TANJUNG REDEB – Bupati Berau Muharram, membuka focus group discussion satu data untuk kebijakan tepat sasaran, di Hotel Palmy, Selasa (13/8). Kegiatan ini merupakan sinergitas antara Pemkab Berau dengan Badan Pusat Statistis (BPS) dalam menyusun data statistik Berau dalam angka.
Bupati Muharram mengatakan, Pemkab Berau sangat memerlukan data dari BPS. "Data yang dimiliki oleh BPS merupakan informasi yang bermanfaat, sebagai acuan penentuan kebijakan. Data memang tidak secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun dengan data yang akurat, pemerintah bisa melaksanakan program dan layanan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya.
"Yang jadi masalah, muncul data, misalnya tahun 2014, tentang pendapatan per kapita, padahal kami (Pemkab Berau) membutuhkan data pendapatan per kapita tahun 2018. Sementara kami memerlukan data itu untuk melihat dan memprediksi, apakah pendapatan ini meningkat atau menurun, karena akan berpengaruh pada kebijakan ekonomi yang kami ambil," jelasnya.
Selain menjadi acuan dalam penerapan kebijakan, Pemkab Berau juga memerlukan informasi yang akurat dan terbaru untuk melihat capaian kinerja pemerintah daerah. Juga menjadi bahan evaluasi.
Persoalan lain kata Muharram, BPS merupakan instansi vertikal. "Saat kami membutuhkan informasi terbaru, ternyata tidak ada dalam mata anggaran BPS. Karena seluruh kegiatan BPS dianggarkan oleh pemerintah pusat," kata Muharram.
Salah satunya adalah data mengenai tingkat inflasi. Pemkab Berau tidak memiliki data inflasi dan selama ini data inflasi mengacu pada data inflasi yang dimiliki Pemprov Kaltim atau data dari Kota Tarakan yang dianggap lebih dekat, memiliki kesamaan karakteristik.
Meski demikian, Berau tetap tidak memiliki data inflasi yang realistis. “Teman-teman di OPD juga saya harapkan bisa memberikan masukan dalam penyusunan ini. Sehingga menghasilkan data yang benar-benar akurat,” pungkasnya. (hsm5/sam)
