Pertarungan Ego Kedaerahan

- Sabtu, 13 April 2019 | 12:35 WIB

PEMILU Serentak tahun ini sebentar lagi digelar. Sabtu (13/4) hari ini adalah hari terakhir masa kampanye terbuka. Dan besok, Minggu (14/4) sampai Selasa (16/4) adalah hari tenang. Kemudian Rabu (17/4) adalah hari di mana seluruh warga negara Indonesia akan memberikan hak pilihnya.

Semoga saja pemilu yang baru pertama digelar secara serentak sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia ini berjalan aman dan lancar serta tidak membuat pemilih kebingungan, karena ada 5 surat suara atau 5 lembaga eksekutif dan legislatif yang akan dipilih secara bersamaan di antaranya, Pilpres RI, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dari 5 pemilihan tersebut di atas, sejauh ini gaung Pilpres tampaknya lebih dominan ketimbang Pileg yang kita ketahui bahwa memilih calon anggota legislatif juga tak kalah pentingnya dengan memilih calon presiden dan wakil presiden.

Mengapa demikian? Sebab mereka calon legislatif adalah wakil atau perpanjangan tangan rakyat di parlemen kelak yang akan menyuarakan aspirasi rakyat, bahkan aspirasi daerah di tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Oleh sebab itulah, saya kembali mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak suara untuk memanfaatkan momen lima tahunan ini, dan tidak mengambil jalan golput (tidak memberikan suaranya).

Gaung Pilpres yang dominan lebih nyaring daripada gaung Pileg ini terjadi mungkin karena sebagian pihak menilai bahwa pemilihan legislatif tidak seramai Pileg. Boleh-boleh saja ada yang berpikiran seperti itu. Tapi perlu pula dipahami bahwa justru memilih wakil rakyat merupakan hal yang amat penting. Sebab para wakil rakyat yang telah kita pilih nanti inilah yang benar-benar akan membawa aspirasi masyarakat dan daerah. Utamanya wakil-wakil kita di tingkat provinsi dan pusat dalam hal ini wakil rakyat di DPR RI dan DPRD Provinsi.

Tak bisa dimungkiri bahwa pertarungan Pileg adalah pertarungan ego kedaerahan. Karena itu, menurut hemat saya, akan jauh lebih baik jika kita masyarakat Berau bersatu dan berjuang untuk mendudukkan wakil-wakil kita di parlemen baik di tingkat DPRD Provinsi maupun DPR RI. Khususnya wakil rakyat yang memang benar-benar berasal atau berdomisili di Berau.

Mungkin ada yang bertanya mengapa dalam catatan ini, saya tidak lebih banyak mengupas soal Pileg atau caleg DPRD Berau? Tentu karena menurut saya, seluruh caleg DPRD Berau, siapapun dia, dari dapil mana pun dia. Saya meyakini bahwa tujuan mereka tetap satu yakni, akan berorientasi pada pembangunan daerah serta memperjuangkan tingkat kesejahteraan masyarakat Berau pada umumnya. Bagaimanapun dan apapun program mereka setelah terpilih nanti, pasti akan terkonsentrasi pada penggunaan dan pemanfaatan APBD Berau agar tepat sasaran.

Berbeda dengan perjuangan yang akan dilakukan oleh wakil-wakil kita di DPRD Provinsi dan DPR RI. Insya Allah, mereka pasti akan memperjuangkan di parlemen agar daerah asalnya juga bisa kecipratan dana APBD Provinsi dan APBN.

Karena itulah, sangat perlu kita mendudukkan sebanyak-banyaknya wakil Berau di DPRD Provinsi dan DPR RI agar porsi anggaran untuk membangun Kabupaten Berau dari pemerintah provinsi dan pusat juga bisa dialokasikan sebesar-besarnya.

Mengapa dana APBD Provinsi setiap tahun yang dialokasikan di Berau hanya sebatas alakadarnya alias hanya sebagai pengobat luka? Itu tak lain karena wakil-wakil kita dalam hal ini putra-putri terbaik Berau yang duduk di DPRD Provinsi juga jumlahnya sangat terbatas. Sehingga untuk memperjuangkan agar alokasi anggaran untuk Berau lebih besar, hampir mustahil kita dapatkan. Begitupun dana alokasi APBN setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Berau hampir nihil. Kalaupun ada, jumlahnya tentu sangat-sangat kecil. Seperti kita ketahui bahwa APBN tahun 2019 telah diketok sebesar Rp 2.500 triliun. Dengan mendudukkan putra-putri terbaik Berau di Senayan, bisa diyakini bahwa mereka tentu akan proaktif memperjuangkan daerah asalnya di parlemen. Setidaknya, jumlah jatah kue (anggaran) untuk Berau akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang nyaris zonk, lantaran sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, belum pernah ada warga Berau duduk di kursi DPR RI.

Momen Pemilu Serentak tahun ini, merupakan momen emas bagi warga Berau untuk mendukung kontestan Pileg asal Berau agar bisa mendarat dengan mulus di Senayan (Gedung DPR RI) dan di Karang Paci (Gedung DPRD Kaltim). Untuk diketahui pula bahwa pada Pemilu kali ini, ada sebanyak 116 Caleg DPR RI Dapil Kaltim. Dari jumlah tersebut, hanya ada 1 Caleg DPR RI yang benar-benar berdomisili di Berau (sesuai yang tertera di alamat caleg). Dia adalah Fika Yuliana, dari Partai NasDem. Sementara untuk Caleg DPRD Provinsi Kaltim Dapil Berau, Bontang, dan Kutim, ada 148 orang dari parpol berbeda. Dari jumlah itu terdapat 17 warga Berau. 14 di antaranya tercatat berdomisili di Berau, dan 3 orang berdomisili di Samarinda (sesuai alamat yang tertera di alamat caleg).

Tak dimungkiri pula bahwa Pemilu biasanya diidentikkan dengan money politics (politik uang). Oleh karenanya, saya mendorong partisipasi masyarakat dengan keras menolak politik uang. Sebab politik uang adalah embrio dari praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Politik transaksional dapat merusak nilai-nilai demokrasi di negeri ini, sehingga caleg atau parpol peserta pemilu juga harus konsisten memerangi praktik politik uang. Peran para calon peserta pemilu sangat diperlukan sebagai salah satu solusi untuk menekan praktik kotor tersebut. Sebab tak sedikit kandidat peserta pemilu di negara yang katanya Negara Demokrasi ini berpikiran pragmatis dengan menggunakan cara politik uang untuk meraup suara.

Tak heran jika terkadang kita menemukan pemilih pragmatis yang hanya bisa memberikan suaranya jika dibayar. Pemilih pragmatis seperti ini biasanya ora urus dengan visi-misi atau program yang diajukan si kandidat, karena mereka memegang prinsip lebih bagus makan telur hari ini ketimbang makan daging besok. 

Pada catatan ini pula, saya kembali mengingatkan para pemilih untuk menghindari politik uang karena jika terbukti terlibat politik uang, maka ada sanksi pidana yang menanti. Saya juga mengajak seluruh warga Berau yang memiliki hak suara untuk menggunakan hak demokrasinya dalam memilih atau menentukan pemimpin dan wakil rakyat kita di parlemen, serta berharap Pemilu Serentak yang sudah diambang pintu dapat berjalan aman, damai, dan lancar.(*/sam)

*) Penulis adalah Pemimpin Redaksi Berau Post

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X