TANJUNG REDEB - Memiliki capaian kinerja terbaik dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebanyak 15 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau menerima penghargaan Bupati Berau.
Penghargaan diserahkan langsung Bupati Berau, Muharram, di sela kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah, kerja sama Pemkab Berau dengan Biro Organisasi Setprov Kalimantan Timur, di Balai Mufakat Tanjung Redeb, Rabu (7/8).
Adapun 15 OPD penerima penghargaan di antaranya, Inspektorat memperoleh nilai 94,46 dengan predikat AA, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dengan nilai 84,05 predikat A.
Sementara 13 OPD memperoleh predikat BB masing-masing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, Dinas Perumahan dan Kawanan Pemukiman (DPKP), Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Bupati Berau, Muharram memberikan apresiasi atas capaian kinerja dari seluruh OPD. Utamanya OPD dengan capaian nilai tertinggi dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Muharram berharap, penghargaan yang diberikan menjadi motivasi untuk lebih baik dapat capaian kinerja, dengan target akhir memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat.
Adapun OPD yang belum menerima penghargaan diharapkan dapat terus terpacu melakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga semua bisa memperoleh predikat tertinggi.
Utamanya instansi yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kecamatan dan kelurahan atau kampung. “Saya ucapkan selamat dan ini menjadi motivasi bagi kita, untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Dengan capaian nilai hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah minimal berpredikat B disampaikan Bupati Muharram yang mengutip dari penjelasan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menunjukkan bahwa antara program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah tersinkronkan dengan baik.
Hal ini ditegaskan Muharram harus diseriusi setiap OPD agar mencapai predikat terbaik. “Jadi minimal itu mendapat predikat B atau baik, artinya antara program dan kegiatan nyambung, apalagi bisa predikat BB hingga berpredikat AA,” tegasnya.
Bupati Muharram berharap seluruh OPD dapat menunjukkan kinerja terbaik dengan target peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Berau ditegaskannya telah menyusun rancangan penerapan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja yang setelah dituntaskan akan mulai diterapkan pada tahun 2020 mendatang. “Penerapan tunjangan berbasis kinerja ini bukan keinginan bupati, tapi ini penerapan dari peraturan yang memang harus dilakukan,” tandasnya.
Sementara Kepala Biro Organisasi Setprov Kaltim, Rozani Erawadi mengatakan, untuk Kabupaten Berau dalam nilai evaluasi SAKIP memperoleh nilai 60,05 menunjukkan predikat B. Hal ini dikatakannya menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Berau sudah baik.
Meskipun dikatakannya, masih ada yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, untuk kepentingan SAKIP. Tentu dalam setiap hasil ada evaluasi, masukan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti untuk menjadi lebih baik. “Berau sudah mendapat B, hal ini menggambarkan SAKIP yang baik,” katanya. (hms7/sam)
