TANJUNG REDEB - Bupati Berau Muharram menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) pengendalian inflasi 2019 yang digelar si Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (25/7) kemarin. Rakornas diikuti gubernur serta bupati/wali kota se Indonesia selaku ketua tim pengendali inflasi daerah (TPID). Rakoornas ini dibuka dan dipimpin Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Bupati Berau Muharram menilai, Rakornas yang mengusung tema Sinergi dan Inovasi Pengendalian Inflasi untuk Penguatan Ekonomi yang Inklusif, sangat penting untuk menginformasikan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Sehingga sinergisitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan seluruh stakholder-nya dalam upaya pengendalian inflasi semakin baik.
“Rakornas ini sangat penting dan ada beberapa arahan Wakil Presiden yang harus menjadi perhatian kita di daerah dalam pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Muharram menyampaikan, pemerintah daerah wajib untuk selalu memantau atau memonitoring setiap kenaikan harga. Namun bukan berarti setiap ada inflasi naik, maka beranggapan negatif. Selama terjadi kenaikan dalam ambang kewajaran itu masih baik. Begitu juga jika terjadi disflasi terlalu rendah juga tidak terlalu baik karena akan berdampak pada dunia usaha. Sehingga upaya pengendalian harga yang stabil berada pada standar inflasi yang ditargetkan.
“Ini yang diarahkan untuk menjadi perhatian kita di daerah dalam upaya mengontrol dan pengendalian inflasi,” jelas Muharram.
Terjadinya inflasi di daerah, lanjut Muharram, salah satunya berdampak dari sistem distribusi barang yang panjang. Sehingga menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar. Sehingga setiap daerah harus membuat kebijakan dalam pengendalian distribusi maupun produksi di daerah.
Pada prinsipnya, di Kabupaten Berau sejauh ini inflasi masih terkendali. Meskipun masih banyak barang yang masuk dibanding dari produksi Berau yang dibawa keluar daerah. Selama ini produksi Berau mayoritas hasil perkebunan dan pertambangan yang keluar. Padahal banyak potensi Berau yang juga bisa menopang daerah, seperti produksi pertanian maupun perikanan.
“Ini yang menjadi potensi kita untuk mendorong produksi daerah. Ini yang terus kita tingkatkan dan mendorong investasi pada sektor ini,” kata Muharram.
Diketahui, Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan sebagai provinsi dengan TPID terbaik atau berprestasi tahun 2019 (hms8/har)
