MANAGED BY:
RABU
17 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Rabu, 26 Juni 2019 11:18
Naskah Akademik
Yoppie Giovanie Anugro Sanery

PROKAL.CO, PEMAKAIAN istilah naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya baru digulirkan tahun 1994, melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor G.159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Keputusan tersebut, disebutkan bahwa naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu, yang ditinjau secara sistemik, holistik dan futuristik.

Istilah naskah akademik baru muncul sebagai teks hukum pada tahun 2000-an. Definisi naskah akademik bisa dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Rancangan Perpu, Rancangan PP, dan Rancangan Perpres, yang menyebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konspesi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang.

Namun, menurut Peraturan Presiden 68 Tahun 2005, naskah akademik bukanlah suatu kewajiban, normanya adalah ‘dapat’. Dinyatakan bahwa pemrakarsa dapat menyampaikan naskah akademik, artinya instansi pemrakarsa boleh saja tidak membuat naskah akademik, sepanjang ada konspesi yang jelas.

Hal tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden 68 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang ‘dapat’ terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang.

Hal ini menarik, karena pada tataran teknis, naskah akademik dirasa sangat diperlukan, tetapi dalam konsep proses pembuatan peraturan perundang-undangan secara umum naskah akademik dikatakan sebaliknya.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan saat itu (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) tidak menyebutkan tentang perlunya suatu naskah akademik, tidak ada satu pun pasal atau penjelasan pasal yang mengatur tentang naskah akademik, dan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, naskah akademik hanya merupakan hal yang fakultatif.

Ironisnya, secara akademis, pembicaraan mengenai naskah akademik dan keinginan untuk menjadikan naskah akademik sebagai naskah awal dalam penyusunan perundang-undangan terasa mendesak. Walaupun pada saat itu naskah akademik bukanlah sesuatu yang wajib dalam pembahasan raperda, namun keberadaan naskah akademik sangat dibutuhkan.

Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diatur bahwa naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bahkan petunjuk teknis penyusunan naskah akademik telah disajikan secara detail pada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Naskah akademik menjadi wajib setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Demikian juga, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari DPRD Provinsi atau Gubernur, dan Raperda DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik.

Pencantuman naskah akademik sebagai bagian yang tidak terpisahkan materi Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah, tidak terlepas dari kondisi di mana adanya peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, sehingga peraturan yang dibuat tidak berjalan secara efektif, bahkan ada peraturan yang belum diundangkan sudah harus direvisi dan dibatalkan.

Raperda yang diusulkan oleh DPRD atau bupati/walikota harus disertai dengan Naskah Akademik. Artinya, setiap pembentukan Perda, berarti sebuah rancangan terdiri dari raperda dan naskah akademiknya.

Naskah akademik adalah naskah awal yang kemudian akan diturunkan menjadi raperda. Walaupun pada banyak kasus, terdapat raperda tanpa naskah akademik, atau naskah akademik yang dibuat mengikuti draf raperda, karena terlebih dahulu dibuat raperda daripada naskah akademiknya.

Naskah akademik mempunyai kekuatan dan kedudukan yang strategis karena merupakan hasil pemikiran yang mengandung kebenaran ilmiah yang sistematik dan komprehensif. Naskah Akademik disusun sebagai hasil kegiatan penelitian yang bersifat akademik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, objektif, dan impersonal.

Mengingat kegunaannya sebagai landasan berpikir perumusan suatu rancangan perundang-undangan, maka para perumus rancangan naskah akademik harus dapat menggambarkan adanya berbagai alternatif rumusan yang mungkin dipilih oleh pemegang otoritas politik atas rancangan perda, apabila terdapat beberapa kemungkinan gagasan normatif.

Untuk memperkuat justifikasi terhadap substansi rancangan peraturan perundang-undangan, perancang membutuhkan suatu laporan penelitian, karena tiga alasan.

Pertama, laporan penelitian yang ada akan memberikan pembenaran bagi proses pembentukan kebijakan yang sedang berlangsung. Kedua, laporan penelitian atau naskah akademik juga berfungsi sebagai peta yang akan memandu perancang (drafter) dalam menghimpun dan mensistematisir kerangka besar kebijakan yang akan diterapkan berdasarkan kondisi yang tersedia.

Ketiga, kehadiran naskah akademik juga memastikan bahwa perancang akan menyusun serangkaian norma yang terstruktur secara logis. Di samping itu, urgensi naskah akademik juga memberikan gambaran bahwa rancangan undang-undang yang bersangkutan tidaklah disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam.

Dengan demikian, Naskah Akademik bukan pelengkap atau sekadar dokumen yang melegitimasi suatu Raperda, melainkan dokumen awal dari Raperda tersebut.

Pembentukan perda harus dimulai dari penyusunan naskah akademik, karena dari naskah akademiklah para perancang membuat rumusan, atau merancang pasal-pasal di dalam raperda.

Ketika terjadi perdebatan di antara legislator atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membahas raperda, maka mereka harus melihat kembali dokumen naskah akademik. Artinya, dalam pembahasan rapera, naskah akademik adalah satu kesatuan.

Pada pembahasan Raperda di beberapa daerah kabupaten/kota, ketika terjadi perdebatan pasal tertentu, anggota DPRD membuka maskah akademik untuk menelusuri munculnya pasal yang diperdebatkan. Pembahasan perda oleh tim pansus maupun pada rapat paripurna beberapa perda, naskah akademik telah menjadi naskah atau ‘kitab’ yang selalu dibuka ketika terjadi perdebatan.

Penyusunan naskah akademik harus sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik yang telah diatur di dalam lampiran 1 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan oleh para ahli, akademisi, atau mereka memahami metode riset dan prinsip-prinsip penyusunan Naskah Akademik.

Tentu di dalam dunia akademik terdapat berbagai mazhab pemikiran maupun metode riset yang berbeda. Karena itu, baik mazhab pemikiran maupun metode riset yang digunakan harus merupakan sesuatu yang telah umum, dapat diuji dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena naskah akademik adalah satu kesatuan dengan raperda, maka anggota DPR atau DPRD tidak membahas, jika sebuah raperda tidak mempunyai naskah akademik. Hal ini harusnya menjadi prinsip, karena jika sebuah raperda tidak disertai naskah akademik, berarti raperda tersebut dibuat tidak berdasarkan kaidah-kaidah pembentukan Perda.

Raperda tersebut bisa hanya merupakan copy paste, atau dibentuk berdasarkan asumsi tidak sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan Naskah Akademik tidak harus selalu dimulai dari penelitian atau riset. Pada isu atau masalah-masalah tertentu yang populer, terdapat banyak riset yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT) dengan menggunakan berbagai metode. Bahan-bahan yang telah tersedia dapat digunakan untuk penyusunan naskah akademik.

Perlu pula ditegaskan bahwa tidak semua perda harus dilengkapi dengan naskah akademik, melainkan cukup dengan penjelasan dan pokok-pokok pikiran mengenai urgensinya perda tersebut dibuat/direvisi.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pencabutan Peraturan Daerah; atau Perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. (*/sam)

*) Kasubbag Produk Hukum DPRD Berau


BACA JUGA

Rabu, 17 Juli 2019 13:52

Diabadikan Jadi Nama Jalan

BULAN Juli, harusnya masuk musim pancaroba. Setidaknya bisa menikmati perjalanan…

Selasa, 16 Juli 2019 12:57

Minyak Kelapa Titipan Pak Ronal

DIKENAL sebagai kampung Nyiur Melambai, harusnya Kecamatan Bidukbiduk punya produk…

Senin, 15 Juli 2019 15:40

Cek Kesehatan di Jakarta

MASIH ingat Rakhmadi (26). Pemuda yang memiliki tinggi badan 2,20…

Minggu, 14 Juli 2019 12:43

Pagi Ini, Sarapan di Mana?

HARI libur Minggu (14/7), banyak warga yang memilih menikmati suasana…

Sabtu, 13 Juli 2019 13:43

Om Bat, Apa Kabar?

SEKECIL apapun bentuk kontribusi dalam proses pembangunan di daerah, akan…

Jumat, 12 Juli 2019 10:48

Sim Salabim, Perilaku Anak Jadi Semakin Manis

* ) Hipnoterapis/Komisaris Berau Post Beberapa waktu lalu, salah satu…

Jumat, 12 Juli 2019 10:46

Ngopi Bareng Kapolres

TAK mesti harus membahas seputar kondisi kamtibmas di daerah, bila…

Kamis, 11 Juli 2019 14:36

Gado-Gado Udang Galah

KALAU gado-gado dengan tambahan toppingnya tahu, tempe dan telur, agaknya…

Rabu, 10 Juli 2019 13:49

Senyum Sang Manajer

BANYAK yang mendambakan untuk berada pada posisi manajer sebuah hotel.…

Selasa, 09 Juli 2019 15:07

Memahami Workshop Sebagai Teknologi Partisipasi

DALAM pengambilan keputusan, faktor yang seringkali menjadi penghambat adalah belum…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*