MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 30 Januari 2019 13:29
Penanganan Perkara Butuh Waktu
Andika Dharma Sena

PROKAL.CO, SATRESKRIM Polres Berau, memastikan penyidiknya bekerja profesional terhadap laporan yang masuk, termasuk kasus pencemaran nama baik Komisioner KPU Berau Nana Mailina. Setiap kasus tentunya, membutuhkan waktu untuk diteliti dan diselidiki.

Kapolres Berau AKBP Pramuja Sigit melalui Kasatreskrim AKP Andika Dharma Sena, menegaskan selalu terbuka dalam menangani sebuah perkara, khususnya terhadap pelapor maupun kuasa hukum.

“Kami mengikuti norma atau aturan berlaku dalam penyelidikan dan penyidikan. Semua transparan, termasuk soal laporan Nana,” ujarnya kepada Berau Post, kemarin (29/1).

Terkait Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), ditegaskan Andika juga, sudah diberikan kepada Nana maupun Kuasa Hukum. Sementara untuk perkembangan laporan pasti akan dikabari setelah masuk ke tahap berikutnya.

“Saya meminta kuasa hukum juga harus intens dengan pelapor atau kliennya. Lagi pula SP2HP sudah kami berikan di awal, dan pelapor sudah terima sehingga jelas dan tidak memberikan keterangan seolah belum menerima,” tuturnya.

“Termasuk koordinasi dengan penyidik. Karena dalam SP2HP jelas ada kontak penyidik-penyidik yang menangani,” sambung Andika.

Dalam penanganan perkara, disebutkan Andika, dimulai dengan penelitian laporan yang masuk. Yakni memanggil sejumlah pihak yang terkait dalam perkara yang dilaporkan. Terkadang, yang menjadi lama adalah pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan berhalangan hadir atau tidak hadir, sehingga dijadwalkan untuk pemanggilan berikutnya.

“Pasti butuh waktu, setelah semua dimintai keterangan baru masuk ke tahapan berikutnya,” terangnya.

Tahap lanjutan, yakni penyelidikan, nantinya di tahap ini pelapor maupun kuasa hukum akan kembali diberikan SP2HP. Dan tahap berikutnya penentuan perkara naik status ke penyidikan. Jika bukti-buktinya terpenuhi, maka akan naik ke penyidikan. Sementara jika bukti tak cukup, akan dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Tapi kalau lanjut, unsurnya semua terpenuhi akan ada tahap pelimpahan berkas tahap satu ke Kejaksaan Negeri, hingga tahap dua pelimpahan barang bukti dan tersangka,” ujarnya.

Untuk kasus Nana, dipastikan pihaknya belum ada kendala dan saat ini masih dalam penelitian laporan. Total saksi yang diperiksa baru 6 orang. Penyerahan SP2HP kepada Nana dilakukan pada 9 Januari lalu.

“Kami pastikan penyidik bekerja profesional,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya. Tak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terkait perkembangan laporan kliennya, Kuasa Hukum Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Nana Mailina, Fransisco, pertanyakan kinerja penyidik Polres Berau.

Seharusnya menurut Fransisco, penyidik mengeluarkan SP2HP untuk memberitahu kepada pihaknya terkait pengembangan penyidikan laporan yang pihaknya ajukan. Hal itu untuk memastikan bahwa laporan tersebut tetap berjalan atau hanya jalan di tempat.

“Jangan sampai ada intervensi atau kedekatan, karena Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) ini kan bermitra dengan Sentra Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Mudahan penyidiknya profesional, karena saya dapat informasi kalau Pak Agus (penyidik Polres Berau, Red) ini salah satu personel Gakumdu,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (28/1).

Dikatakannya, kondisi seperti saat ini sangat merugikan kliennya karena secara moral di masyarakat kliennya sudah dihakimi karena menerima uang sebagaimana laporan Sekretaris Partai Perindo Refli ke Bawaslu Berau dan saat ini sedang berproses di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Padahal disebutnya jika ditelusuri kliennya hanya melakukan pinjaman secara pribadi sebesar Rp 5 juta dan Rp 10 juta dengan menjaminkan sertifikat rumah. Terkait bukti tanda terima uang Rp 15 juta yang dijadikan bukti dalam laporan oleh Refli ke Bawaslu pun disebutnya merupakan bukti palsu.

Itu tidak lepas karena tanda tangan pada tanda terima tersebut bukanlah tanda tangan kliennya. “Rp 15 juta ini ada indikasi pemalsuan yang dilakukan oleh oknum di Partai Perindo, saya berani bertanggung jawab akan hal itu, karena saya sudah mendapatkan bukti,” tegasnya.

Atas hal itu juga, Fransisco menilai jika Bawaslu Berau tidak bekerja dengan profesional dalam menangani perkara kliennya. Bahkan, berdasarkan pemberitaan yang muncul Bawaslu disebutnya selalu mendapatkan tekanan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Saya juga bekas mantan petugas Bawaslu pada pemilihan Gubernur Kaltim, jadi saya tahu persis bagaimana prosesnya. Harusnya ada tahapan yang dilalui Bawaslu untuk memeriksa seseorang. Sepertinya Bawaslu cuci tangan, mentang-mentang terus ditekan langsung di bawa ke DKPP dianggap orang bersalah,” bebernya.

Fakta itu juga ditambahkannya, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali membuat laporan khususnya dalam hal pemalsuan surat oleh oknum di Partai Perindo hingga perbuatan membantu tindak kejahatan. “Bawaslu harus hati-hati,” tekannya. (app2)


BACA JUGA

Senin, 22 Juli 2019 11:26

Polisi Bubarkan Aksi FPSB

TANJUNG REDEB – Aksi damai yang dilakukan sekelompok massa di…

Minggu, 21 Juli 2019 14:30

Duta Wisata Berau, Kini Meniti Karier Lawyer

Cita-citanya ingin masuk sekolah kedinasan. Tepatnya di Akademi Polisi (Akpol).…

Minggu, 21 Juli 2019 14:27

Positif Narkoba, Seorang PTT Dipecat

TANJUNG REDEB - Seorang pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:06

Bandar asal Malaysia Dicokok

TANJUNG REDEB – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur, membekuk…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:02

Eksekutif-Legislatif Sepakati 6 Proyek MYC Senilai Rp 896 M

TANJUNG REDEB– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Berau, telah menyepakati…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:00

Bupati Perintahkan Pemecatan

DIDUGA melakukan perselingkuhan, dua pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas Pendidikan…

Sabtu, 20 Juli 2019 15:53

Investasi Masuk Jangan Dihalang-halangi

TANJUNG REDEB – Derasnya arus penolakan masuknya jaringan swalayan nasional…

Jumat, 19 Juli 2019 14:29

Banding Ditolak, Terdakwa Ajukan Kasasi

TANJUNG REDEB – Perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada…

Jumat, 19 Juli 2019 14:23

Rawan Terjerat Pidana

TANJUNG REDEB – Penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat,…

Jumat, 19 Juli 2019 14:17

Dapat Ilmunya, Nikmati Pengalaman Pertama ke Luar Daerah

Dengan sebaran lahan yang masih sangat luas, Berau masih menyimpan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*