MANAGED BY:
RABU
21 AGUSTUS
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 14 Maret 2019 13:47
Keberatan Surat Garapan Dicabut
SALING KLAIM: Pendamping KTUB, Burhanuddin menunjukkan surat-surat yang mereka miliki saat berdialog dengan manajemen PT Berau Coal, beberapa hari lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB - Pendamping Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) Kampung Tumbit Melayu, Burhanuddin mengaku keberatan dengan pencabutan 311 surat garapan oleh mantan Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Kampung Tumbit Melayu.

 

Dikatakannya, hasil validasi lapangan muncul lahan seluas 252 hektare yang berstatus Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Sehingga menurut dia, PJ tersebut seharusnya hanya mencabut surat garapan yang masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan yang KBNK.

“Total klaim 600 hektare, di dalamnya ada KBK dan KBNK, jadi sewaktu validasi lapangan terdapat 252 hektare lahan KBNK. Yang kami pertanyakan kenapa surat garapan di KBNK juga dicabut oleh PJ itu,” katanya, Rabu (13/3).

 

Seharusnya, lanjut Burhanuddin, seorang PJ bisa memilih dan memilah, mana surat lahan yang masuk KBNK dan KBK. “Kalau yang masuk KBK itu kami paham, bahwa itu menyalahi aturan yang berlaku. Yang kedua, kewenangan dia sebagai PJ itu apa saat ini?” ujarnya.

“Sewaktu PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu Sunarto Sunardi membuat surat garapan tersebut, statusnya jelas sebagai PJ Kepala Kampung. Tapi saat ia mencabut, kewenangan dia apa? Kan dia bukan PJ lagi. Ini berbahaya jika dibiarkan. Ke depan, orang akan seenaknya saja, begitu ada masalah tinggal cabut surat. Artinya, tidak ada kepastian hukum untuk masyarakat,” tambah Burhanuddin.

 

Lebih lanjut, ia mengatakan lahan seluas 252 hektare itu, terdapat lahan kas desa lain seluas 80 hektare yang masuk dalam surat pembebasan di Kampung Tumbit Melayu, sementara itu kas desa Tumbit Dayak.

“Secara letak lahan, kas Tumbit Dayak tersebut masuk ke wilayah Tumbit Melayu, tetapi kenapa di surat pembebasan masuk wilayah tanah kas desa Tumbit Dayak,” katanya.

 

Ia mengakui lahan kas desa tersebut saat ini sudah tumpang tindih dengan lahan milik KTUB. “Kepala kampung yang sekarang mengakui bahwa surat yang dipegang petani statusnya sah, dan PJ atau siapapun secara hukum tidak sah melakukan pencabutan surat garapan tersebut, baik di lahan KBK maupun KBNK,” pungkas Burhanuddin.

 

Sebelumnya, Public Relations (PR) Manager PT Berau Coal, Arif Hadianto menjelaskan bahwa proses mediasi antara KTUB dengan Berau Coal tersebut telah dilakukan beberapa kali yang difasilitasi oleh Pemkab Berau melalui Dinas Pertanahan, Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur, Polres Berau, dan Dinas Kehutanan Kaltim (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berau Barat.

 

Arif menegaskan untuk KBK, Berau Coal memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) tahun 2009, dan di dalamnya ada kewajiban dan hak penggunaan kawasan tersebut untuk aktivitas pertambangan.

 

“Lahan seluas sekitar 622 hektare atau 311 surat yang dituntut oleh KTUB sebagian besar masuk KBK, dan oleh mantan Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Kampung Tumbit Melayu, surat garapan itu telah dicabut. Sebagian lainnya, oleh KTUB disebutkan yang masuk KBNK seluas 252 hektare, juga telah dibebaskan bertahap sejak 2009 sampai 2016 oleh Berau Coal,” jelas Arif.

 

“Pembebasan lahan dilakukan mengikuti aturan yang berlaku dengan melibatkan perangkat kampung dan jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Teluk Bayur, dan Sambaliung,” sambungnya.

 

Lebih lanjut, Arif menjelaskan proses mediasi lanjutan tetap terus dilakukan yang difasilitasi Polres Berau dan Pemkab Berau. “PT Berau Coal adalah objek vital nasional dalam operasionalnya taat pada aturan yang berlaku. Menjalankan prinsip penambangan yang baik dan benar, serta mengedepankan hubungan baik dengan pemangku kepentingan tentunya dengan berpegang pada prinsip taat aturan dan taat hukum,” jelas Arif.

 

Untuk ketahui, pada 21 Desember 2018, PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu, Sunarto Sunardi dalam suratnya menerangkan telah mencabut 311 surat garapan yang dimiliki oleh KTUB berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dilakukan tim gabungan Dinas Pertanahan, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Teluk Bayur, Polres Berau, Kepala Kampung Tumbit Melayu, dan Perwakilan KTUB.

 

Sunarto menegaskan telah mencabut surat garapan yang sebelumnya dia terbitkan ketika menjabat PJ Kepala Kampung Tumbit Melayu dengan Nomor Surat 593/47/SKTTP/KMT/TB/XI/2017 sampai dengan Nomor 593/360/SKTTP/KMT/TB/XI/2017 sebanyak 311 surat dengan luasan masing-masing 20.000 M2 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena masuk wilayah KBK. Secara aturan dilarang mengeluarkan surat garapan di KBK. Karenanya, PJ Kepala Kampung mencabut surat garapan tersebut. (*/yat/asa)


BACA JUGA

Selasa, 20 Agustus 2019 10:49

22 Raperda Jadi PR Anggota Dewan

TANJUNG REDEB – 30 Anggota DPRD Berau periode 2019-2024, telah…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:47

Listrik Padam, Satu Rumah Membara

TANJUNG REDEB- Musibah kebakaran menimpa rumah milik Rugah. Warga Gang…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:45

Berat lewat Golkar, Jalur Independen Butuh Modal

Punya pengalaman menjadi pemimpin Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:44

Tembak Betis Pimpinan Komplotan

TANJUNG REDEB- Empat pelaku pencurian berinisial Wa (29), Ar (21),…

Selasa, 20 Agustus 2019 10:42

Tuntut Kompensasi dari PLN

TANJUNG REDEB– Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di Bumi Batiwakkal…

Senin, 19 Agustus 2019 18:36

Hari Ini, Anggota DPRD Periode 2019-2024 Dilantik

TANJUNG REDEB – Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Berau periode…

Senin, 19 Agustus 2019 18:35

Suara Tinggi Belum Tentu Dapat Kursi

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau periode 2019-2024 akan dilantik…

Senin, 19 Agustus 2019 18:34

Siap Maju asalkan Didukung Masyarakat

Menjadi wakil rakyat di Karang Paci, sudah membuktikan kapasitas Rusianto…

Senin, 19 Agustus 2019 18:25

Sambut Pesta Demokrasi dengan Kebersamaan

TANJUNG REDEB- Tahapan pendaftaran hingga penetapan calon bupati dan wakil…

Minggu, 18 Agustus 2019 09:41

Banyak Jalan untuk Sebuah Pengabdian

Segudang pengalaman berorganisasi, menjadi modal Pipit dalam mengasah jiwa kepemimpinannya.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*