MANAGED BY:
RABU
08 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

EKONOMI

Minggu, 29 September 2019 08:52
Registrasi Apindo Jadi Kewajiban

Bagi Perusahaan yang Ingin Mengurus SIO, PP, dan PKB

ASOSIASI PENGUSAHA: Ketua Harian Apindo Berau HM Al Hamid (dua kiri), bersama Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo (tiga kanan), usai mengikuti sebuah kegiatan di Balikpapan, Jumat (27/9).

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB- Gubernur Kaltim Isran Noor, telah menerbitkan edaran Nomor 560/4665/B.Kesra/2019, tentang keanggotaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Edaran yang berdasar dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28/2014, tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan (PP), serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, menyatakan bahwa format pengajuan dari perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja di daerah, wajib mencantumkan nomor keanggotaan Apindo. “Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim juga sudah meneruskan edaran gubernur tersebut ke perusahaan-perusahaan,” ujar Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo, saat diwawancara Berau Post melalui sambungan telepon kemarin (28/9).

Sebab menurut Slamet, masih banyak perusahaan di Kaltim, termasuk di Berau, yang belum tercatat sebagai anggota Apindo. Untuk itu, Slamet meminta perusahaan-perusahaan yang belum tercatat di Apindo, agar mengurus keanggotaannya. “Sekarang memang banyak yang belum (terdaftar di Apindo). Edarannya juga baru bulan kemarin,” terangnya.

Dijelaskannya, jika perusahaan tidak tercatat dalam keanggotaan Apindo, maka tidak akan bisa mengurus surat izin operasional (SIO), peraturan perusahaan (PP), dan perjanjian kerja bersama (PKB). Sebab, salah satu syarat mengurus hal-hal tersebut, adalah mencantumkan nomor registrasi keanggotaan di Apindo, KTA atau fotokopi KTA.

“Nanti Ketua Apindo Berau akan berkoordinasi dengan dinas, untuk disosialisasikan ke perusahaan-perusahaan agar menjalankan edaran gubernur ini,” terangnya.

Selama ini, pengurus Apindo yang tergabung dalam dewan pengupahan daerah, tripartit, dan tim deteksi dini, sudah banyak membantu perusahaan dalam penyelesaian persoalan dengan tenaga kerja. “Yang paling menguras energi, saat membahas UMP (upah minimum provinsi), UMK, dan UMSK,” terangnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 18 Juni 2020 20:00

Harga Emas Semakin Kinclong

TANJUNG REDEB – Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat…

Kamis, 18 Juni 2020 19:56

Stok Beras Bulog Melimpah

TANJUNG REDEB – Pandemi Covid-19 membuat produksi beras tahun ini…

Sabtu, 13 Juni 2020 19:41

Harga Kebutuhan Dapur Kian Stabil

TELUK BAYUR – Jika beberapa pekan lalu tepatnya saat Hari…

Jumat, 12 Juni 2020 19:17

Harga Naik, Pembeli Menurun

TANJUNG REDEB – Pandemi Covid-19 membuat tingkat pembelian emas di…

Selasa, 09 Juni 2020 19:37

Pangan di Berau Aman

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Berau Fattah Hidayat,…

Jumat, 05 Juni 2020 20:06

Harga Sayur di Pasar Berangsur Turun

TANJUNG REDEB – Harga kebutuhan pokok seperti bawang merah hingga…

Rabu, 03 Juni 2020 08:34

Harga Bahan Pokok Belum Stabil

TANJUNG REDEB - Pascalebaran Idulfitri 1441 H, harga sejumlah bahan…

Rabu, 27 Mei 2020 19:16

Ayam Boiler Tembus Rp 40 Ribu

TANJUNG REDEB – Hari kedua Lebaran Idulfitri, harga ayam boiler…

Kamis, 21 Mei 2020 16:38

75 Ton Gula untuk Berau

TANJUNG REDEB – Jelang Hari Raya Idulfitri, Kabupaten Berau mendapat…

Senin, 18 Mei 2020 16:47

Harga Daging Ayam Naik Drastis

TELUK BAYUR - Hari Raya Idulfitri 1441 Hijriah tinggal sepekan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers