MANAGED BY:
KAMIS
20 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 11 September 2019 18:50
PNS ‘Malas’ Terancam Pemecatan
PENILAIAN BERBASIS KINERJA: Puluhan pegawai di jajaran Pemkab Berau ketika mengikuti apel pagi di halaman kantor bupati beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Pemotongan tunjangan terus diberlakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Berau, yang kerap bolos bekerja.

Dikatakan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, pemotongan tunjangan bagi oknum PNS ‘malas’ sudah lama diterapkan. Yakni sejak seluruh pegawai diwajibkan absen sidik jari menggunakan mesin fingerprint.

Ia menuturkan, PNS memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Terlebih PNS yang berada di bagian pelayanan.

Bahkan, bagi PNS ‘malas’, yang tak bisa bekerja maksimal, ancamannya hingga pemecatan. Sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 30/2019 tentang penilaian kinerja PNS. Salah satu poin yang dalam aturan yang ditandatangani Presiden pada 26 April lalu tersebut, adalah soal pemberhentian PNS. Dalam aturan tersebut, PNS tidak hanya diberi penghargaan maupun diangkat ke posisi jabatan yang lebih tinggi, tapi juga bisa diberhentikan.

Penghargaan dan hukuman tersebut diberikan berdasarkan pantauan kinerja berkala. Hal itu dilakukan pejabat penilai kinerja PNS terhadap para abdi negara. Setiap PNS wajib mengikuti pengukuran kinerja tersebut.

“Tolok ukur yang dijadikan penilaian kinerja PNS, salah satunya perilaku kerja. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja PNS. Dengan bobot penilaian 60 persen,” katanya kepada Berau Post kemarin (10/9).

Nilai tersebut nantinya dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja. Dari hasil penilaian tersebut, PNS yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik selama dua tahun berturut-turut, dapat diberikan penghargaan, berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi pada instansinya. Namun jika sebaliknya, PNS yang bersangkutan bisa direkomendasikan untuk dipecat.

“Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier," ungkapnya. (*/hmd/udi)


BACA JUGA

Kamis, 20 Februari 2020 06:08

SKD CPNS Selesai, 95 Peserta Langsung Gugur

TANJUNG REDEB – Tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai…

Kamis, 20 Februari 2020 06:03

Butuh Perbaikan Akses Menuju Air Terjun

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, bersama Wakil…

Kamis, 20 Februari 2020 05:56

Kurir Sabu Divonis Seumur Hidup

TANJUNG REDEB - Lima terdakwa perkara penyalahgunaan sabu-sabu 6 kilogram…

Rabu, 19 Februari 2020 12:30

Duit Negara Rp 11,9 Miliar Dijejer, Hasil Sitaan Kasus Ini...

TANJUNG REDEB - Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau, mengeksekusi uang pengganti…

Rabu, 19 Februari 2020 12:30

Penyerahan Syarat Dukungan Calon Perseorangan Dibuka

TANJUNG REDEB – Penyerahan syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan…

Rabu, 19 Februari 2020 12:29

Ingin Melihat Pengelolaan Lingkungan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menerima kunjungan Wakil Duta…

Selasa, 18 Februari 2020 15:50

Dianggap Sesepuh Dayak, Disebut yang Pertama Kunjungi Pelosok

Bertemu dan menyapa masyarakat di Kecamatan Segah, jadi agenda terakhir…

Selasa, 18 Februari 2020 15:49

Terlambat Dianggap Tidak Hadir

TANJUNG REDEB – Tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai…

Selasa, 18 Februari 2020 15:49

Permudah Akses Internet, Pasang VSAT di 23 Titik

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini, masih ada beberapa wilayah…

Selasa, 18 Februari 2020 15:44

Data Penduduk Dianggap Pelengkap Demokrasi

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menegaskan, keakuratan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers