Mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem, nama H Liliansyah pun disebut-sebut bakal memanaskan bursa bakal calon (balon) yang akan diusung NasDem pada Pilkada Berau 2020 nanti.
ARI PUTRA,Tanjung Redeb
Dalam perpolitikan Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – nama H Liliansyah sudah tak asing. Dia pernah mengemban amanah masyarakat Berau untuk duduk di DPRD Berau, termasuk menjadi calon wakil bupati Berau periode 2010-2015 lalu. Sehingga kini, namanya pun turut disebut-sebut bakal maju pada Pilkada Berau tahun depan.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Haji Lili tersebut, memilih menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan partai. Apakah nanti akan ditunjuk untuk maju, atau diminta untuk mendukung calon yang diusung NasDem dari belakang layar. “Sebagai orang yang telah memilih jalur politik, maka apapun keputusan partai siap dilaksanakan. Karena loyalitas pada partai adalah kewajiban,” katanya kepada Berau Post, Sabtu (31/8).
Dirinya memang tak menampik ada beberapa pihak yang mendorongnya untuk maju. Namun, ia kembali menegaskan, keputusan akhir ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem.
Haji Lili menuturkan, setelah menjadi calon pada Pilkada Berau 2010, keinginan untuk tampil kembali memang masih ada. “Cuma sekali lagi, saya taat dan patuh pada aturan partai yang telah digariskan,” ucapnya.
“Intinya, diminta atau tidak diminta partai, tetap siap. Apalagi oleh masyarakat banyak. Demi Bumi Batiwakkal yang tercinta,” tambahnya.
Saat ini, Haji Lili menyebut dirinya siap secara mental apabila ditunjuk. Bahkan dirinya sudah mempersiapkan visi dan misi jika diberi amanah partai nantinya, dengan memperhatikan kondisi Berau saat ini. Visi dan misinya pun disebutnya bukan sebatas retorika semata.
Di sisi lain, Haji Lili yang terus memperhatikan dinamiki perpolitikan Berau jelang pilkada 2020, justru memprediksi pesta demokrasi hanya dimeriahkan dua pasangan calon. Bahkan opsi terburuk, hanya melahirkan satu pasangan calon yang akan melawan kotak kosong. Sebab disebutnya, masa kepemimpinan periode mendatang hanya berlangsung selama tiga tahun, yakni hingga 2024. Sebab bila tidak ada revisi undang-undang, maka tahun 2024 akan dilakukan pemilu serentak di seluruh Indonesia.
“Karena orang mau berpikir ke depan juga. Sebab masa jabatan bupati terpilih hasil pilkada 2020 hanya tiga tahun lebih saja,” katanya. (*/bersambung/udi)
