TANJUNG REDEB - Pembangunan kampung di Kabupaten Berau mengalami pertumbuhan yang begitu cepat. Tidak hanya pembangunan infrastruktur yang didukung dengan program alokasi dana kampung (ADK) dari anggaran kabupaten maupun dana desa dari pemerintah pusat.
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus terpacu, salah satunya melalui Pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Tercatat, hingga pertengahan tahun 2019 sudah 83 BUMK terbentuk, tumbuh signifikan dari tahun 2016 lalu yang baru terbentuk 24 BUMK.
Selain didukung dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Pembangunan kampung yang cepat juga didorong dengan peran pendamping kampung, baik peran pejuang sigap sejahtera yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Berau, maupun tenaga Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang merupakan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir menjelaskan, pembangunan kampung di Kabupaten Berau terus meningkat. Saat ini, satu kampung sudah berstatus mandiri, 23 kampung berstatus maju dan selebihnya berstatus berkembang dan tertinggal yang tersisa 20 kampung.
“Ke depan ini yang menjadi target kami agar tidak lagi ada kampung yang berstatus tertinggal,” ungkapnya dalam rapat evaluasi dan progres program Sigap Sejahtera bersama stakeholder terkait di Meeting Room Hotel Bumi Segah Tanjung Redeb, Selasa (27/8).
Sementara Bupati Berau, Muharram dalam arahannya mengharapkan peran pejuang sigap, sarjana pendamping kampung agar lebih dimaksimalkan dalam mempercepat pembangunan kampung. Tidak hanya berperan dalam memberikan pendampingan pemerintahan kampung maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, pejuang sigap diharapkan bergandeng tangan dengan pendamping P3MD lebih optimal dalam berbagai program pendampingan kepada masyarakat.
Beberapa tugas penting pendamping kampung disampaikan bupati di antaranya menjalankan fungsi memfasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis.
Pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa, demokratisasi desa, kaderisasi desa, pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa, pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan atau antardesa.
Hingga fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan seta pelatihan dan advokasi hukum, fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.
Fasilitasi pembentukan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Serta fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan. “Peran pejuang sigap harus lebih luas lagi dalam mendorong pembangunan kampung,” tegasnya.
Program sigap sejahtera yang telah menjadi percontohan secara nasional diharapkan Muharram dapat terus berlanjut di Kabupaten Berau, sehingga pembangunan kampung akan lebih pesat lagi.
Namun evaluasi juga harus terus dilakukan agar peran sigap sejahtera dapat lebih maksimal setiap tahunnya. Sigap sejahtera merupakan program Pemkab Berau bekerjasama dengan PT Berau Coal, Universitas Gadjah Mada, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) yang terafiliasi dengan The Nature Conservancy (TNC) Indonesia. (hms20/sam)
