BUPATI Berau Muharram sempat menyinggung persoalan listrik di Kabupaten Berau, dalam pidatonya saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan penyampaian lima rancangan peraturan daerah (Raperda) Berau kemarin (7/5).
Dikatakan Muharram, keberadaan listrik di wilayah perkampungan sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga, sangatlah penting dan tidak mengherankan, jika setiap kampung yang belum teraliri listrik, berharap pemerintah memberikan perhatian.
“Makanya saya berharap dukungan dari teman-teman DPRD untuk mendukung dalam mengatasi persoalan (listrik kampung) ini,” katanya di hadapan peserta paripurna di gedung DPRD Berau, Selasa (7/5).
Pasalnya, masalah kelistrikan bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Tapi sudah beralih ke provinsi di bawah Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim dan PT PLN.
“Masalahnya, kalau dua institusi ini diharapkan, bisa sampai puluhan tahun persoalan listrik di Berau tidak akan teratasi,” ucapnya.
Muharram pun berharap bisa mengatasinya memanfaatkan dana kampung, untuk membangun jaringan listrik. “Cari kampung yang lokasinya bisa terjangkau dengan jaringan listrik di sekitar, lalu kita titipkan anggaran pembangunannya lewat dana kampung. Jadi biar pihak kampung bekerja sama dengan PLN,” tuturnya.
“Makanya kami butuh dukungan juga dari teman-teman dewan untuk bisa menjalankan rencana ini. Untuk mekanismenya nanti akan kita bicarakan,” sambungnya.
Sementara itu, untuk kampung yang berlokasi cukup jauh dari jaringan listrik terdekat, Muharram memberi opsi dengan menggunakan genset atau pembangkit listrik tenaga surya. “Karena kita tidak ingin masyarakat masih menggunakan penerangan tradisional,” terangnya. (arp/udi)
