TANJUNG REDEB – Layanan publik akan selalu menjadi sorotan bagi masyarakat. Termasuk layanan publik yang diberikan oleh Pemkab Berau. Karena itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Kesuma, mendorong seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan dengan layanan publik, agar meningkatkan kinerjanya.
Datu Kesuma mengatakan, tidak hanya peningkatan kinerja, ASN dan OPD juga dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. “Sekarang kita sudah masuk revolusi 4.0. Perkembangan teknologi di bidang internet dan kecerdasan buatan,” katanya saat menjadi pembina dalam apel pagi, Senin (14/10).
Perkembangan teknologi, kata Datu Kesuma, juga harus diikuti dengan perubahan pola pikir pelayanan yang diberikan oleh para ASN. Datu memberi contoh, layanan yang digemari oleh masyarakat adalah layanan yang murah, cepat dan jelas.
“Seperti aplikasi ojek online. Orang tinggal pesan lewat aplikasi di telepon seluler. Ada juga layanan belanja online, semua orang bisa belanja dari mana saja. Tinggal pilih layanan pesan-antar apa yang akan digunakan,” jelasnya.
“Layanan di bidang pemerintahan juga harus bisa seperti itu. Cepat, murah, dan tidak bertele-tele. Layanan pemerintahan jangan sampai kalah dengan layanan swasta,” tegasnya. Apalagi menurutnya, pemerintah memiliki segala sumber daya dan instrumen layanan. Sehingga mestinya, layanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus lebih baik dari layanan swasta.
Pemerintah, kata Datu Kesuma, dituntut untuk memberikan layanan publik yang terbaik. “Kita dituntut untuk melakukan inovasi layanan publik. Jangan sampai tertinggal (dengan swasta),” imbuhnya.
Meski diakuinya, dalam hal inovasi, pemerintah terlambat mengantisipasi kemajuan teknologi ini. Namun bukan berarti pemerintah daerah tidak melakukan tindakan apapun untuk meningkatkan layanan publik.
Apalagi Pemkab Berau menjalankan program smart city. Memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan layanan. Beberapa inovasi telah dilakukan oleh sejumlah OPD. Seperti layanan pembayaran retribusi dan pajak daerah. Masyarakat diberikan kemudahan dan pilihan untuk membayar retribusi dan pajak. (hms5/udi)
