MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 18 Agustus 2019 09:30
Cari Sumber PAD Baru, Alur Sungai Mau Ditarik Retribusi

Dewan Usulkan Penarikan Retribusi Alur Sungai

POTENSI PAD: Aktivitas pelayaran di sungai, dinilai mampu menjadi sumber PAD baru bagi Berau.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Padatnya aktivitas pelayaran di alur sungai, dinilai sebagai salah satu potensi pendapatan daerah. Sayang, menurut anggota Komisi II DPRD Berau, potensi tersebut belum mampu dimaksimalkan Pemkab Berau.

Untuk itu, politikus Partai NasDem tersebut mengusulkan, Pemkab Berau bisa menyusun regulasi guna penarikan retribusi alur sungai. Apalagi, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga ratusan miliar, hasil penarikan retribusi dari kapal yang melintas. "Akhir 2017 lalu perusahaan daerah di Kalsel mampu mendapat Rp 400 miliar dari penarikan retribusi itu," katanya kepada Berau Post, baru-baru ini.

Alur sungai di Berau disebutnya, sudah menjadi jalur lalu lintas utama berbagai jenis kapal. Termasuk ponton pengangkut batu bara.

"Itu terus meningkat volume tongkang batu bara dan kapal kargo yang melintas. Nanti perusahaan daerah yang menjalankannya merupakan, dijadikan konsorsium dengan pihak ketiga," ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Agus Tantomo melihat usulan tersebut sangat baik. Dengan membentuk perusahaan daerah yang menggandeng pihak ketiga, semisal PT Pelindo.

Nantinya, setiap kapal yang melintas akan dikenakan penarikan retribusi. "Perusda bisa masuk di situ, dengan menggandeng kontraktor seperti Pelindo. Kemudian yang memanfaatkan (melintasi sungai, red) itu bayar," tuturnya.

Namun untuk mewujudkan rencana itu, masih butuh proses cukup panjang. Pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu, untuk melihat risikonya. "Kalau pemerintah mau membentuk perusda, harus mengambil risiko terendah. Lihat dari prospek bidang kerjanya bagaimana, baru ditindaklanjuti," katanya.

Selain itu, kewenangan pengelolaan alur sungai, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten semata. pemerintah provinsi dan pusat juga punya kewenangan di sana. "Jadi kalau nanti berjalan, hasilnya (pendapatan) akan dibagi tiga," ucapnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Selasa, 25 Februari 2020 11:28

Kakam Mundur, Talisayan Pilkakam PAW

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kampung Talisayan, Kecamatan Talisayan, akan menggelar…

Selasa, 25 Februari 2020 11:25

Musda KNPI Paling Lambat April

TANJUNG REDEB - Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda…

Selasa, 25 Februari 2020 11:23

Mantan Dirut IPB Ajukan Kasasi

TANJUNG REDEB – Upaya hukum banding terdakwa perkara tindak pidana…

Selasa, 25 Februari 2020 11:20

Layanan Jampersal Berlaku Lagi

TANJUNG REDEB – Kabar baik bagi ibu hamil yang hendak…

Senin, 24 Februari 2020 14:23

Maling Satroni Perumahan Guru

SEGAH – Penghuni perumahan guru SD 001 Tepian Buah, Kecamatan…

Senin, 24 Februari 2020 14:21

Musda Dibatalkan, Tiga Kubu KNPI Bersatu

TANJUNG REDEB – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda…

Senin, 24 Februari 2020 14:20

Tarik Investasi melalui Pengelolaan Mangrove

TANJUNG REDEB – Potensi investasi, tak melulu dilakukan dengan mengeruk…

Senin, 24 Februari 2020 14:19

Akbar Tandjung Beri Isyarat

TANJUNG REDEB – Isu diskresi mewarnai rencana pelaksanaan musyawarah daerah…

Sabtu, 22 Februari 2020 19:21

Pemanfaatan Dermaga Batu-Batu Belum Maksimal

GUNUNG TABUR - Pembangunan Dermaga di Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung…

Sabtu, 22 Februari 2020 19:19

Amankan Burung Enggang dari Warga

TELUK BAYUR - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers