MANAGED BY:
RABU
19 FEBRUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 04 Oktober 2019 09:28
Buruh Sawit Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Soal Upah, Minta Disetarakan dengan Pekerja Tambang

Buruh yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. (ILUSTRASI/DOK/KP)

PROKAL.CO, TANJUNG REDEB- Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Konstruksi Umum Indonesia (F-KUI) dan Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSBSI), turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan keadilan sistem pengupahan pada sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu, ratusan buruh tersebut juga menyampaikan penolakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Aksi yang dimulai di depan halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berau, Kamis (3/10), dipimpin Ketua DPC F-KUI Budiman Siringo. Dikatakannya, aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi buruh-buruh perkebunan kepala sawit.

Menurutnya, ribuan buruh yang tersebar di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, sudah layak menerima UMSK yang tahun ini ditetapkan Rp 3.250.000. Namun saat ini, buruh-buruh sawit di Berau hanya menerima gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 3.120.000.

“Selama ini UMSK hanya untuk sektor pertambangan batu bara saja. Sementara di Berau, kelapa sawit juga sudah menjadi sektor unggulan, sama dengan sektor pertambangan. Lihat saja luasan perkebunan sawit dan jumlah produksinya. Seharusnya sudah layak diperhitungkan UMSK-nya,” ujarnya saat berorasi di halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Apalagi kata Budiman, para buruh perkebunan sawit mayoritas bekerja dan tinggal di sekitar lokasi perkebunan yang jauh dari perkotaan. Kondisi itu turut mempengaruhi harga kebutuhan pokok yang harus dibeli. “Kalau di kota, semua harga bahan pokok normal. Beras 10 kilogram misalnya, harganya Rp 110.000. Tapi kalau di daerah perkebunan sana, harganya menjadi Rp 130.000 karena ada biaya transportasinya,” tuturnya.

Dikatakannya, data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 menyebutkan, luas perkebunan sawit di Kaltim mencapai 1,19 juta hektare. Yang terluas berada di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Berau dan Kutai Kartanegara. Dengan jumlah produksi 14,58 juta ton tandan buah segar, atau setara dengan 3,2 juta ton Crude Palm Oil (CPO). Khusus di Kabupaten Berau, luas area kebun sawit di tahun yang sama mencapai 123.389,50 hektare.

Karena itu, aksi turun ke jalan dilakukan pihaknya untuk mendorong Pemkab Berau segera memperhitungkan UMSK sektor perkebunan kelapa sawit.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Berau Zulkifli Azhari menuturkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau, selaku mitra penetapan upah minimum karyawan. “Saya melihat, memang sudah seharusnya untuk kenaikan upah (untuk sektor perkebunan),” ujarnya.

Setelah menggelar aksi di kantor Disnakertrans, buruh bergerak ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jalan Pemuda, Tanjung Redeb. untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen, yang sangat memberatkan para buruh.

Kepala BPJS Kesehatan Berau Johansyah yang menerima massa menjelaskan, pihaknya menerima masukan dari para buruh tersebut. Sekaligus menjelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen, hanya untuk pekerja yang menerima upah di atas Rp 8 juta.

“Kami akan menyampaikan aspirasi ini dan memberikan masukkan ke pusat,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Berau Madri Pani dan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, menyatakan dukungan kepada buruh yang menolak kenaikan iuran BPJS. “Saya tegaskan, saya menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Serta mendukung aksi yang dilakukan oleh buruh,” kata Agus Tantomo. Terkait tuntutan UMSK, Agus menuturkan akan segera menindaklanjutinya ke Dewan Pengupahan. (*/hmd/udi)


BACA JUGA

Selasa, 18 Februari 2020 15:50

Dianggap Sesepuh Dayak, Disebut yang Pertama Kunjungi Pelosok

Bertemu dan menyapa masyarakat di Kecamatan Segah, jadi agenda terakhir…

Selasa, 18 Februari 2020 15:49

Terlambat Dianggap Tidak Hadir

TANJUNG REDEB – Tes seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai…

Selasa, 18 Februari 2020 15:49

Permudah Akses Internet, Pasang VSAT di 23 Titik

TANJUNG REDEB – Hingga saat ini, masih ada beberapa wilayah…

Selasa, 18 Februari 2020 15:44

Data Penduduk Dianggap Pelengkap Demokrasi

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menegaskan, keakuratan…

Senin, 17 Februari 2020 11:33

Pedalaman Butuh Pemerataan Layanan Listrik dan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan listrik dan air bersih, masih menjadi pekerjaan rumah…

Senin, 17 Februari 2020 11:32

Oknum Kakam Masih Berstatus Saksi

TANJUNG REDEB – Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret…

Senin, 17 Februari 2020 11:31

Sudah 52 Peserta Gugur

TANJUNG REDEB – Sebanyak 21 peserta, tidak mengikuti tes seleksi…

Minggu, 16 Februari 2020 14:52

Lakalantas Turun, Pelanggaran Meningkat

SELAMA tiga tahun terakhir, angka kecelakaan lalulintas (Lakalantas) mengalami penurunan.…

Minggu, 16 Februari 2020 14:50

Pengendara Motor Seruduk Truk Parkir

TANJUNG REDEB - Seorang pengendara roda dua, M Ali (54),…

Minggu, 16 Februari 2020 14:47

Makmur Minta Pembangkit di Maratua Difungsikan

MARATUA – Kesabaran masyarakat Kecamatan Maratua agar pelayanan listrik bisa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers