MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Minggu, 18 Agustus 2019 09:30
Cari Sumber PAD Baru, Alur Sungai Mau Ditarik Retribusi

Dewan Usulkan Penarikan Retribusi Alur Sungai

POTENSI PAD: Aktivitas pelayaran di sungai, dinilai mampu menjadi sumber PAD baru bagi Berau.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Padatnya aktivitas pelayaran di alur sungai, dinilai sebagai salah satu potensi pendapatan daerah. Sayang, menurut anggota Komisi II DPRD Berau, potensi tersebut belum mampu dimaksimalkan Pemkab Berau.

Untuk itu, politikus Partai NasDem tersebut mengusulkan, Pemkab Berau bisa menyusun regulasi guna penarikan retribusi alur sungai. Apalagi, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga ratusan miliar, hasil penarikan retribusi dari kapal yang melintas. "Akhir 2017 lalu perusahaan daerah di Kalsel mampu mendapat Rp 400 miliar dari penarikan retribusi itu," katanya kepada Berau Post, baru-baru ini.

Alur sungai di Berau disebutnya, sudah menjadi jalur lalu lintas utama berbagai jenis kapal. Termasuk ponton pengangkut batu bara.

"Itu terus meningkat volume tongkang batu bara dan kapal kargo yang melintas. Nanti perusahaan daerah yang menjalankannya merupakan, dijadikan konsorsium dengan pihak ketiga," ucapnya.

Di tempat terpisah, Wakil Bupati Agus Tantomo melihat usulan tersebut sangat baik. Dengan membentuk perusahaan daerah yang menggandeng pihak ketiga, semisal PT Pelindo.

Nantinya, setiap kapal yang melintas akan dikenakan penarikan retribusi. "Perusda bisa masuk di situ, dengan menggandeng kontraktor seperti Pelindo. Kemudian yang memanfaatkan (melintasi sungai, red) itu bayar," tuturnya.

Namun untuk mewujudkan rencana itu, masih butuh proses cukup panjang. Pihaknya harus melakukan kajian terlebih dulu, untuk melihat risikonya. "Kalau pemerintah mau membentuk perusda, harus mengambil risiko terendah. Lihat dari prospek bidang kerjanya bagaimana, baru ditindaklanjuti," katanya.

Selain itu, kewenangan pengelolaan alur sungai, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten semata. pemerintah provinsi dan pusat juga punya kewenangan di sana. "Jadi kalau nanti berjalan, hasilnya (pendapatan) akan dibagi tiga," ucapnya. (arp/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:18

MASIH BANYAK NGANGGUR..!! Jumlah Pencaker dan Lowongan Kerja Tak Sebanding

TANJUNG REDEB - Jumlah pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Berau…

Sabtu, 21 September 2019 11:16

Meski Berkabut Asap, Aktivitas Pelayaran Tetap Normal

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini kabut asap masih menyelimuti…

Sabtu, 21 September 2019 11:15

Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks

TANJUNG REDEB - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau…

Sabtu, 21 September 2019 11:14

Stok Blangko KTP-el Menipis

TANJUNG REDEB - Layanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)…

Jumat, 20 September 2019 17:46

Bencana Asap Sudah Meresahkan, tapi Belum Masuk Kategori Darurat

KABUT asap yang menyelimuti langit Berau beberapa hari terakhir, belum…

Jumat, 20 September 2019 17:45

Subuh Nyolong Motor, Pagi Langsung Ditangkap

TANJUNG REDEB- Sumpeknya suasana di dalam penjara, tak cukup membuat…

Jumat, 20 September 2019 17:42

UMKM Juga Kena Dampak Kabut Asap

KARHUTLA atau kebakaran hutan dan lahan yang belum bisa diatasi,…

Jumat, 20 September 2019 17:41

Malam Padam, Siang Berkobar Lagi

SEGAH– Pemkab Berau benar-benar serius menangani persoalan kebakaran hutan dan…

Jumat, 20 September 2019 17:40

Prabowo Restui Muharram

TANJUNG REDEB - Bakal calon bupati yang diusung Partai Keadilan…

Kamis, 19 September 2019 17:59

Bangun Koalisi Menguntungkan

TANJUNG REDEB – Tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*