TANJUNG REDEB - Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau mengikuti kegiatan silaturahmi nasional (Silatnas) dan lokakarya 2019. Kegiatan digelar di lantai 3 Ruang Ball Room Grand Emerald Hotel Redtop & Convention Center, Jalan Pecenongan, Jakarta, Sabtu (22/6) lalu.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Hadi Prabowo, itu mengangkat tema ‘Membumikan Pancasila Merajut Kembali Persaudaraan Pasca-pemilu 2019 dengan Membangun Indonesia dari Daerah’.
Silaturahmi nasional ini dihadiri Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Ketua Umum dan jajaran pengurus ADKASI, serta para pimpinan dan anggota DPRD se Indonesia. Dalam kegiatan ini, DPRD Berau diwakili Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, Wakil Ketua I Sa'ga, Wakil Ketua II Abdul Waris, dan anggota DPRD Berau Eli Esar Kombong.
Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah mengatakan, kegiatan silaturahmi nasional dan lokakarya 2019 ini, juga dirangkai penyerahan piagam penghargaan kepada 12 DPRD kabupaten berprestasi periode 2014-2019. “DPRD Berau menjadi salah satu yang menerima penghargaan tersebut,” kata Syarifatul, Sabtu (22/6).
Dijelaskannya, piagam penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada DPRD kabupaten karena dinilai telah menjalankan peran selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan membangun hubungan kemitraan yang baik bersama kepala daerah dalam periode 2014-2019.
Selain menjalin hubungan kemitraan yang baik, lanjutnya, ada beberapa pertimbangan diberikannya piagam kepada DPRD Berprestasi. Di antaranya melahirkan perda inisiatif yang pro rakyat.
Khusus untuk DPRD Berau, dianggap telah menjalankan fungsinya terkait dengan pembentukan peraturan daerah (Perda) inisiatif DPRD dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Seperti Perda Baznas, Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan, serta Raperda Perkebunan.
“Selai itu DPRD Berau juga dianggap selalu tepat waktu dalam menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). DPRD Berau juga tidak pernah tersangkut kasus korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT),” kata Syarifatul. (adv/har)
