TANJUNG REDEB – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Berau Fitrial Noor, meminta Pemkab Berau lebih bijak menyikapi masuknya jaringan toko swalayan nasional ke Kabupaten Berau.
Pria yang akrab disapa Pipit tersebut, sudah mengetahui santernya rencana masuknya ritel modern skala nasional itu sejak beberapa bulan lalu. Pemkab Berau pun disebutnya, tidak memiliki kewenangan untuk melarang masuknya investasi tersebut ke Berau. "Apalagi investasi tersebut juga melibatkan warga Berau sendiri dalam pelaksanaannya," katanya kepada Berau Post, Rabu (17/7).
Bagi konsumen yang ada di Berau, dia menyadari keberadaan toko swalayan nasional ini akan sangat menguntungkan. Sebab, harga barang yang dijual akan lebih bersaing dengan toko-toko swalayan lokal lainnya.
"Berdasarkan analogi bahwa pembeli yang membeli barang dari sebuah pabrik sebanyak 100 ton per bulan, tentu akan mendapatkan harga satuan lebih murah daripada pembeli yang hanya membeli 1 sampai 2 ton tiap bulan," jelasnya.
Namun Pipit turut memahami keresahan dan kekhawatiran pengusaha minimarket lokal dan pedagang-pedagang kecil di Berau. Karena jaringan swalayan tersebut langsung mendirikan 4 toko sekaligus di Tanjung Redeb. “Mungkin jika cuma satu yang masuk, dampaknya tidak terlalu signifikan. Tapi dengan masuknya satu ritel akan membuka kran bagi ritel lainnya masuk dan menyerbu Berau,” tuturnya.
Kondisi itu sudah terjadi di beberapa daerah, yang membawa dampak positif maupun negatif. Untuk itu, dirinya meminta Pemkab Berau harus bijak dalam menyikapi persoalan ini. Memilih keberadaan pengusaha besar yang jumlahnya tidak banyak, atau berpihak pada ratusan pedagang kecil dan menengah di Bumi Batiwakkal.
"Masyarakat Berau tentu juga punya pendapat beragam, karena sekali lagi ini menyentuh urusan sehari-hari masyarakat kita. Semoga pemerintah daerah bisa mengambil keputusan arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini," harapnya.
Sebelumnya, para pedagang sembako yang tergabung dalam Forum Pedagang Sembako Berau (FPSB), menyatakan penolakan masuknya salah satu jaringan swalayan nasional ke Kabupaten Berau.
Aksi penolakan itu dimantapkan dengan menggelar pertemuan para pemilik toko, minimarket, perwakilan distributor, hingga Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Berau Wendy Lie Jaya, di salah satu kafe di Jalan Pulau Sambit, Tanjung Redeb, Senin (15/7) lalu.
Dijelaskan Ketua FPSB Wahyu, masuknya brand ritel nasional tersebut, telah memunculkan kekhawatiran bagi para pedagang lokal. “Nanti pedagang lokal termasuk usaha-usaha kecil dan menengah akan mati, gara-gara kalah bersaing dengan brand nasional itu,” katanya kepada Berau Post usai pertemuan.
Tak hanya pedagang sembako, keresahan juga dirasakan pihak distributor yang ada di Berau. Salah satunya Jerico yang mewakili distributor lokal di Berau. Pasalnya, barang-barang yang dijual di swalayan nasional tersebut, disuplai langsung dari pusat dan tidak melalui distributor lokal.
Dampak lainnya, ujar dia, perputaran uang di Berau akan berkurang. Karena bisnis tersebut bersifat terpusat.
Sementara itu, Ketua HIPMI Berau, Wendy Lie Jaya menyampaikan, perjuangan para pedagang sembako tersebut sejalan dengan keberadaan HIPMI. Karena berkaitan dengan keresahan pengusaha muda lokal, yang khawatir tidak bisa berjaya di daerahnya sendiri.
Meskipun dalam hal ini pihaknya tak menolak adanya investasi yang ke Berau, tapi dirinya menginginkan investasi yang masuk lebih banyak menimbulkan efek positif daripada negatifnya. “Tentu kita sebagai masyarakat lokal harus mempertimbangkan. Kalau negatifnya banyak, maka sudah seharusnya kita menolak,” tegasnya.
Melihat tentang apa yang menjadi kekhawatiran para pedagang sembako ini, Wendy sangat memahami. Karena akan memperlambat perputaran ekonomi di Berau, sebab sebagian besar keuntungannya dibawa di luar Berau.
