TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bakal membangun sheet pile di Jalan Yos Sudarso dan Jalan P. Diguna, Kecamatan Tanjung Redeb. Pembangunan yang akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 201 Miliar itu akan dimulai akhir tahun 2019 ini dengan anggaran awal Rp 4 Miliar.
Bupati Berau, Muharram optimistis, proyek itu tidak akan mendapat penolakan dari masyarakat. Khususnya yang berada atau berdekatan langsung dengan lokasi pembangunan.
“Saya berkeyakinan aman. Apalagi nanti akan diperlihatkan animasi pembangunannya. Makanya mulai dianggarkan di ABT (anggaran belanja tambahan) 2019 ini Rp 4 Miliar. Untuk perencanaan dan DED (Detail Engineering Design) juga sudah ada,” katanya kepada Berau Post.
Di samping itu, pemerintah juga diterangkannya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar melalui RT, lurah, hingga camat. Meski belum secara menyeluruh, namun hingga saat ini dirinya melihat respons masyarakat cenderung positif.
Mengenai persoalan permintaan pembebasan lahan, karena sudah banyak bangunan rumah masyarakat yang berdiri di pinggiran sungai. Muharram menyebut pihaknya menginginkan tidak akan ada yang namanya pembebasan lahan.
“Yang ada boleh jadi santunan, karena mereka mungkin terpindahkan. Tapi memang di situ bukan peruntukannya untuk bangunan. Itu semua sebenarnya adalah bangunan liar,” tuturnya.
“Sesungguhnya di daerah situ adalah jalur hijau. Jadi hampir 90 persen tidak punya sertifikat,” sambungnya.
Dalam pembangunan turap tersebut, dirinya menjelaskan tidak akan berdampak pada rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggir badan jalan. Karena pembangunan hanya dilakukan di pinggir sungai.
Lokasi pengerjaan diungkapkannya berada di sekitar 25 hingga 30 meter dari badan Jalan Yos Sudarso dan P. Diguna. “Jadi rumah-rumah masyarakat yang di pinggir jalan tetap. Induknya (rumah, red) tidak terganggu. Hanya saja ekor (ujung rumah, red) saja yang kena. Dan panjangnya sheet pile nanti sekitar 1 Kilometer lebih,” terangnya.
Pembangunan ini pun diungkapkan Muharram, sebagai jawaban atas banyaknya komentar berbagai pihak yang menyebut bupati saat ini tidak bisa membangun. Padahal, hal tersebut menurutnya wajar apabila melihat anggaran yang ada di tahun-tahun sebelumnya minim.
“Wajar karena 2016 dan 2017 kita hanya 1,3 Triliun dan 1,4 Triliun. Sementara gaji pegawai hampir Rp 1 Triliun. Anggaran desa Rp 200 Miliar lebih. Apa yang mau kami bangun? Jadi wajar dong sejak anggaran sudah membaik kami akan membangun,” tandasnya. (arp/sam)
