BIATAN - Sengketa lahan antara warga Kampung Biatan Ilir dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ) masih berlanjut. Konflik yang mulai sejak awal 2016 itu, tak pernah mencapai titik temu hingga kini.

Warga Kampung Biatan Ilir berencana kembali melakukan aksi demonstrasi dengan menurunkan 400 orang, demi menuntut kejelasan status lahan seluas 296,12 hektare (ha) yang berada di luar Hak Guna Lahan (HGU) PT DLJ yang dinilai menjadi hak mutlak masyarakat. Hal ini disampaikan Abu, tokoh masyarakat Kampung Biatan Ilir.

“Rencana ini masih proses izin melakukan orasi di Polres Berau. Kemungkinan Rabu selesai, Kamis kami turun ke lapangan,” katanya yang berbincang dengan Berau Post, Minggu (12/11).

Abu menjelaskan, kembali dilakukannya demonstrasi, lantaran hingga sekarang tuntutan warga tak kunjung dijawab. Padahal persoalan ini terangnya, sudah diserahkan ke Pemkab Berau melalui instansi terkait, namun tak terselesaikan.

“Kami lelah menunggu. Kami kehabisan kesabaran. Pemkab Berau dipercayai menyelesaikan persoalan ini mana? Memasuki dua tahun kami menunggu tak ada hasil. Malah yang kami dengar, hanya kata sabar dan upayakan hingga sekarang. Kalau hanya ucapan itu yang terdengar, kapan selesainya?” kesalnya.

Padahal, terang dia, sudah jelas PT DLJ secara terang-terangan melanggar perizinan, dengan melakukan penanaman di luar HGU yang merupakan hak masyarakat Kampung Biatan Ilir. Abu menambahkan, jika PT DLJ mengklaim tidak melakukan pelanggaran izin dan berpatokan kepada Izin Usaha Perkebunan (IUP), dia justru mempertanyakan luasan IUP yang masuk ke Kampung Biatan Ilir.

“Ayo sama-sama kita hitung ke lapangan. Apakah lahan DLJ di Kampung Biatan Ilir sesuai atau dengan IUP. Jangan hanya mengatakan lewat mulut saja. Faktanya itu di lapangan. Saya pun bisa kalau seperti itu,” tantangnya.

Ia pun kecewa dengan sikap pejabat PT DLJ yang enggan diajak meninjau lapangan. “Sampai sekarang diajak meninjau langsung saja, perusahaan tidak mau. Dengan berbagai alasan dilontarkan. Kalau tak punya biaya, saya dan warga lain siap patungan duit. Jika memang perusahaan benar, kenapa takut," cetusnya.

Bahkan, dirinya menemukan kejanggalan dalam perizinan perusahaan perkebunan di daerahnya. Sebab, dalam satu IUP terdapat dua perizinan perusahaan.

“Tidak ada sejarahnya satu lahan terdapat dua IUP. Tentu jika ada, pihak DLJ bakal menuntuk hak mereka dong. Ini hanya kongkalikong mereka saja,” imbuhnya.

Dalam demonstrasi nanti, dirinya dan warga lainnya telah sepakat untuk tidak pergi sebelum mendapatkan kepastian dari perusahaan terkait. “Harus selesai hari itu juga. Kami tidak ingin dengar alasan. Apalagi kata upayakan. Sudah bosan dengarnya, harapan palsu aja. Intinya kami tidak akan pergi selangkahpun,” ujarnya.

Dirinya juga meminta tindakan nyata Pemkab Berau menyelesaikan persoalan ini. “Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini. Tapi jangan penyelesaian rungcing ke bawah tumpul ke atas. Kesabaran warga ada batasnya. Jangan sampai kami melakukan tindakan di luar batas. Kami tidak takut hukum, selama itu benar-benar hak kami,” tuturnya.

“Bagaimana orang yang duduk di kursi empuk dan beruangan sejuk kini berada di posisi kami. Mau tidak hak mereka diambil? Itu pertanyaan buat mereka yang dipercaya menyelesaikan, tapi hingga sekarang hanya perkataan semata. Tindakan tumpul,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Kampung Biatan Ilir Abdul Hafid mengaku, baru mengetahui tindakan yang dilakukan masyarakatnya dari Camat Biatan. “Saya baru tahu setelah saya dipanggil camat untuk menanyakan kebenaran hal ini,” katanya.

Namun, dirinya tidak bisa berbuat banyak soal rencana warganya yang akan melakukan aksi. Sebab, dirinya sudah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik antara warga dan perusahaan di daerahnya beberapa kali, namun tak ada penyelesaian diperoleh.

“Saya sudah berupaya semaksimal mungkin. Melakukan mediasi dengan perusahaan terkait, berkordinasi dengan instansi terkait, sampai ke bupati  (Muharram, Red) untuk melakukan penyelesaian konflik. Hanya saja sampai sekarang tak ada respons,” ungkapnya.

Apalagi, yang dipertahankan masyarakatnya sangat mendasar. Yaitu mempertahankan hak yang seharunya mereka peroleh sebagai masyarakat Kampung Biatan Ilir.

“Ya saya juga berpikir begitu, kesabaran ada batasnya. Itulah yang dilakukan masyarakat kami. Saya hanya berpesan kepada masyarakat, jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan mereka. Meskipun dalam mempertahankan hak,” harapnya. (jun/rio)