MANAGED BY:
KAMIS
14 NOVEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS
Minggu, 13 Oktober 2019 18:52
Nasib Pelayanan Kesehatan di Balik PMK NO.30/2019
drg Rustan Ambo Asse Sp.Pros

PROKAL.CO, TERBITNYA Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 30 Tahun 2019 menggantikan PMK Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit menimbulkan pro kontra dan menyita perhatian publik terutama bagi insan kesehatan. 

Lima tahun implementasi PMK nomor 56 sepertinya bukanlah waktu yang cukup untuk dapat secara optimal diterapkan lalu kemudian dievaluasi khususnya di daerah. Publik bisa saja kembali mempertanyakan substansi dan tujuannya, mengingat dampak yang muncul dari peraturan tersebut menimbulkan semakin banyaknya permasalahan kesehatan dan semakin berjaraknya masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan yang bermutu.

Hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan adalah bagaimana ketersediaan akses masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan terkait tidak hanya infrastruktur dan alat kesehatan tapi jauh daripada itu bagaimana sebuah rumah sakit dapat menyediakan sumber daya manusia kesehatan. Terutama akses pelayanan tenaga medis khususnya dokter. Seperti dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

 

Kemunduran Mutu Pelayanan

Penetapan klasifikasi Rumah Sakit menurut PMK No 30 Tahun 2019 yang mensyaratkan Rumah Sakit Umum Kelas C yang tidak mewajibkan adanya spesialis mata, THT-KL, Kulit Kelamin, Paru, Kedokteran Jiwa, Orthopedi dan Jantung

Sementara itu beberapa spesialis lain selain spesialis dasar seperti Bedah Mulut, Prosthodonsi, Ilmu Penyakit Mulut, Orthodonsi dan kedokteran forensik ditetapkan sebagai spesialis yang tidak boleh ada di rumah sakit Kelas C kecuali atas rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi dalam kurun waktu tertentu.

Yang paling ironis dalam data lampiran PMK tersebut tidak ada satupun dokter gigi spesialis yang wajib ada pada rumah sakit Kelas B, bahkan Rumah Sakit Kelas A sekalipun. Hal ini tentu tidak sesuai dengan dasar filosofis memberikan pelayanan ke masyarakat berbasis kompetensi medis, sehingga rumah sakit yang semestinya memberikan pelayanan lebih holistik, terintegrasi lintas spesialis dan lebih modern akan sulit tercapai.

 

Sistem Rujukan vs Akses Pelayanan 

Indonesia secara geografis merupakan daerah Kepulauan. Karena itu dalam era JKN mutu pelayanan mestinya penguatan pada aspek akses pelayanan yang cepat dan tepat, pilihan terhadap penguatan sistem rujukan sangat tidak kontekstual dengan kondisi negara Indonesia. Beban kepada masyarakat peserta BPJS dengan iuran yang sudah naik itu jangan lagi ditambah dengan biaya transportasi, biaya penginapan,akomodasi rujukan lintas provinsi. Hal-hal teknis sedemikian rumit tersebut sungguh merupakan jerit batin masyarakat yang tidak mampu, ada ratusan juta rakyat Indonesia  hidup di daerah terpencil yang mestinya didekatkan dengan fasilitas dan dokter/dokter gigi spesialis bukan justru dijauhkan.

Anda bisa bayangkan, betapa rumit jika ada pasien yang mengalami kelainan Temporo Mandibular Disorder (TMD) atau kelainan sendi rahang, hingga pasiennya tidak bisa buka mulut yang mesti dirawat oleh Spesialis Prostodonsi. Ataukah misalnya seorang pasien yang mengalami kecelakaan fraktur atau patah tulang rahang yang mesti dilakukan operasi dan rehabilitasi oklusi (mengembalikan gigitan normal) oleh seorang dokter gigi spesialis bedah mulut yang notabene kedua spesialis tersebut tidak boleh ada di rumah sakit kelas C.

 

Dampak Sosial

 

Efek domino munculnya PMK No.30 tahun 2019 tersebut tidak hanya berhenti pada semakin jauhnya akses mutu pelayanan bagi masyarakat, dan semakin mahalnya biaya operasional berobat bagi peserta BPJS karena jarak rumah sakit rujukan yang ditempuh.

Akan tetapi dampak negatif yang dapat muncul adalah turunnya minat dokter dan dokter gigi khususnya ASN di kabupaten/kota untuk melanjutkan sekolah spesialis sebagai tugas belajar. Hal ini disebabkan tentunya karena banyak pertimbangan misalnya kualifikasi spesialis yang mereka minati tidak sesuai dengan klasifikasi rumah sakit tempat mereka bertugas, pertimbangan akan jauh dari keluarga karena mesti bergeser ke Rumah Sakit Kelas B. Itu pun jika di rumah sakit yang dituju masih lowong karena tentunya dokter spesialis akan lebih banyak  menumpuk di rumah sakit kelas B dan Kelas A.

Selanjutnya hal yang paling kontradiktif adalah hal ini kontraproduktif dengan pemerintah kabupaten/kota yang ingin mengembangkan SDM kesehatannya sendiri. Sementara faktanya sebagian besar pemerintah daerah sudah mulai melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan memfasilitasi beasiswa sekolah spesialis.

 

Peran BPJS

Hal yang paling substansial yang perlu diraih oleh BPJS adalah bagaimana meraih "Trust" atau kepercayaan semua pihak terkait. Titik bergerak pemerintah dalam implementasi visi JKN seyogianya berlandaskan pada mutu pelayanan di mana secara teknis akan diperhadapkan kepada dua hal yaitu kendali mutu dan kendali biaya. Tentu sebuah tragedi dan BPJS akan semakin kehilangan kepercayaan jika efisiensi lebih dominan daripada mutu pelayanan.

PMK Nomor 30 Tahun 2019 apakah sudah benar memiliki semangat itu? 

Mutu pelayanan tentu sangat terkait dengan ketersediaan SDM yang unggul, dalam konteks rumah sakit semakin banyak dokter spesialis maka mutu pelayanan di rumah sakit tersebut akan semakin baik. Era perawatan menyeluruh (Holistik) dengan pendekatan multispesialis sungguh di negara-negara maju telah lama diterapkan. 

Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam acara FGD sosialisasi PMK No.30 ini bahkan sudah mengeluarkan poin statement bahwa akan merencanakan membuka UPT Jamkesda untuk memfasilitasi warganya yang tidak tercover di BPJS. Itu Jakarta bagaimana dengan daerah-daerah lain seperti Kalimantan Timur, Maluku, Sulawesi, apakah akan menyusul? Sementara semangat full coverage kepesertaan BPJS syaratnya semakin mengikat setiap warga seperti tidak boleh perpanjang SIM,STNK, Pasport jika tidak bayar iuaran BPJS. 

 

Masih Dibutuhkan kah Dokter Gigi di Indonesia?

Ketika kita membandingkan detail penguatan mutu pelayanan medis yang tercantum dalam PMK No.56 Tahun 2014 dan PMK No.30 Tahun 2019 khususnya keberadaan dokter gigi spesialis maka akan nampak penurunan drastis. Dalam PMK No.56 untuk kualifikasi rumah sakit kelas C Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut paling minimal satu pelayanan medis spesialis gigi. Kata paling "minimal" dalam redaksi kalimat tersebut mengisyaratkan terbukanya ruang kebijakan Rumah Sakit dan potensi untuk terpenuhinya pelayanan medik spesialis gigi secara holistic care atau pelayanan menyeluruh. 

Sementara dalam PMK No. 30 dalam kualifikasi yang sama dibatasi hanya tiga spesialis gigi, itu pun keberadaannya boleh ada dan boleh tidak ada. Demikian juga untuk rumah sakit tipe A tercantum bahwa semua spesialis gigi wajib ada dalam PMK No.56. Sedangkan dalam PMK No.30 untuk kualifikasi rumah sakit yang sama tak ada satu pun dokter gigi spesialis gigi wajib ada sebagai bagian dari standar rumah sakit kelas A. 

Oleh karena itu gambaran tersebut di atas menimbulkan sebuah pertanyaan besar, apakah di negeri ini masih dibutuhkan dokter gigi spesialis? Apakah terbitnya PMK No.30 ini benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, memiliki naskah akademik, dan mempertimbangkan data base dan perkembangan penyakit gigi dan mulut di masyarakat.

Ketika negara-negara maju semakin berkembang dengan metode pelayanan kesehatan holistic care dengan ketersediaan tenaga medis, mudah di akses dan bersinergi dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan kedokteran modern rasa-rasanya kita kembali mundur seribu langkah. 

Kita berharap bahwa Indonesia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara utuh, melewati segala batas yang merintangi: batas geografis, batas-batas kepentingan politik, batas-batas apapun yang menghambat sinergitas sehingga segala kebijakan demi kepentingan masyarakat dapat lahir secara tepat guna. Semoga! (*/har)

(Alumni PPDGS Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Unhas dan bertugas di Kabupaten Berau


BACA JUGA

Senin, 04 November 2019 19:12

Sakura dalam Pelukan

   “JANGAN lupa kunjungi Ginza.” Itu pesan teman saya sebelum…

Minggu, 03 November 2019 10:42

Joker, Keyakinan dan Radikalisme

Oleh: Endro S Efendi   Selama ini, ilmu mengenai pikiran…

Minggu, 27 Oktober 2019 01:11

Stres? Saatnya Relaksasi

MENDENGAR kata ini, yang terbayang biasanya orang duduk bersila seperti…

Sabtu, 26 Oktober 2019 14:39

Mappanre(ri)tasi

SAYA tidak punya catatan, sejak kapan acara Buang Nahas mulai…

Jumat, 25 Oktober 2019 18:17

Tangisan Bu Susi

WANITA kuat dan pemberani itu menangis. Pada acara pisah sambut…

Rabu, 23 Oktober 2019 14:18

Ada yang Gelisah

SAYA tidak mengikuti penuh pidato Pak Joko Widodo, usai dilantik…

Senin, 21 Oktober 2019 12:47

Titik Nol

SAMPAI sekarang, saya belum tahu di mana lokasi titik nol…

Senin, 21 Oktober 2019 10:56

WAJAH KOTA KOK GINI?

Jalan Kalimarau, Kecamatan Teluk Bayur, merupakan wajah Kabupaten Berau, mengingat…

Sabtu, 19 Oktober 2019 18:31

‘Kuch Kuch Hota Hai’

“Tanjung Redeb itu di mana sih?” Saya dengar pembicaraan teman…

Sabtu, 19 Oktober 2019 13:20

Bangku Taman

Oleh: ENDRO S EFENDI SELAMA ini, ilmu mengenai pikiran yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*