TANJUNG REDEB- Padatnya aktivitas pelayaran di alur sungai, dinilai sebagai salah satu potensi pendapatan daerah. Sayang, menurut anggota Komisi II DPRD Berau, potensi tersebut belum mampu dimaksimalkan Pemkab Berau.
Untuk itu, politikus Partai NasDem tersebut mengusulkan, Pemkab Berau bisa menyusun regulasi guna penarikan retribusi alur sungai. Apalagi, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga ratusan miliar, hasil penarikan retribusi dari kapal yang melintas. "Akhir 2017 lalu perusahaan daerah di Kalsel mampu mendapat Rp 400 miliar dari penarikan retribusi itu," katanya kepada Berau Post, baru-baru ini.
Alur sungai di Berau disebutnya, sudah menjadi jalur lalu lintas utama berbagai jenis kapal. Termasuk ponton pengangkut batu bara.
"Itu terus meningkat volume tongkang batu bara dan kapal kargo yang melintas. Nanti perusahaan daerah yang menjalankannya merupakan, dijadikan konsorsium dengan pihak ketiga," ucapnya.
Di tempat terpisah, Wakil Bupati Agus Tantomo melihat usulan tersebut sangat baik. Dengan membentuk perusahaan daerah yang menggandeng pihak ketiga, semisal PT Pelindo.
Nantinya, setiap kapal yang melintas akan dikenakan penarikan retribusi. "Perusda bisa masuk di situ, dengan menggandeng kontraktor seperti Pelindo. Kemudian yang memanfaatkan (melintasi sungai, red) itu bayar," tuturnya.
Namun untuk mewujudkan rencana itu, masih butuh proses cukup panjang. Pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu, untuk melihat risikonya. "Kalau pemerintah mau membentuk perusda, harus mengambil risiko terendah. Lihat dari prospek bidang kerjanya bagaimana, baru ditindaklanjuti," katanya.
Selain itu, kewenangan pengelolaan alur sungai, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten semata. pemerintah provinsi dan pusat juga punya kewenangan di sana. "Jadi kalau nanti berjalan, hasilnya (pendapatan) akan dibagi tiga," ucapnya. (arp/udi)
