TANJUNG REDEB – Sejak dibangun 2015 lalu, gedung pemerintah di Jalan Diponegoro, Tanjung Redeb, ternyata belum juga rampung. Pembangunan gedung yang telah menghabiskan anggaran sekitar Rp 35 miliar itu masih terus dikerjakan. Tahun ini, Pemkab Berau kembali menganggarkan sekitar Rp 2,8 miliar untuk halaman dan interior di dalam kantor.
Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman, Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Ismiyanto mengatakan, tahun ini merupakan tahap akhir pembangunan gedung pemerintah itu. Di mana akan dikerjakan atau menyelesaikan pembangunan halaman dan interior di dalam gedung. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,8 miliar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2019.
“Kegiatan akhirnya di landscape dan interior di dalam gedung. Kami proyeksikan selesai sebelum Desember tahun ini,” kata Ismiyanto, Kamis (20/6).
Dijelaskannya, tahap awal pembangunan gedung pemerintahan ini dimulai tahun 2015 lalu, berupa pematangan lahan. Kemudian lanjut tahun 2016 dan 2017 dengan tahap pengerjaan fisik gedung.
Ismiyanto menyebutkan keterbatasan anggaran menjadi penyebab lambannya penyelesaian gedung pemerintah itu.
“Karena anggarannya terbatas, tahap pengerjaannya dilanjutkan tahun 2018 dan 2019 ini,” ucapnya.
“Untuk pengerjaan tahun ini sudah dilelang. Informasinya sudah ada pemenang. Jadi kontraktornya sementara tengah melakukan pra konstruksi di lapangan,” sambungnya.
Terkait fungsinya, dia mengaku hanya mengetahui gedung tersebut merupakan gedung pemerintah. Sebagai instansi teknis, pihaknya hanya melaksanakan pembangunan gedung tersebut. Setelah selesai nanti, akan diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Yang saya tahu gedung itu memang masuk dalam program pemerintah. Mengenai fungsinya, apakah gedung itu akan dihibahkan atau dipinjampakaikan, itu sudah kewenangannya BPKAD,” pungkas Ismiyanto.
Seperti diketahui, pembangunan gedung di Jalan Diponegoro itu nantinya diperuntukkan bagi Kejaksaan Negeri Berau. Namun dalam proses pembangunannya, tetap dinamakan gedung kantor pemerintah.
Proses pembangunan gedung tersebut dilakukan bertahap. Dimulai di tahun anggaran 2015 dengan kucuran dana sekitar Rp 5 miliar, dilanjutkan tahun 2016 dengan dana sekitar Rp 28 miliar. Kemudian dilanjutkan di tahun 2017 dengan dana sekitar Rp 2,5 miliar. (arp/har)
