TANJUNG REDEB - Sesuai instruksi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, bahwa anggaran dana desa harus dioptimalkan. Salah satunya untuk pembentukan badan usaha milik desa atau Bumdes.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir mengatakan, di Kabupaten Berau, saat ini sudah ada 83 kampung yang mendirikan Bumdes. Bumdes yang sudah berdiri ada yang sudah berjalan. “Tapi ada juga yang belum maksimal,” kata Ilyas, kepada Berau Post, Kamis (29/8).
Dijelaskannya, Bumdes yang sudah berdiri itu bergerak di berbagai bidang. Seperti pengolahan sampah, pengelolaan pasar, PDAM, listrik kampung, ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata.
Menurut dia, agar kampung berkembang, pemerintahan kampung perlu mendirikan Bumdes. Dengan adanya Bumdes, perkembangan ekonomi di kampung akan meningkat. Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Sebab, Bumdes sebagai tempat pemberdayaan masyarakat kampung.
“Jika Bumdes berdiri, maka masyarakat bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan. Dan bisa mengembangkan ekonomi di kampung tersebut,” katanya.
Dikatakannya, salah satu kendala utama masih adanya kampung yang belum membentuk Bumdes yakni masalah sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola Bumdes itu. Sehingga perlu ada upaya dalam memberikan pendampingan bagi mereka secara terus menerus agar Bumdes dapat terealisasi.
Di sisi lain, Bumdes yang telah berdiri juga ada yang belum maksimal. Seperti belum bisa memaksimalkan anggaran dana kampung untuk pengembangan ekonomi. “Hal itu dapat dilihat dari penyerapan dana ADK yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Tetapi pengajuan dari Bumdes ada yang kapasitas usaha kecil,” kata Ilyas. (*/sgp/har)
