TANJUNG REDEB – Tim pengawasan dan pengendalian harga eceran tertinggi, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 kilogram sudah mulai menjalankan tugasnya. Terhitung sejak Rabu (7/8), tim melakukan pengawasan ke seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di empat kecamatan terdekat serta melakukan pemantauan keliling.
Kepala Bagian Ekkonomi Sekretariat Daerah, Kamarudin menyampaikan, setelah dilakukan sosialisasi beberapa waktu lalu ke masyarakat dan SPBU serta para pengusaha, akhirnya tim terpadu mulai melakukan pengawasan. “Jadi di setiap SPBU ditetapkan para pengawas yang terdiri dari TNI/Polri, Satpol PP dan Dishub. Sudah mulai efektif lah pengawasannya,” ujarnya.
Dari hasil pengawasan, terlihat perubahan di setiap SPBU. Kamarudin mengatakan bahwa sejak diterapkan pengawasan ini, tidak terlihat lagi antrean panjang yang terjadi di SPBU. “Kita harapkan kondisi ini bisa terus berlangsung. Sehingga distribusi BBM ini bisa tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam pengawasan ini, tim dibentuk dalam tiga pembagian waktu kerja atau shift, masing-masing shift dijaga selama 8 jam. “Pengawasan ini dilakukan 24 jam penuh. Kalau SPBU masih memiliki stok BBM, ya bisa saja buka 24 jam juga. Dengan diawasi penuh ini, kita harap tidak ada lagi penyelewengan BBM,” jelasnya.
Pembentukan tim terpadu ini sendiri melihat persoalan distribusi BBM yang selama masih mengalami kendala. Di mana masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan jatah bahan bakar fosil ini di SPBU karena kehabisan.
Bupati Berau, Muharram menyampaikan, secara hitung-hitungan kuota BBM yang masuk ke Berau dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat. Di mana setiap harinya Pertamina menyuplai BBM dengan total 110 kiloliter untuk 5 SPBU yang beroperasi.
Namun jumlah ini tak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Masih sering terjadi kelangkaan BBM bahkan hingga berhari-hari. “Kita harap dengan adanya tim terpadu ini bisa menormalkan distribusi BBM kita,” katanya.
Sementara dalam mengatasi persoalan distribusi BBM ke kampung-kampung, Muharram mengarahkan agar program Pertamina dengan membentuk sub penyalur bisa ditangkap oleh pemerintah kecamatan ataupun kampung. “Untuk kampung atau kecamatan yang belum memiliki SPBU atau APMS bisa membentuk sub penyalur ini. Nanti akan diberikan distribusi hingga 3000 liter BBM,” pungkasnya. (hms5/sam)
