TANJUNG REDEB – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menyetujui pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2019, melalui rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi, Rabu (31/7) lalu.
Meski demikian, sejumlah fraksi juga memberikan beberapa catatan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Berau dalam pelaksanaan anggaran ke depannya.
Seperti disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Yunus, pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan yang ada, dengan memperhatikan administrasi yang aman dan terkendali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
Selain itu, ia meminta pemerintah mendukung penuh program yang bersifat jangka panjang, dengan mempercepat proses lelang proyek tahun jamak atau multiyears contract (MYC) yang sudah disepakati. Sehingga hasilnya bisa cepat dinikmati masyarakat luas.
“Kami juga mengharapkan pemerintah terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan aparatur sipil negera (ASN) yang handal. Termasuk pelaku usaha yang berkualitas yang dapat bersaing secara nasional dan global,” jelas Yunus.
Pemerintah kabupaten juga diharapkan dapat bersinergi memantau peningkatan mutu pelayanan di masyarakat.
Lanjut Yunus, Fraksi PKS juga mengapresiasi Pemkab Berau yang telah melakukan pembahasan Raperda APBD Perubahan 2019 melalui rapat-rapat kerja di DPRD Berau. Baik itu melalui rapat gabungan komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Berau bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) secara intensif.
“Fraksi PKS sangat mendukung apa yang sudah dibahas dan disepakati DPRD dengan eksekutif dalam rapat pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2019," katanya. (adv/har)
