TANJUNG REDEB – Masih masuknya listrik PT PLN ke sejumlah pedesaan turut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau.
Ketua DPRD Berau, Syarifatul Syadiah membawa persoalan tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, pekan lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan alias ‘curhat’ dan mencari solusi terhadap sistem kelistrikan di Berau, khususnya di kampung. Syarifathul ditemani Wakil Ketua I, Saga dan beberapa anggota DPRD Berau lainnya.
Ia menerangkan pihaknya selama ini menginginkan seluruh masyarakat di wilayah Berau bisa merasakan listrik atau pemenuhan elektrifikasi masyarakat khususnya di wilayah pedalaman dan pesisir agar bisa terpenuhi.
“Kami ingin mencari solusi terkait regulasi yang mengatur tentang pembangunan jaringan listrik desa. Karena itu kami ingin berkonsultasi tentang regulasi yang mengatur sarana prasarana listrik desa,” katanya kepada Berau Post beberapa waktu lalu.
Selama ini, pihaknya merasa PT PLN sebagai penyedia jaringan listrik belum bisa memenuhi kebutuhan listrik di Berau secara keseluruhan. Hal itu terlihat saat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, banyak kampung yang mengungkapkan belum terlayani listrik PLN sampai sekarang.
Padahal, ia menyebut listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar selain air bersih. “Kalau dari sisi Pemkab Berau kami melihat terhadap pemenuhan listrik sudah cukup besar, seperti pembangunan PLTU (Pembangunan Listrik Tenaga Uap),” ujarnya.
“Makanya kami ingin melalui kunjungan ini ada solusi agar keinginan masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya. Paling tidak dipenuhi sendiri dengan anggaran yang ada di kampung maupun kabupaten,” sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Berau Muharram juga mengakui masih ada sejumlah kampung yang hingga kini belum teraliri listrik PLN. Hal itu disampaikan Muharram setelah berkeliling kampung dan kecamatan melakukan Musrenbang tingkat kecamatan selama beberapa hari terakhir.
Muharram juga mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Apalagi permasalahan listrik PLN sampai saat ini pula masih menjadi usulan prioritas sejumlah kampung di setiap Musrenbang.
“Sejak puluhan tahun sampai sekarang warga masih terus mengusulkan listrik di kampungnya. Begitu juga air bersih, hingga jaringan telekomunikasi. Inilah yang terus kita coba selesaikan agar ke depan usulan-usulan seperti itu tidak muncul lagi di Musrenbang,” katanya.
Hanya, untuk persoalan listrik, dijelaskan bupati, kewenangannya tidak semata berada di tangan pemerintah kabupaten, melainkan juga ada di pemerintah provinsi, terutama PLN.
Muharram juga mengatakan sudah menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau melakukan pemetaan terhadap kampung-kampung yang belum tersentuh listrik PLN.
“Harapan kami, dua tahun ke depan masalah listrik di kampung ini sudah harus tuntas. Seluruh kampung di Berau sudah harus teraliri listrik tahun 2021 nanti,” tegasnya.(arp/asa)
