MANAGED BY:
KAMIS
20 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Senin, 25 Maret 2019 14:26
5 UPTD Dihapus, Diskan Kewalahan
Tenteram Rahayu

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Sejak dihapusnya 5 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Perikanan (Diskan) Berau terus berupaya meningkatkan kerja sama  dengan camat dan kepala kampung untuk melayani nelayan dan pembudidaya ikan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Berau, Tenteram Rahayu mengatakan dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 12 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Berau, sekarang Diskan hanya memiliki UPTD Balai Benih Ikan di Bedungun, dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sambaliung.

Sedangkan 5 UPTD Perikanan di Wilayah I yang terdiri dari Kecamatan Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur, Sambaliung, Kelay, dan Kecamatan Segah. Dan wilayah II yang meliputi Kecamatan Pulau Derawan. Wilayah III di Kecamatan Maratua. Wilayah IV di Kecamatan Tabalar, Biatan, dan Talisayan. Serta  Wilayah V di Kecamatan Batu Putih, dan Bidukbiduk juga telah dihapuskan berdasarkan rekomendasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Dengan tidak adanya lagi personel Dinas Perikanan di kecamatan, sudah tentu akan berdampak pada pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan terhadap nelayan dan pembudidaya kecil. Khususnya di wilayah utara dan selatan pesisir,” jelas dia kepada Berau Post, kemarin (24/3).

Perempuan yang lebih akrab disapa Yayuk, ini juga mengakui bahwa memang selama ini tidak ada pelayanan administrasi khusus yang dilaksanakan UPTD kecamatan, tetapi lebih kepada pembinaan dan memberikan kemudahan pelayanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Tugas UPTD Perikanan antara lain, pembinaan teknis yang fokus kepada upaya peningkatan produksi, penyelesaian konflik nelayan, serangan penyakit ikan, dan pengawasan perairan dengan tim keamanan kecamatan.

Kemudian, lanjut Yayuk, pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya terhadap dinamika kelompok dan kemitraan. Selain itu, memfasilitasi pelayanan perizinan perikanan sebelum penyerahan berkas kepada Pemkab Berau.

“Juga mengidentifikasi dan verifikasi awal kelompok nelayan dan pembudidaya ikan yang mengajukan permohonan bantuan baik kepada Pemkab, Pemprov, maupun Pemerintah Pusat. Tugas lainnya adalah melakukan pendataan statistik perikanan,” jelas Yayuk.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, diakui Yayuk, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan memberikan perizinan nelayan kecil dan pembudidaya kecil. Seperti perizinan kapal nelayan kecil ukuran 0-10 GT, berupa surat bukti pendaftaran kapal perikanan (BPKP) yang berfungsi sebagai pengganti SIUP, SIPI, dan SIKPI. Surat BPKP juga menjadi dasar Diskan menerbitkan rekomendasi BBM bersubsidi pada SPDN di TPI Sambaliung dan APMS Tanjung Batu bagi nelayan.

“Kemudian, tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan seperti usaha pembenihan ikan dengan luas tidak lebih dari 0,75 hektare dan pembesaran ikan, dengan luas tidak lebih dari 2 hektare,” jelasnya.

Karena itu, Yayuk menegaskan dalam pelayanan perizinan tersebut, diperlukan personel di kampung atau kecamatan untuk melakukan verifikasi awal untuk kelengkapan dokumen seperti pemeriksaan fisik dan mesin kapal, serta alat tangkap, juga pemeriksaan lokasi dan kapasitas usaha.

Mengingat jarak yang cukup jauh antara Kantor Diskan kabupaten dengan sentra nelayan ataupun pembudidaya di kampung dan kecamatan. Maka tentu hal ini sangat membantu Diskan sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. 

“Tugas UPTD Perikanan dapat dialihkan kepada penyuluh perikanan, tetapi jumlah penyuluh perikanan saat ini hanya 8 orang yang terdiri 5 ASN, dan 3 tenaga kontrak. Sehingga akan mengalami kesulitan dalam melayani nelayan dan pembudidaya ikan se-Kabupaten,” tegasnya.

Yayuk menerangkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Diskan Berau mengambil langkah-langkah berupa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kampung dan kecamatan untuk membantu layanan perizinan. Juga mengusulkan pembentukan UPTD TPI di Kecamatan Pulau Derawan di Tanjung Batu, dan Kecamatan Talisayan yang akan diberikan tugas tambahan seperti yang telah dilaksanakan UPTD Perikanan kecamatan selama ini.

Bukan hanya itu, pihaknya juga berupaya memperkuat kelembagaan nelayan dan pembudidaya agar dapat membantu mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Berau, guna memberikan informasi yang diperlukan untuk pendataan statistik perikanan seperti laporan produksi dan informasi lainnya.

“Dalam waktu dekat, Diskan Berau akan berkoordinasi dengan kepala kampung dan camat untuk membahas hal ini,” terangnya.

Ke depan, lanjut Yayuk, semua perizinan perikanan kewenangan kabupaten akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sementara Diskan bertugas memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP. “Sedangkan untuk perizinan yang merupakan kewenangan provinsi, Diskan Berau memberikan advis teknis kepada DPMPTSP, selanjutnya DPMPTSP akan memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP provinsi untuk penerbitan izinnya,” jelasnya. (mar/asa)

 

Upayakan Perbaiki Data 2019

MINIMNYA personel di Kecamatan membuat Dinas Perikanan Kabupaten Berau agak terhambat dalam pengumpulan data statistik, sehingga harus melakukan upaya perbaikan data di tahun ini. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Berau Tenteram Rahayu, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya merencanakan beberapa upaya untuk perbaikan data tahun 2019. Karena ternyata banyak yang belum terdata secara maksimal. Hal itu berkaca pada 2018 lalu. Namun, pihaknya dalam hal ini sudah ada melakukan pembenahan bagaimana bisa mengumpulkam data sebaik mungkin. Menurutnya, bisa melalui beberapa surat-surat izin yang telah dikeluarkan oleh dinas perikanan berupa rekomendasi ke setiap nelayan.

“Jangan seolah-olah produksi ikan kita di Berau ini rendah dibandingkan kabupaten lain. Padahal dengan laut seluas 1,2 juta hektare ini sebenarnya produksi tangkap potensinya besar,” ujarnya.

Ketidakmaksimalan data tersebut diakibatkan minimnya personel di lapangan dalam mengerjakan perekaman data. Sejak Unit pelaksana teknis daerah (UPTD) cabang dinas yang dulu di tempatkan khususnya di  Talisayan, Batu Putih, Maratua, Derawan, dan Sambaliung sudah tidak dikerahkan lagi.

“Sehingga kami harus kerja berat. Karena sudah tidak ada penempatan personel di kecamatan. Kalau dulu ada. Jadi tugas kami sekarang adalah bagaimana mensiasati data ini tetap bisa kita himpun di tengah ketidaktersediaan tenaga kami di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengaku hal itu bisa dikendalikan dengan memperkuat kelembagaan nelayan budidaya. Selain itu, beberapa rekomendasi yang diberikan pihaknya, mewajibkan nelayan untuk melaporkan hasil produksinya. Karena rekomendasi tersebut hampir setiap hari dimintai oleh nelayan. Misalnya dalam penggunaan BBM.

“Kita dalam mensupport perikanan ada beberapa sumber dana. Seperti APBD, APBN, hingga APBD provinsi itu ada. Yang juga diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan tersebut yang bisa memantau dari hasil produksinya,” tegasnya.

Diketahui, dalam sebulan Dinas Perikanan mampu mengeluarkan surat rekomendasi rata-rata sebanyak 399 hingga 400. Rekom yang dilayani hanya dari pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) Sambaliung dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) Tanjung Batu. Jadi tidak semua APMS. Namun pihaknya ke depan berdasarkan kewajiban dari Pertamina untuk mengontrol penyaluran BBM nelayan ini, seluruh APMS  itu wajib menggunakan rekomendasi khusus nelayan.

“Namun tetap dalam pengawasan kami. Jika ada indikasi terjadi  penyalahgunaan dan penyelewengan akan kita hentikan dan tidak akan dikeluarkan lagi rekomendasinya,” terangnya.(mar/asa)

 


BACA JUGA

Rabu, 19 Juni 2019 14:20

Tunggakan Listrik PLN Capai Rp 6 M

TANJUNG REDEB – Jumlah tagihan rekening listrik pelanggan PLN hingga…

Rabu, 19 Juni 2019 14:19

Kerugian Ditaksir Capai Rp 350 Juta

GUNUNG TABUR - Kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah milik…

Rabu, 19 Juni 2019 14:18

Disdik Langsung Ralat Surat Edaran

TANJUNG REDEB - Dinas Pendidikan (Disdik) Berau kembali menerbitkan surat…

Selasa, 18 Juni 2019 19:31

Maksudnya Unjuk Rasa, Eh Malah Berujung Pidana

TANJUNG REDEB – Aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa buruh…

Selasa, 18 Juni 2019 19:27

Ditinggal ke Pasar, Rumah Jadi Arang

GUNUNG TABUR – Kebakaran terjadi sekira pukul 20.40 Wita, Senin…

Selasa, 18 Juni 2019 19:27

“Jangan Foto-Foto, Nanti Viral”

TANJUNG REDEB – Rencana pemerintah menghapuskan perdagangan Bahan Bakar Minyak…

Senin, 17 Juni 2019 15:34

Investor asal Tiongkok Belum Beri Kepastian

TANJUNG REDEB – Rencana kerja sama PT Indo Pusaka Berau…

Senin, 17 Juni 2019 15:25

Jaksa Kesulitan Hadirkan Saksi

TANJUNG REDEB – Lima terdakwa perkara penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu…

Senin, 17 Juni 2019 15:09

Berani Jual Langsung Disita

TANJUNG REDEB – Pembentukan tim pengawas untuk mengatasi keberadaan pengetap…

Minggu, 16 Juni 2019 00:49

Sepekan, 2.000 Orang Serbu Wisata Mangrove

PULAU DERAWAN - Objek wisata Hutan Mangrove di Kampung Tanjung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*