MANAGED BY:
MINGGU
15 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 11 November 2018 17:53
Sebut Sikap KPU Sudah Sesuai
Nadirah

PROKAL.CO, class="p1">TANJUNG REDEB – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berau, Nadirah, akui apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal penetapan peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sudah sesuai.

Apalagi dalam persoalan dua Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang belakangan ramai diperbincangkan, KPU sudah menerangkan dengan jelas alasan mengapa saat pengumpulan berkas keduanya PTT tersebut tidak dituntut untuk menyertakan surat pengunduran dirinya lebih dulu.

Hal itu pun dijelaskannya sudah dijelaskan dalam surat edaran KPU Nomor 478 bahwa yang wajib mengundurkan diri ialah kepala daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Apa yang dilakukan KPU sudah sesuai, itu memang sudah dikuatkan dalam surat edaran 478 seperti yang disampaikan ketua KPU. Karena tertulis pada nomor dua yang menyebutkan berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya,” ujarnya saat diwawancara Berau Post kemarin (10/11).

Tapi dikatakannya, seorang PTT harusnya sadar untuk bersikap netral karena mereka memang bekerja di pemerintah daerah dan diberikan honor langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dalam hal ini kami juga tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan, tapi dari pemda langsung. Tapi harusnya PTT yang memang digaji oleh daerah atau negara harusnya sadar dan bersikap netral,” pungkasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Berau menegur dua PTT di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau itu terlibat bahkan menjadi peserta pemilu 2019.

Hal itu dijelaskan Kepala BKPP Berau Abdul Rifai, telah melanggar Perbup 50/2009 tentang ketentuan PTT di lingkungan Pemkab Berau, sesuai pasal 5 huruf (n) menyatakan bahwa seluruh PTT dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. (sam/app)


BACA JUGA

Sabtu, 14 September 2019 14:03

Warga Keluhkan Pendirian Tenda di Pinggir Jalan

TANJUNG REDEB- Pelaksanaan Berau Expo yang rencananya dibuka pada Minggu…

Sabtu, 14 September 2019 14:01

Dokter Tak Berada di Tempat, Masyarakat Keluhkan Pelayanan Puskesmas Gunung Tabur

GUNUNG TABUR- Dokter umum yang bertugas di Puskesmas Gunung Tabur,…

Sabtu, 14 September 2019 13:58

Polisi Cokok Warga Karang Mulyo

JAJARAN Satresnarkoba Polres Berau, membekuk Hasniah (36), karena dugaan kepemilikan…

Sabtu, 14 September 2019 13:56

Kesehatan Membaik, Jamaah yang Tertahan Diizinkan Pulang

TANJUNG REDEB – Setelah dipastikan layak terbang, dua jamaah haji…

Sabtu, 14 September 2019 13:53

BMKG Terbitkan Peringatan Dini

TANJUNG REDEB – Aktivitas penerbangan di Bandara Kalimarau lumpuh. Pasalnya,…

Jumat, 13 September 2019 10:07

Terancam Pemberhentian Sementara

TANJUNG REDEB – Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)…

Jumat, 13 September 2019 10:03

14 Hari, Polisi Ungkap 17 Kasus Narkoba

TANJUNG REDEB– Operasi Antik yang digelar jajaran Polres Berau sejak…

Jumat, 13 September 2019 10:02

Perpanjangan Runway Terbentur Pembebasan Lahan

MARATUA- Rencana untuk menambah panjang landasan pacu atau runway Bandara…

Kamis, 12 September 2019 15:09

Lima Terdakwa Terima Vonis Seumur Hidup

TANJUNG REDEB – Penjatuhan vonis penjara seumur hidup kepada lima…

Kamis, 12 September 2019 15:06

Terdakwa Menerima, Jaksa Pikir-Pikir

TANJUNG REDEB – Salah satu terdakwa perkara pencurian sarang burung…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*