TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memberikan perhatian utama kepada persoalan koperasi buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Berau area Muara Pantai yang sampai saat ini masih dalam masalah. Pemerintah kembali melakukan pertemuan untuk mencari solusi terbaik atas hal tersebut, kemarin (12/6).
Pertemuan yang dilakukan di ruang kerja Bupati Berau itu dipimpin Bupati Muharram, didampinggi Wakil Bupati Agus Tantomo. Pertemuan ini dihadiri oleh para pengusaha serta Forkopimda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Bupati Muharram mengatakan bahwa pertemuan ini digelar agar dihasilkan solusi secepatnya, mengingat persoalan tersebut semakin berlarut-larut tanpa adanya jalan keluar pasti. Akibatnya para anggota TKBM sering melayangkan protes di pelabuhan bongkar muat, yang dikhawatirkan menganggu iklim investasi. Sehingga pemerintah mengharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik untuk kedua pihak.
Usai pertemuan ini, Bupati Muharram menyampaikan bahwa sebelumnya juga telah dilakukan pertemuan antara buruh TKBM dengan Polres. Dari hasil pertemuan tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa para buruh tidak akan menuntut lagi upah 60 persen yang selama ini disoal, tapi mereka ingin kembali bekerja seperti mana biasa.
“Tapi kita belum ketahui juga bahwa mereka ini bekerja apakah menerima koperasi TKBM Tanjung Batu atau tidak mau menerima keberadaannya. Karena koperasi TKBM Tanjung Redeb ini sebelumnya juga dibagi dalam dua kegiatan, yaitu pelabuhan darat dan pelabuhan laut/muara pantai,” jelasnya.
Saat ini disampaikannya bahwa, proses legalitas TKBM Tanjung Batu sedang diselesaikan, dan diperkirakan dalam waktu dekat akan selesai. Oleh karena itu, dari hasil kesimpulan rapat ini akan dibentuk tim rekonsialisasi yang akan memfasilitasi TKBM yang mau bergabung kembali bekerja.
“Apakah di Tanjung Batu atau Tanjung Redeb, nanti akan ditangani oleh tim ini. Tim juga akan menjadi fasilitator untuk merekrut dan mendata kembali para anggota TKBM. Kita berharap masalah ini bisa selesai sampai ada kesimpulan bahwa mereka dinilai layak untuk bekerja kembali,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Berau pun telah mengambil langkah untuk mempertemukan kedua pihak dan melihat pokok persoalan dalam mencari solusi. (hms5/sam)
