MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 11 September 2019 18:50
PNS ‘Malas’ Terancam Pemecatan
PENILAIAN BERBASIS KINERJA: Puluhan pegawai di jajaran Pemkab Berau ketika mengikuti apel pagi di halaman kantor bupati beberapa waktu lalu.

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Pemotongan tunjangan terus diberlakukan kepada seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemkab Berau, yang kerap bolos bekerja.

Dikatakan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, pemotongan tunjangan bagi oknum PNS ‘malas’ sudah lama diterapkan. Yakni sejak seluruh pegawai diwajibkan absen sidik jari menggunakan mesin fingerprint.

Ia menuturkan, PNS memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Terlebih PNS yang berada di bagian pelayanan.

Bahkan, bagi PNS ‘malas’, yang tak bisa bekerja maksimal, ancamannya hingga pemecatan. Sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 30/2019 tentang penilaian kinerja PNS. Salah satu poin yang dalam aturan yang ditandatangani Presiden pada 26 April lalu tersebut, adalah soal pemberhentian PNS. Dalam aturan tersebut, PNS tidak hanya diberi penghargaan maupun diangkat ke posisi jabatan yang lebih tinggi, tapi juga bisa diberhentikan.

Penghargaan dan hukuman tersebut diberikan berdasarkan pantauan kinerja berkala. Hal itu dilakukan pejabat penilai kinerja PNS terhadap para abdi negara. Setiap PNS wajib mengikuti pengukuran kinerja tersebut.

“Tolok ukur yang dijadikan penilaian kinerja PNS, salah satunya perilaku kerja. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja PNS. Dengan bobot penilaian 60 persen,” katanya kepada Berau Post kemarin (10/9).

Nilai tersebut nantinya dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja. Dari hasil penilaian tersebut, PNS yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik selama dua tahun berturut-turut, dapat diberikan penghargaan, berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi pada instansinya. Namun jika sebaliknya, PNS yang bersangkutan bisa direkomendasikan untuk dipecat.

“Tujuan penilaian kinerja adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier," ungkapnya. (*/hmd/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 11:18

MASIH BANYAK NGANGGUR..!! Jumlah Pencaker dan Lowongan Kerja Tak Sebanding

TANJUNG REDEB - Jumlah pencari kerja (Pencaker) di Kabupaten Berau…

Sabtu, 21 September 2019 11:16

Meski Berkabut Asap, Aktivitas Pelayaran Tetap Normal

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini kabut asap masih menyelimuti…

Sabtu, 21 September 2019 11:15

Antisipasi Penyebaran Berita Hoaks

TANJUNG REDEB - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau…

Sabtu, 21 September 2019 11:14

Stok Blangko KTP-el Menipis

TANJUNG REDEB - Layanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)…

Jumat, 20 September 2019 17:46

Bencana Asap Sudah Meresahkan, tapi Belum Masuk Kategori Darurat

KABUT asap yang menyelimuti langit Berau beberapa hari terakhir, belum…

Jumat, 20 September 2019 17:45

Subuh Nyolong Motor, Pagi Langsung Ditangkap

TANJUNG REDEB- Sumpeknya suasana di dalam penjara, tak cukup membuat…

Jumat, 20 September 2019 17:42

UMKM Juga Kena Dampak Kabut Asap

KARHUTLA atau kebakaran hutan dan lahan yang belum bisa diatasi,…

Jumat, 20 September 2019 17:41

Malam Padam, Siang Berkobar Lagi

SEGAH– Pemkab Berau benar-benar serius menangani persoalan kebakaran hutan dan…

Jumat, 20 September 2019 17:40

Prabowo Restui Muharram

TANJUNG REDEB - Bakal calon bupati yang diusung Partai Keadilan…

Kamis, 19 September 2019 17:59

Bangun Koalisi Menguntungkan

TANJUNG REDEB – Tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*