MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 14 Maret 2019 13:47
Keberatan Surat Garapan Dicabut
SALING KLAIM: Pendamping KTUB, Burhanuddin menunjukkan surat-surat yang mereka miliki saat berdialog dengan manajemen PT Berau Coal, beberapa hari lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Pendamping Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) Kampung Tumbit Melayu, Burhanuddin mengaku keberatan dengan pencabutan 311 surat garapan oleh mantan Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Kampung Tumbit Melayu.

 

Dikatakannya, hasil validasi lapangan muncul lahan seluas 252 hektare yang berstatus Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Sehingga menurut dia, PJ tersebut seharusnya hanya mencabut surat garapan yang masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan yang KBNK.

“Total klaim 600 hektare, di dalamnya ada KBK dan KBNK, jadi sewaktu validasi lapangan terdapat 252 hektare lahan KBNK. Yang kami pertanyakan kenapa surat garapan di KBNK juga dicabut oleh PJ itu,” katanya, Rabu (13/3).

 

Seharusnya, lanjut Burhanuddin, seorang PJ bisa memilih dan memilah, mana surat lahan yang masuk KBNK dan KBK. “Kalau yang masuk KBK itu kami paham, bahwa itu menyalahi aturan yang berlaku. Yang kedua, kewenangan dia sebagai PJ itu apa saat ini?” ujarnya.

“Sewaktu PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu Sunarto Sunardi membuat surat garapan tersebut, statusnya jelas sebagai PJ Kepala Kampung. Tapi saat ia mencabut, kewenangan dia apa? Kan dia bukan PJ lagi. Ini berbahaya jika dibiarkan. Ke depan, orang akan seenaknya saja, begitu ada masalah tinggal cabut surat. Artinya, tidak ada kepastian hukum untuk masyarakat,” tambah Burhanuddin.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan lahan seluas 252 hektare itu, terdapat lahan kas desa lain seluas 80 hektare yang masuk dalam surat pembebasan di Kampung Tumbit Melayu, sementara itu kas desa Tumbit Dayak.

“Secara letak lahan, kas Tumbit Dayak tersebut masuk ke wilayah Tumbit Melayu, tetapi kenapa di surat pembebasan masuk wilayah tanah kas desa Tumbit Dayak,” katanya.

 

Ia mengakui lahan kas desa tersebut saat ini sudah tumpang tindih dengan lahan milik KTUB. “Kepala kampung yang sekarang mengakui bahwa surat yang dipegang petani statusnya sah, dan PJ atau siapapun secara hukum tidak sah melakukan pencabutan surat garapan tersebut, baik di lahan KBK maupun KBNK,” pungkas Burhanuddin.

 

Sebelumnya, Public Relations (PR) Manager PT Berau Coal, Arif Hadianto menjelaskan bahwa proses mediasi antara KTUB dengan Berau Coal tersebut telah dilakukan beberapa kali yang difasilitasi oleh Pemkab Berau melalui Dinas Pertanahan, Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur, Polres Berau, dan Dinas Kehutanan Kaltim (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat.

 

Arif menegaskan untuk KBK, Berau Coal memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) tahun 2009, dan di dalamnya ada kewajiban dan hak penggunaan kawasan tersebut untuk aktivitas pertambangan.

 

“Lahan seluas sekitar 622 hektare atau 311 surat yang dituntut oleh KTUB sebagian besar masuk KBK, dan oleh mantan Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Kampung Tumbit Melayu, surat garapan itu telah dicabut. Sebagian lainnya, oleh KTUB disebutkan yang masuk KBNK seluas 252 hektare, juga telah dibebaskan bertahap sejak 2009 sampai 2016 oleh Berau Coal,” jelas Arif.

 

“Pembebasan lahan dilakukan mengikuti aturan yang berlaku dengan melibatkan perangkat kampung dan jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Teluk Bayur, dan Sambaliung,” sambungnya.

 

Lebih lanjut, Arif menjelaskan proses mediasi lanjutan tetap terus dilakukan yang difasilitasi Polres Berau dan Pemkab Berau. “PT Berau Coal adalah objek vital nasional dalam operasionalnya taat pada aturan yang berlaku. Menjalankan prinsip penambangan yang baik dan benar, serta mengedepankan hubungan baik dengan pemangku kepentingan tentunya dengan berpegang pada prinsip taat aturan dan taat hukum,” jelas Arif.

 

Untuk ketahui, pada 21 Desember 2018, PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu, Sunarto Sunardi dalam suratnya menerangkan telah mencabut 311 surat garapan yang dimiliki oleh KTUB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur, Polres Berau, Kepala Kampung Tumbit Melayu, dan Perwakilan KTUB.

 

Sunarto menegaskan telah mencabut surat garapan yang sebelumnya dia terbitkan ketika menjabat PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu dengan Nomor Surat 593/47/SKTTP/KMT/TB/XI/2017 sampai dengan Nomor 593/360/SKTTP/KMT/TB/XI/2017 sebanyak 311 surat dengan luasan masing-masing 20.000 M2 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena masuk wilayah KBK. Secara aturan dilarang mengeluarkan surat garapan di KBK. Karenanya, PJ Kepala Kampung mencabut surat garapan tersebut. (*/yat/asa)


BACA JUGA

Minggu, 19 Mei 2019 13:06

Lebih Ganas, tapi Cacar Monyet Bisa Dicegah

TANJUNG REDEB – Singapura dan Batam sudah terinfeksi virus cacar…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:26

Curi Pupuk untuk Persiapan Lebaran

BIDUK-BIDUK - Tiga orang pelaku pencurian pupuk milik PT Jabontara…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:12

Di Bandara Ini, Belum Ada Peningkatan Penumpang

TANJUNG REDEB - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan…

Sabtu, 18 Mei 2019 14:01

Penurunan Harga Tiket Pesawat Ngga Ngefek

KELUARNYA Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang…

Sabtu, 18 Mei 2019 13:59

Didukung Orangtua, Bisa Belajar Ilmu Agama

Ingin lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, salah satu alasan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:32
Bupati Kutuk Aksi Pengeboman Ikan di Perairan Berau

Pelaku Pengeboman Ikan Ternyata Nelayan Luar Berau

TANJUNG REDEB– Bupati Berau Muharram mengutuk para pelaku pengeboman ikan…

Jumat, 17 Mei 2019 14:30

Tutup Celah People Power

TANJUNG REDEB – Maraknya seruan people power di berbagai media…

Jumat, 17 Mei 2019 14:28

Merasa Lebih Dekat dengan Sang Pencipta

Usianya sudah cukup matang, sudah 20 tahun. Namun Alfikayusra tak…

Jumat, 17 Mei 2019 14:26

UMSK 2019 Rp 3.250.000

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau bersama Tim Perundingan Serikat Pekerja telah…

Kamis, 16 Mei 2019 13:12

Saksi Berhalangan, Sidang Sabu 7 Kg Ditunda

TANJUNG REDEB – Sidang lanjutan perkara penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*