"Terkait demo itu sah-sah saja, asal sesuai sasaran. Kebetulan saya sedang dinas di luar kota, sekaligus akan ke kantor Kementerian Koperasi untuk meminta petunjuk dan konsultasi atas masalah ini, apa yang harus dilakukan," tegasnya. (mar/app)


BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 13:27

APMS Sering Tutup, Warga Minta Tambahan Kuota

TALISAYAN – Masyarakat di wilayah Pesisir Selatan Berau kerap kesulitan…

Kamis, 21 Maret 2019 13:25

Baru Dua Kampung di Talisayan Cairkan ADK

TALISAYAN – Hingga saat ini baru dua kampung di Kecamatan…

Kamis, 21 Maret 2019 13:18

Minta Rekam Data Dilakukan di Kecamatan

BIDUKBIDUK - Masyarakat Kecamatan Bidukbiduk khususnya yang belum memiliki kartu…

Rabu, 20 Maret 2019 14:30

Talisayan Butuh TPA

TALISAYAN – Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) di Kampung Talisayan,…

Rabu, 20 Maret 2019 14:29

Waspada Pohon Tumbang dan Tebing Longsor

TABALAR – Pengendara yang melintas di jalan poros yang menghubungkan…

Rabu, 20 Maret 2019 14:28

Lagi, Satu Budak Sabu Diamankan

TANJUNG REDEB – Peredaran narkotika tak ada habisnya, Senin (18/3)…

Rabu, 20 Maret 2019 14:27

18 ABK Dites Penyakit Memalukan dan Mematikan Ini...

TANJUNG REDEB – Pastikan seluruh pekerja di dalam keadaan sehat,…

Rabu, 20 Maret 2019 14:27

SUDAH KRITIS..!! Abrasi di Pulau Cantik Ini Sudah Capai 25 Meter

DERAWAN - Pulau Derawan sejatinya menjadi salah satu destinasi wisata…

Selasa, 19 Maret 2019 13:01

KENAPA SIH..!! Jaringan Telekomunikasi di Pesisir Kerap Gangguan

BIDUKBIDUK - Gangguan jaringan telekomunikasi kembali dikeluhkan warga di beberapa…

Selasa, 19 Maret 2019 13:00

Bentuk LPHD, Tingkatkan Pengawasan Hutan Desa

BIATAN - Untuk mencegah kebakaran hutan desa di Kampung Biatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*