TANJUNG REDEB - Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) tengah merencanakan uji coba menyinkronkan penyaluran elpiji 3 Kilogram (Kg) dengan program keluarga harapan (PKH).
Rencana tersebut diketahui merupakan langkah pembatasan terhadap penggunaan elpiji 3 Kg yang kian tahun terus meningkat.
Namun, sayangnya rencana uji coba ini hanya dilakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sementara Kabupaten Berau dan wilayah Kaltim lainnya pun belum dilaksanakan. Hal ini seperti diutarakan Sales Executive LPG PT Pertamina (Persero) MOR VI, Yogi.
Dirinya menegaskan hingga saat ini untuk wilayah Berau belum ada rencana uji coba pendistribusian gas elpiji 3 Kg yang disinkronkan dengan program PKH.
“Untuk Berau belum ada rencana uji coba distribusi LPG subsidi yang terintegrasi dengan PKH,” katanya kepada Berau Post, Minggu (17/3).
Tak hanya Berau, Yogi juga menyebut rencana tersebut belum akan dilaksanakan di wilayah-wilayah lainnya di Kaltim hingga di Kaltara. Bahkan, ia mengaku pihaknya tidak diinfokan secara detail rencana tersebut.
“Untuk Kaltim dan Kaltara belum ada, dan karena wilayah kami belum termasuk, kami tidak diikutkan atau diinfokan detail kegiatannya,” tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, mengatakan penyaluran elpiji 3 kg akan terintegrasi dengan bantuan pemerintah lainnya.
“Terintegrasi dengan penerapan PKH. Nanti ditambah walet-nya, ada raskin, listrik, dan elpiji,” katanya.
Skema itu juga membuat harga elpiji 3 kg yang dijual di pasaran mengikuti harga keekonomian. Yakni, sekitar Rp 30 ribu per tabung di seluruh wilayah Indonesia. Pemilik kartu PKH bakal membayar seharga tersebut, tetapi mendapat subsidi.
“Selisih harganya ditransfer melalui kartu bantuan yang terintegrasi dengan bantuan sosial lainnya untuk menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya.
Nanti satu keluarga hanya memperoleh jatah 3 tabung per bulan. Pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) mendapat jatah 9 tabung dan nelayan menerima 10 tabung dalam sebulan. Setelah masa uji coba selesai, skema itu mulai berlaku efektif 2020 mendatang.
Data masyarakat penerima bantuan mengacu pada basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Saat ini jumlah pemilik kartu PKH mencapai 10 juta keluarga di Indonesia. Data nelayan didapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta UMKM dari Kemenkop UKM.
Pada 2018, total konsumsi elpiji 3 kg bersubsidi mencapai Rp 58,144 triliun. Angka tersebut melonjak 54,8 persen bila dibandingkan dengan pagu dalam APBN 2018 sejumlah Rp 37,559 triliun. Tahun lalu realisasi konsumsi elpiji bersubsidi mencapai 6,552 juta metrik ton. Angka itu melebihi kuota 1,6 persen dari yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebanyak 6,45 juta metrik ton.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menuturkan, pihaknya telah melakukan sejumlah cara untuk mengendalikan peredaran elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Misalnya, mempromosikan penggunaan nonsubsidi bagi masyarakat mampu.
“Siapa yang berhak baru dapat. Harus benar-benar dipastikan yang memiliki PKH bisa beli,” tuturnya.
Meski begitu, pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat yang tidak mengantongi kartu PKH memang memiliki daya beli terhadap elpiji 3 kg bersubsidi tersebut. Selain itu, sebaiknya aturan tersebut lebih dulu diterapkan secara bertahap di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
“Agar masyarakat tidak kaget. Misalnya, dulu peralihan dari minyak tanah ke elpiji juga dilakukan secara bertahap,” terangnya.(arp/asa)
