Gelar Pertemuan Dewan Pengarah PKHB

- Jumat, 24 Mei 2019 | 14:29 WIB

TANJUNG REDEB - Setelah berjalan sejak tahun 2008 silam, saat ini Program Karbon Hutan Berau (PKBH) sudah diimplementasikan secara penuh. Recana implementasi penuh ini bakal diaplikasikan hingga tahun 2021 mendatang.

Penguatan pun terus dilakukan agar implemetasi ini tetap berjalan sesuai dengan perencanan yang telah disusun. Beberapa waktu lalu, Pemkab Berau bersama sejumlah Non Goverment Organization (NGO) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengelar pertemuan dewan pengarah PKHB.

Rapat dibuka oleh Bupati Berau Muharram, didampinggi Wakil Bupati Berau Agus Tantomo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah PKHB.

Muharram mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menerima masukan dari berbagai pihak terkait implementasi penuh yang telah dijalankan melalui PKHB. “Intinya bagaimana kita maksimalkan peran hutan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperihatikan dampak lingkungan yang ada,” jelas Muharram.

Dijelaskannya, PKHB merupakan program pelestarian lingkungan dengan cara mengurangi emisi dan mereduksi degradasi hutan, konservasi dan rehabilitasi untuk meningkatkan karbon. Melalui pertemuan ini, diharapkan semakin memantapkan program yang ada.

“Harapan kita bersama melalui PKHB ini hutan dapat terjaga dan terjadi keseimbangan lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mengatakan, ada beberapa tahapan yang dilewati dalam pelaksanaan PKHB ini. Kali ini memasuki tahapan implementasi secara menyeluruh, agar kawasan hutan di Kabupaten Berau tetap terjaga.

“Tahapan yang telah dilewati sejauh ini dinilai telah sukses dikerjakan. Ini terlihat dari banyak faktor, seperti ada beberapa perusahaan pemegang izin HPH yang telah mendapat FSC. Dan sekarang untuk diimplementasi penuh sampai tahun 2021,” ungkapnya.

Dikatakan Agus, PKHB merupakan program yang pembiayaannya bergantung pada donasi dari berbagai negara. Pasalnya, Pulau Kalimantan yang menjadi paru-paru dunia, harus tetap terjaga kawasan hutannya. Keterlibatan masyarakat di perkampungan memiliki peran yang signifikan, guna mengawasi dan menghindari pembalakan liar yang mengakibatkan degradasi hutan.

“Melibatkan masyarakat dalam menjaga hutan telah dilakukan. Seperti pengelolaan tracking mangrove di Tanjung Batu melibatkan masyarakat. Tentu dengan upaya-upaya seperti ini bakal mempertahankan hutan tetap terjaga. Masyarakat mendapatkan nilai ekonomisnya dan hutan tetap lestari,” pungkas Agus Tantomo. (hms5/har)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Dinkes PPU Gencar Lakukan Pencegahan DBD

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:20 WIB

Lantik Kades, Bupati Kukar Tekankan Pelayanan

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:45 WIB

47 Rumah Ibadah Dapat Hibah dari Pemkab Berau

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:04 WIB

Pemkab Berau Gencarkan Pencegahan Penularan Difteri

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:01 WIB

Wabup Mahulu Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

Senin, 25 Maret 2024 | 11:10 WIB
X