Forum Pedagang Bulat Menolak

- Selasa, 16 Juli 2019 | 12:55 WIB

TANJUNG REDEB – Masuknya salah satu jaringan toko swalayan nasional ke Kabupaten Berau, ditolak para pedagang sembako yang tergabung dalam Forum Pedagang Sembako Berau (FPSB).

Aksi penolakan itu dimantapkan dengan menggelar pertemuan para pemilik toko, minimarket, perwakilan distributor, hingga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Berau Wendy Lie Jaya, di salah satu kafe di Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redeb, kemarin (15/7).

Dijelaskan Ketua FPSB Wahyu, masuknya brand ritel nasional tersebut, telah memunculkan kekhawatiran bagi para pedagang lokal. “Nanti pedagang lokal termasuk usaha-usaha kecil dan menengah akan mati, gara-gara kalah bersaing dengan brand nasional itu,” katanya kepada Berau Post usai pertemuan.

Tidak ingin tinggal diam melihat kekhawatiran tersebut, pihaknya mengajak para pedagang lainnya untuk ikut dalam penolakan ini. Hingga kemarin, ujar Wahyu, sudah ada sekitar 300 pedagang sembako di Berau yang menyatakan dukungan menolak masuknya ritel nasional tersebut.

“Di Berau ini ada 1.000 lebih pedagang sembako. Saya yakin mereka akan menolak juga,” ucapnya.

“Makanya kami dalam waktu dekat juga akan membuat surat permintaan hearing dengan DPRD Berau. Supaya aspirasi kami ini bisa diperjuangkan melalui wakil rakyat di legislatif,” sambungnya.

Tak hanya pedagang sembako, keresahan juga dirasakan pihak distributor yang ada di Berau. Salah satunya Jerico yang mewakili distributor lokal di Berau. Pasalnya, barang-barang yang dijual di swalayan nasional tersebut, disuplai langsung dari pusat dan tidak melalui distributor lokal. “Mungkin ada beberapa produk yang diambil, seperti es krim. Tapi sebagian besarnya didatangkan langsung dari pusat,” katanya.

Dampak lainnya, ujar dia, perputaran uang di Berau akan berkurang. Karena bisnis tersebut bersifat terpusat.

Sementara itu, Ketua HIPMI Berau, Wendy Lie Jaya menyampaikan, perjuangan para pedagang sembako tersebut sejalan dengan keberadaan HIPMI. Karena berkaitan dengan keresahan pengusaha muda lokal, yang khawatir tidak bisa berjaya di daerahnya sendiri.

Meskipun dalam hal ini pihaknya tak menolak adanya investasi yang ke Berau, tapi dirinya menginginkan investasi yang masuk lebih banyak menimbulkan efek positif daripada negatifnya. “Tentu kita sebagai masyarakat lokal harus mempertimbangkan. Kalau negatifnya banyak, maka sudah seharusnya kita menolak,” tegasnya.

Melihat tentang apa yang menjadi kekhawatiran para pedagang sembako ini, Wendy sangat memahami. Karena akan memperlambat perputaran ekonomi di Berau, sebab sebagian besar keuntungannya dibawa di luar Berau.

Padahal, dampak investasi itu berkaitan dengan keuntungan, kelola, dan sistem perekrutan karyawan atau manajemen yang melibatkan masyarakat lokal. “Kalau ini kami melihat tidak seperti itu. Itulah yang menjadi pertimbangan kami di HIPMI, untuk mendampingi teman-teman dari pedagang, menolak masuknya brand nasional itu,” tuturnya.

Bagaimana jika pemerintah telah memberikan izin? Ditanya demikian, pria yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Berau periode 2019-2024 tersebut menjelaskan, pemerintah harus berani melarang pengoperasiannya dengan pertimbangan aspirasi pedagang lokal. “Pemerintah memang tidak bisa melarang masuknya investasi itu. Tapi, kalau memang sudah memiliki izin, harus dilarang beroperasi,” pungkasnya. (arp/udi)

 

Langsung Buka Empat Outlet

Halaman:

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X