TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Berau, Ilyas Natsir minta pemerintah kampung tak hanya manfaatkan Alokasi Dana Kampung (ADK) sekadar untuk infrastruktur jalan, tapi juga dalam menyehatkan masyarakat.
Salah satunya dengan menyediakan anggaran untuk pencegahan stunting, yakni kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun dengan menyediakan pos pelayanan terpadu (Posyandu).
“Apalagi persoalan kesehatan juga salah satu empat prioritas yang harus dianggarkan dalam ADK,” ujarnya diwawancara, Selasa (17/9).
Bahkan dijelaskannya, intervensi pencegahan stunting hingga ke kampung telah termuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang pedoman penggunaan transfer ke daerah dan dana kampung untuk mendukung kegiatan intervensi pencegahan stunting.
Hal ini pun juga didukung oleh Bupati Berau Muharram. Ilyas menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah daerah (Pemda) telah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) pada masyarakat kurang mampu di masing-masing kampung.
Tujuannya adalah untuk masyarakat miskin yang memiliki penyakit agar sekiranya dapat terbantu dengan dana tersebut. “Setiap kampung itu ada yang dibantu, namun tidak semuanya. Hanya yang dirasa miskin,” pungkasnya. (*/sgp/sam)
